Koransatu, Yogyakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, mendorong pengelolaan air secara terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengatasi ancaman kekeringan dan banjir sekaligus menjaga ketahanan pangan serta keberlanjutan sektor pariwisata.
Menurut anggota Komite II DPD RI yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, ketahanan air harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar program sektoral. Sebab, ketersediaan air berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikan Gus Hilmy dalam rapat kerja bertema Ketahanan Air untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY: Sinergi Pusat dan Daerah dalam Menjamin Ketersediaan Air, Ketahanan Pangan, Pariwisata, serta Mitigasi Risiko Banjir dan Kekeringan di Aula Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026).
“Air bukan hanya persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Kita tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air, baru bergerak,” ujar Gus Hilmy.
Ia menegaskan, upaya menjaga ketahanan air perlu dilakukan melalui perencanaan jangka panjang, pencegahan, dan pengelolaan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau.
Distribusi 6 Juta Liter Air Belum Cukup
Gus Hilmy menyoroti ancaman kekeringan yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah DIY. Sebelumnya, Gubernur DIY menetapkan status siaga darurat kekeringan pada 20 Juli hingga 30 September 2026.
Selama periode 4 Juli hingga 31 Agustus 2026, pemerintah daerah telah mendistribusikan 6,043 juta liter air bersih melalui 1.117 pengiriman tangki. Distribusi tersebut menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman. Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang paling rentan mengalami kekeringan.
Gus Hilmy menilai distribusi air bersih menggunakan tangki tetap diperlukan untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat. Namun, langkah tersebut tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang setiap tahun tanpa disertai pembenahan jangka panjang.
Ia mendorong pembangunan tampungan air, sumur bor, konservasi mata air, dan pengembangan jaringan air baku. Selain itu, pemerintah perlu memetakan desa-desa yang setiap tahun membutuhkan bantuan air bersih agar penanganan dapat direncanakan sebelum musim kemarau tiba.
“Dalam kondisi ini, distribusi air tangki menjadi penting untuk penanganan darurat, tetapi tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang setiap musim kemarau,” tegasnya.
Menurut Gus Hilmy, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan pembangunan infrastruktur air perlu dilakukan secara terintegrasi agar ketersediaan air bersih lebih terjamin.
Gunungkidul Hadapi Ancaman Kekeringan di 12 Kapanewon
Persoalan kekeringan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Sigit Swastono, menyampaikan bahwa terdapat 12 kapanewon yang berpotensi menghadapi krisis kekeringan pada musim kemarau 2026.
Menurut Sigit, kekeringan terkonsentrasi di wilayah Tepus, Rongkop, dan Panggang. Panggang juga mengalami kekeringan berulang, sedangkan Purwosari menjadi salah satu wilayah rawan yang membutuhkan bantuan air bersih, khususnya di Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo.
Persoalan tersebut diperparah oleh kondisi sekitar 359 telaga yang belum berfungsi secara optimal sebagai tempat penampungan air.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPRKP Gunungkidul itu menjelaskan, pengerukan telaga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Pemerintah juga perlu mengembangkan sumur bor dan sistem penyediaan air minum desa, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM.
Sigit menilai penanganan kekeringan harus terhubung dengan berbagai program strategis lintas sektor agar pasokan air dapat tersedia secara adil dan merata di seluruh wilayah DIY.
Ancaman Banjir Perlu Ditangani dari Hulu ke Hilir
Selain kekeringan, Gus Hilmy mengingatkan pentingnya penanganan banjir musiman secara menyeluruh.
Menurutnya, pengelolaan air tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan air bersih saat musim kemarau. Pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi banjir melalui pengendalian sedimentasi, peningkatan kapasitas drainase, penataan ruang, dan pemeliharaan sungai secara terencana.
Sistem peringatan dini juga perlu diperkuat untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pendekatan dari hulu ke hilir dinilai penting agar pengelolaan sumber daya air mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni kekurangan air saat kemarau dan kelebihan air ketika musim hujan.
Gus Hilmy juga menyoroti kebutuhan air untuk sektor pariwisata yang terus berkembang di DIY. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air dan konservasi lingkungan.
Ia menyinggung persoalan di Situs Payak, Piyungan, Bantul, sebagai salah satu konteks pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin pariwisata tumbuh, ekonomi masyarakat bergerak, tetapi hak masyarakat atas air bersih tetap terlindungi,” ujar Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto.
Eling menegaskan, pengelolaan air merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2026–2045.
Ketahanan Air Menentukan Keberlanjutan Pertanian
Ketersediaan air juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di DIY.
Gus Hilmy menyebutkan, DIY memiliki luas baku sawah mencapai 67.027 hektare dengan produksi padi sebesar 547,51 ribu ton pada 2025.
Besarnya potensi pertanian tersebut membutuhkan dukungan sistem irigasi yang mampu menyalurkan air secara efektif hingga ke lahan petani.
Karena itu, rehabilitasi jaringan irigasi perlu diarahkan pada manfaat nyata, bukan sekadar penyelesaian proyek infrastruktur. Ketersediaan air yang memadai di lahan pertanian diharapkan dapat mendukung produktivitas dan keberlanjutan produksi pangan.
Dalam konteks ini, ketahanan air berkaitan erat dengan kemampuan daerah menjaga produksi pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor ekonomi lainnya.
Anggaran Penanganan Air DIY Capai Rp108,88 Miliar
Dalam rapat kerja tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Parlinggoman Simanungkalit, memaparkan alokasi anggaran penanganan sumber daya air di DIY yang mencapai Rp108,88 miliar.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah program strategis, antara lain pembangunan groundsill Srandakan di Sungai Progo untuk mengurangi degradasi dasar sungai dan proyek pengendali banjir guna melindungi kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
Program lainnya meliputi pengendalian banjir di Kota Yogyakarta, pembangunan sumur bor untuk jaringan irigasi air tanah (JIAT) di kawasan Akademi Angkatan Udara (AAU) Sleman, serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
BBWSO juga melakukan penanganan darurat berupa normalisasi dan pemasangan bronjong di sejumlah titik tebing kritis. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi daya rusak air dan ancaman banjir di wilayah DIY.
Parlinggoman mengatakan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko bencana.
“Melalui berbagai penanganan infrastruktur strategis mulai dari pengendali banjir, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga sumur bor dan pengelolaan wilayah sungai, kami berkomitmen untuk terus sigap membangun negeri dan menghadirkan solusi nyata dalam menjaga ketahanan air serta mendukung pembangunan berkelanjutan di DIY,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut turut melibatkan BBWSO, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) DIY, Dinas Pariwisata DIY, BPBD DIY, serta perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan sumber daya air dari Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya air.
Bagi Gus Hilmy, tantangan ketahanan air di DIY membutuhkan kebijakan yang saling terhubung, mulai dari penyediaan air bersih, perlindungan sumber air, penguatan irigasi, hingga mitigasi banjir dan kekeringan.
Melalui pengelolaan yang terencana dan kolaborasi lintas sektor, ketersediaan air diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menopang ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan DIY pada masa mendatang.
Komentar