Koran Satu, Jakarta – Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas gurita korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). SMUK meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penahanan tiga petinggi BGN, melainkan berani memeriksa para pejabat publik, termasuk anggota DPR RI.
Para oknum politisi di Senayan tersebut diduga kuat ikut bermain dan sengaja mendirikan banyak yayasan tiruan (menternak yayasan). Langkah ini mereka lakukan demi memonopoli titik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Desakan ini mencuat setelah Kejagung resmi menahan tiga tersangka utama pada Rabu (3/6/2026). Ketiga pejabat tersebut adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sanjaya, dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi Lodewyk Pusung.
Ketiganya terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG sepanjang tahun 2026. Kasus ini bermula dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Indikasi Keterlibatan Politisi Senayan di Daerah
Ketua SMUK, Ahmad Zaki, menegaskan bahwa kongkalikong di tingkat pusat ini sangat mungkin melibatkan jaringan bisnis oknum politisi Senayan yang menggurita hingga ke tingkat daerah.
“Kalau melihat berbagai fakta yang muncul, tentu perlu ditelusuri apakah ada keterkaitan antara dugaan penyimpangan di pusat dengan pelaksanaan program di daerah. Kami melihat ada sejumlah hal yang perlu diaudit dan dievaluasi secara mendalam,” ujar Zaki.
Secara khusus, Zaki menyoroti indikasi keterlibatan sejumlah tokoh politik penting dalam kepemilikan atau pengelolaan SPPG, seperti yang terpantau di wilayah Kalimantan Selatan. Ia meminta Kejagung melacak aliran modal serta legalitas yayasan-yayasan yang tiba-tiba muncul demi mendapatkan jatah proyek bernilai fantastis ini.
Dampak Nyata Korupsi: Kualitas Makanan Buruk dan Keracunan Massal
Menurut Zaki, audit menyeluruh harus menyasar mulai dari penentuan titik SPPG, proses kemitraan yayasan, hingga penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa keserakahan oknum pejabat yang hanya mengejar keuntungan materi berimbas langsung pada buruknya kualitas makanan di lapangan.
Kasus keracunan massal yang sempat menimpa anak-anak sekolah akibat konsumsi makanan tidak higienis menjadi bukti nyata dari bobroknya tata kelola yang korup tersebut.
Kini, masyarakat menunggu keberanian Kejagung untuk menyeret aktor intelektual di luar lingkaran BGN. Publik berharap Korps Adhyaksa tidak pandang bulu dalam memeriksa jajaran anggota DPR RI maupun pejabat daerah yang terbukti ikut mengeruk keuntungan dari hak gizi anak-anak Indonesia.
Komentar