Kabar Baru, Jakarta — Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Korpus DEMA PTKIN) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dilihat secara berimbang. Mereka mengapresiasi sejumlah program pemerintah, tetapi juga memberi empat catatan kritis yang dinilai belum tuntas.
Koordinator Pusat DEMA PTKIN, M. Miftahul Rizqi, mengatakan keberhasilan pemerintahan tidak bisa diukur dari jumlah program yang diluncurkan. Ukuran yang lebih penting, menurutnya, adalah sejauh mana program itu menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, korupsi, dan ketimpangan sosial.
“Kami mengapresiasi kebijakan yang memiliki tujuan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kami tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat,” kata Miftahul dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Apresiasi untuk Gizi dan SDM
Dalam pernyataannya, Korpus DEMA PTKIN menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas akses layanan publik, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perhatian pada pemenuhan gizi, mutu pendidikan, dan pengembangan generasi muda disebut sebagai investasi penting bagi masa depan bangsa.
Namun, apresiasi itu disertai empat catatan.
Kemiskinan Tak Cukup Dijawab Bansos
Catatan pertama menyangkut pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Korpus DEMA PTKIN mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin perlindungan hak pekerja.
“Pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki pekerjaan layak, penghasilan yang memadai, dan kesempatan untuk hidup mandiri,” ujar Miftahul.
PTKIN Minta Perhatian Proporsional
Catatan kedua soal pemerataan dan kualitas pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat beasiswa, fasilitas pendidikan, riset, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Mereka juga meminta PTKIN mendapat perhatian khusus agar kualitas akademik dan daya saing lulusannya meningkat.
“Jangan sampai kondisi ekonomi menjadi penghalang mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. PTKIN harus mendapatkan perhatian yang proporsional karena memiliki peran strategis dalam membangun intelektualitas dan karakter bangsa,” katanya.
Antikorupsi Jangan Sekadar Slogan
Catatan ketiga terkait pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut Korpus DEMA PTKIN, komitmen tersebut harus dibuktikan lewat penegakan hukum yang independen, transparansi anggaran, dan pengawasan yang efektif.
“Komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Publik membutuhkan tindakan nyata, penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,” tegas Miftahul.
Diplomasi Harus Terasa Manfaatnya
Catatan keempat menyasar diplomasi internasional. Korpus DEMA PTKIN mengakui ada upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung global, tetapi menilai diplomasi harus memberi manfaat konkret bagi rakyat, menjaga kepentingan nasional, dan konsisten memperjuangkan perdamaian dunia.
“Keberhasilan diplomasi bukan hanya tentang banyaknya pertemuan atau kesepakatan internasional, melainkan manfaat nyata bagi rakyat serta keberanian Indonesia memperjuangkan keadilan dan perdamaian,” ujarnya.
Tetap Jadi Mitra Kritis
Miftahul menegaskan mahasiswa akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Ia meminta pemerintah terbuka terhadap masukan mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Pemerintah harus terbuka terhadap kritik mahasiswa karena demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah,” pungkasnya.
Korpus DEMA PTKIN berharap momentum dua tahun pemerintahan ini menjadi titik untuk memperkuat komitmen pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pendidikan, pemerintahan yang bersih, penciptaan lapangan kerja, dan keadilan sosial.
Komentar