Koransatu.co, CILEGON – Terkait dengan sisa waktu pelaksanaan APBD Kota Cilegon yang efektif tinggal tiga bulan atau dua bulan setengah, kami mengharapkan kepada OPD penghasil pendapatan, baik itu pendapatan melalui pajak daerah maupun retribusi daerah agar tetap terus mengoptimalkan target pendapatan agar target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun,” ujar Aziz, Kamis (8/10/2026).
Perlu diketahui, sampai dengan akhir bulan September 2026, realisasi pendapatan daerah sekitar 69 persen atau mencapai Rp 1,6 triliun dari target Rp 1,935 triliun. Untuk realisasi PAD 61, 85 persen atau tercapai Rp 637 miliar dari target Rp 1,03 triliun. Sementara, belanja daerah terealisasi 63,36 persen atau tercapai Rp 1,2 triliun dari target RP 2,001 triliun.
Aziz mengungkapkan, pasca persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan 2026 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif diharapkan pendapatan dan belanja daerah dapat terealisasi. Sehingga program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat teralisasi.
“Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terkait juga dengan program pembangunan, itu bisa terlayani dan terealisasikan di 2026,” ucapnya.
Aziz yakin, target yang ditetapkan pada Tahun 2026 ini dapat tercapai. Hal itu berkaca pada APBD 2025 yang tidak terjadi defisit.
“Di 2026 ini pun kita berharap tidak terjadi defisit dan semua program yang kita rencanakan bisa direalisasikan. Tentunya ini kuncinya, terhadap pendapatan kita yang harus kita optimalkan supaya pendapatan yang sudah ditargetkan, baik pajak dan retribusi bisa sesuai rencana, bisa direalisasikan,” terangnya.
Aziz kembali menekankan, agar OPD penghasil pendapatan dapat benar-benar memanfaatkan dua setengah bulan waktu tersisa. Ia menegaskan terutama BPKPAD dapat mengoptimalkan pajak daerah dengan menurunkan petugas ke lapangan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
Ia meminta agar petugas saat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap WP lama, baru, dan belum terdaftar dapat melaporkan sesuai kondisi di lapangan.
“Jangan sampai transaksi yang riil di lapangan, dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga optimalisasi pajak bisa tercapai, karena apa yang menjadi transaksi, itulah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Seperti misalnya pajak restoran, pajak hotel, terkait pajak lainnya PBB, BPHTB, tentu kami optimalkan petugas kami sebar, kami turunkan ke lapangan untuk door to door, menghubungi wajib pajak agar menyelesaikan kewajiban pajaknya,” pungkasnya.
Komentar