Koran Satu, Opini – Awal bulan Yang dibuka dengan duka akibat seporsi makanan suguhan negara, selasa tanggal 1 september 2026, puluhan ambulan memenuhi PP. manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur karena diduga keracunan massal usai menyantap Makanan Bergizi Gratis, ini adalah alarm keras ribuan kalinya untuk pemerinta atas kegagalan programnya, saya sebagai Presma Univ. IBU menyatakan sikap dengan tegas hentikan total program Makan Bergizi Gratis.
Bukan dievaluasi, bukan dibenahi sedikit bukan ditunda sementara, tetapi di hentikan total sampai Negara benar-benar sanggup menjamin makanan yang sampai ke mulut anak-anak Indonesia aman untuk di konsumsi.
Kasus ini bukan insiden Tunggal, melainkan satu titik lagi dari rangkaian Panjang kegagalan yang sudah berlangsung sejak program ini di realisasikan.
Berdasarkan data dikutip dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang di verifikasi lewat catatan medis puskesman, RSUD. Dan rilis resmi Kesehatan di setiap daerah terdampak, akumulasi korban keracunan MBG secara nasional mencapai 40.759 korban.
Tersebar di 36 provinsi, dengan sekala besar, tidak ada lagi ruang untuk menyebut bahwa kejadian di sidoarjo sebagai kasus terisolasi, atau kelalaian satu dapur. Hal ini adalah kegagalan sistemik yang terjadi berulang kali, di berbagai porvinsi selama lebih dari satu tahuun berturut-turut dan angka korban yang makin tinggi.
Sertifikat Laik Higiene Sanitase mampukah mengatasi keracunan MBG?
Pemerintah melalui Badan Bergizi Gratis (BGN) Menyediakan Sertifikat Laik Higiene Sanitase (SLHS) sebagai legal standing dan syarat mutlkak bagi setiap dapur (SPPG) untuk beroprasi kepala BGN menegaskan status ini antara nol atau satu tanpa SLHS seharusnya dapur tidak bisa beroprasi dan di tutup secara perman.
Batas waktu pemenuhan sudah di tetapkan sejak 10 Agustus 2026, sayangnya fakta di lapangan hanya sebagai pemenuhan administrasi di atas kertas, legalitas semacam ini tidak memberi jaminan terhadap keselamatan anak bangsa
Kata pemenuhan Gizi anak bangsa tidak bisa membenarkan resiko yang telah memakan puluhan ribu korban dalam sekala nasional.
Gizi yang baik sebenernya menyehatkan badan bukan justru membawa kita ke rumah sakit akibat makan suguhan pemerintah (MBG), Langkah kongkret yang diperlukan dalam program ini, sekurang-kurangnya 6 bulan untuk proses evalusi dan controlling yang ketat sebelum bertambahnya jumlah angka korban, program yang terbukti gagal menjamin keamanannya secara nasional.
*) Penulis adalah Amrozi, Presiden Mahasiswa Universitas Insan Budi Utomo Malang.
Komentar