Koransatu, Jakarta — Kejatuhan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 8,01 persen pada pembukaan perdagangan Jumat (16/10/2026) memantik reaksi keras dari berbagai kalangan politik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka mendesak Komisi XI DPR RI agar segera memanggil Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Anjloknya indeks hingga menyentuh level 5.393,92 yang berujung pada penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai bukan sekadar fluktuasi pasar biasa.
Menurut Jansen, peristiwa ini merupakan alarm darurat bagi kredibilitas tata kelola, integritas, dan efektivitas sistem pengawasan pasar modal di Indonesia.
“Saya mendesak Komisi XI DPR RI segera memanggil BEI dan OJK. Kita tidak bisa terus-menerus menyaksikan pasar modal kita mengalami gejolak ekstrem tanpa evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Jansen dalam keterangan resminya.
Soroti Nasib Investor Ritel dan Tuntut Transparansi MSCI
Jansen mengingatkan bahwa di balik angka-angka penurunan indeks yang drastis, terdapat jutaan investor terutama dari kalangan ritel dan masyarakat biasa yang menggantungkan sebagian tabungan serta hasil kerja keras mereka demi masa depan finansial.
Ketika bursa rontok seketika, kerugian yang diderita bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan hantaman telak bagi ekonomi keluarga.
Ia meminta agar DPR menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk mengaudit tata kelola bursa, mendeteksi potensi manipulasi pasar, serta menindak tegas setiap pelanggaran. Regulator diingatkan agar tidak berlindung di balik pernyataan normatif semata untuk meredakan kepanikan publik sesaat.
Selain menyoroti pengawasan internal, Jansen turut menyinggung faktor eksternal seperti peran lembaga pemeringkat indeks global, MSCI, yang kerap menjadi acuan manajer investasi internasional. Ia mendesak agar otoritas membuka secara transparan apakah terdapat perlakuan yang tidak adil ataukah murni kelemahan fundamental domestik.
“Jangan-jangan bukan mereka yang salah, tapi MSCI yang telah secara keterlaluan menghukum kita. Agar jelas, buka secara transparan,” tambahnya.
Buka Opsi Penghentian Perdagangan Terukur
Sebagai pelaku yang telah mengamati pasar modal selama lima bulan terakhir, Jansen menilai ketidakstabilan ini menuntut langkah-langkah luar biasa. Ia bahkan membuka wacana penghentian sementara perdagangan bursa secara lebih luas dan terukur apabila ditemukan persoalan sistemik mendasar yang mengancam keselamatan portofolio investor.
Meski menyadari bahwa risiko investasi selalu melekat di pasar saham, Jansen menegaskan bahwa kerugian wajar akibat keputusan bisnis harus dibedakan secara tegas dari kerugian yang timbul akibat kegagalan pengawasan dan sistem yang tidak berintegritas.
Di akhir desakannya, Jansen menuntut Komisi XI DPR RI untuk tidak berhenti pada agenda rapat dengar pendapat biasa, melainkan melahirkan agenda reformasi terukur yang mencakup audit tata kelola BEI, pengusutan dugaan manipulasi, serta evaluasi sistem perlindungan investor.
“Lebih baik kita mengambil langkah tegas sekarang. Ini tidak bisa lagi ditunda sebelum jatuh lebih banyak lagi korban. Utamanya ekonomi kita dan kepercayaan terhadap Indonesia runtuh lebih jauh,” pungkasnya.
Sesuai dengan kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, media ini tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi dari pihak manajemen BEI, OJK, maupun asosiasi pelaku pasar terkait insiden kejatuhan IHSG tersebut.
Komentar