Koran Satu, Bima – Aroma nepotisme dan dinasti kekuasaan kini menyengat tajam di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Gelombang kecaman dari warga dan pengamat birokrasi terus mengalir setelah Wali Kota Bima, A Rahman atau yang akrab disapa Aji Man, secara kontroversial melantik sejumlah anggota keluarga intinya untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan.
Publik menilai penempatan istri, ipar, hingga sepupu sang Wali Kota di pos-pos basah anggaran tersebut telah mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan merampas hak ASN berprestasi lainnya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang memicu polemik masif ini berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Pemerintah Kota Bima. Aji Man menempatkan lingkaran keluarganya di garda depan bersamaan dengan pengukuhan 87 pejabat daerah lainnya.
Tidak tanggung-tanggung, sang istri kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bima. Sementara itu, posisi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) jatuh ke tangan iparnya, dan sang sepupu kandung kini memegang kendali penuh atas proyek-proyek daerah sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima.
Sikap Wali Kota yang terkesan mengistimewakan keluarga sendiri ini spontan memancing kemarahan warga Bima di berbagai platform media sosial. Masyarakat menilai alasan penyegaran organisasi hanyalah tameng hukum untuk memuluskan gurita dinasti politik di akhir masa jabatan.
Warga mendesak aparat penegak hukum dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera memeriksa surat keputusan (SK) pelantikan tersebut karena sarat akan konflik kepentingan (conflict of interest) yang berpotensi memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pelantikan ini benar-benar keterlaluan dan menodai akal sehat publik! Bagaimana mungkin pos-pos vital pengadaan barang, anggaran umum, dan kesehatan diatur oleh satu lingkaran keluarga besar Wali Kota? Ini bukan lagi urusan kompetensi, melainkan murni dugaan bagi-bagi jatah jabatan demi mengamankan kepentingan kelompok. Kami meminta pihak berwajib dan instansi pengawas aparatur negara segera turun ke Bima untuk membatalkan pelantikan dinasti ini,” kecam salah satu perwakilan warga Bima dengan nada tinggi.
Di sisi lain, manajemen Pemerintah Kota Bima langsung pasang badan demi meredam gejolak penolakan publik tersebut. Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, berdalih bahwa agenda perombakan gerbong birokrasi ini murni untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mendukung akselerasi kinerja pelayanan masyarakat.
Hasyim mengklaim seluruh proses promosi sudah melalui penilaian obyektif yang mengacu pada rekam jejak, kompetensi, serta kualifikasi administratif tanpa memberikan keistimewaan khusus kepada kerabat kepala daerah.
“Dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selama memenuhi persyaratan administratif, memiliki kompetensi, loyalitas, integritas, dan dinilai mampu mengemban tugas, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan menduduki jabatan,” kilas Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, saat memberikan klarifikasi resmi kepada media.
Kendati pihak humas Pemkot Bima mengklaim proses mutasi ini sudah sesuai aturan, desakan warga agar kasus ini diusut tuntas tetap tidak menyurut. Masyarakat mengingatkan bahwa penempatan keluarga dekat di bagian basah seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sangat rawan memicu pengaturan tender proyek sepihak.
Publik kini menanti ketegasan dari otoritas pengawas pusat untuk membongkar kejanggalan di balik pelantikan kilat keluarga Aji Man demi menyelamatkan netralitas birokrasi di Bumi Maja Labo Dahu.
Komentar