Koran Satu, Opini — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, telah usai. Alhamdulillah, perhelatan besar lima tahunan itu berjalan dengan baik dan relatif teduh.
Muktamar menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Presiden Prabowo Subianto bahkan hadir dalam penutupan Muktamar pada 31 Agustus 2026.
Namun, sebagaimana tradisi NU, Muktamar tidak semestinya berhenti pada siapa yang terpilih dan siapa yang tidak terpilih.
Muktamar harus dibaca lebih jauh: apa yang berubah, apa yang harus diteruskan, apa yang harus ditinggalkan, dan terutama, apa yang harus dikerjakan setelah semua baliho diturunkan, panggung dibongkar, tikar digulung, dan para muktamirin kembali ke daerah masing-masing.
Sebab Muktamar boleh selesai secara administratif, tetapi pekerjaan NU justru baru dimulai.
Muktamar yang Datang Lebih Cepat
Muktamar ke-35 mempunyai latar yang berbeda dibanding Muktamar sebelumnya. Forum ini dilaksanakan lebih cepat dari siklus yang semestinya jika mengacu pada Muktamar ke-34 di Lampung.
Percepatan itu berlangsung dalam situasi organisasi yang sebelumnya mengalami ketegangan cukup serius di tingkat PBNU, terutama menyangkut relasi antara Rais Aam dan Ketua Umum. Bahkan konflik tersebut sempat berkembang menjadi persoalan terbuka dan berujung pada pemberhentian Ketua Umum sebelumnya.
Karena itu, tidak sedikit yang memperkirakan Muktamar ke-35 akan menjadi arena pertarungan yang panas.
Banyak yang membayangkan akan terjadi letupan besar. Ada yang memprediksi forum akan sulit dikendalikan. Ada pula yang membayangkan pertarungan antarkelompok akan mendominasi seluruh suasana Muktamar.
Tetapi NU kembali menunjukkan wajahnya yang lain.
Prediksi itu tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Alhamdulillah, Muktamar berjalan relatif teduh.
Ada dinamika, tentu saja. Ada perdebatan. Ada perbedaan kepentingan. Ada letupan-letupan kecil. Tetapi semuanya masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan.
Di sinilah salah satu pelajaran penting Muktamar ke-35.
NU ternyata masih mempunyai mekanisme sosial untuk mendinginkan konflik sebelum konflik menjadi perpecahan.
Dalam bahasa sederhana, orang NU mungkin boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kehilangan jalan pulang.
Dan jalan pulang itu bernama silaturahmi, tabayun, musyawarah, tawassuth, tawazun, dan tasamuh.
Dari One Man One Vote ke AHWA
Catatan penting lainnya adalah perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Selama ini, pemilihan Ketua Umum dikenal dengan mekanisme one man one vote. Muktamirin menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan memimpin organisasi.
Muktamar ke-35 mengambil arah berbeda.
Perubahan mekanisme pemilihan menjadi salah satu keputusan paling menarik sekaligus paling penting dalam Muktamar kali ini. Para muktamirin menyetujui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA untuk proses kepemimpinan. Keputusan perubahan mekanisme tersebut memperoleh dukungan mayoritas peserta forum.
AHWA pada akhirnya menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. Setelah itu, KH Abdul Hakim Mahfudz ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.
Perubahan ini jangan hanya dibaca sebagai perubahan teknis pemilihan.
Ia harus dibaca sebagai perubahan cara pandang.
One man one vote menekankan representasi individual. Sementara AHWA membawa kembali dimensi hikmah, kepakaran keulamaan, senioritas, dan pertimbangan kolektif.
Tetapi di sinilah tantangannya.
AHWA tidak boleh hanya mengganti kotak suara dengan ruang musyawarah.
AHWA harus menjadi mekanisme untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih matang, lebih terukur, lebih jauh dari transaksi, dan lebih dekat dengan kemaslahatan umat.
Kalau AHWA hanya menjadi nama baru dari kontestasi lama, maka perubahan mekanisme tidak akan banyak berarti.
Sebaliknya, jika AHWA benar-benar mampu menjadi ruang kebijaksanaan, maka keputusan Muktamar ke-35 dapat menjadi salah satu tonggak penting perjalanan NU memasuki abad kedua.
Muktamar dan Qanun Asasi
Di sinilah Qanun Asasi NU menemukan relevansinya.
Qanun Asasi bukan sekadar teks sejarah yang dibaca setiap menjelang Muktamar. Ia adalah semacam kompas moral dan organisatoris.
KH Hasyim Asy’ari meletakkan dasar bahwa NU bukan sekadar organisasi administratif. NU dibangun di atas tradisi keilmuan, sanad, persambungan ulama, akhlak, persaudaraan, dan kemaslahatan.
Karena itu, ketika NU memasuki abad kedua, pertanyaan besarnya bukan sekadar, siapa pemimpinnya?
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah cara NU berorganisasi masih mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan para muassisnya?
Kalau Qanun Asasi mengajarkan persatuan, maka kontestasi tidak boleh melahirkan permusuhan.
Kalau Qanun Asasi menempatkan ulama sebagai penjaga arah moral, maka kekuasaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kepemimpinan.
Kalau NU berdiri untuk kemaslahatan, maka kemenangan dalam Muktamar tidak boleh berhenti sebagai kemenangan kelompok.
Sebab dalam tradisi NU, menang bukan berarti mengalahkan yang lain.
Menang adalah ketika setelah Muktamar semua orang masih merasa memiliki NU.
ROMLI: Garam yang Membuat Muktamar Tidak Anyep
Ada satu fenomena menarik dalam Muktamar ke-35 yang sering luput dari pembacaan formal.
Ia bernama ROMLI: Rombongan Liar.
ROMLI bukan peserta resmi Muktamar. Mereka tidak tercatat sebagai muktamirin. Tetapi jumlahnya bisa jauh lebih banyak daripada peserta resmi.
Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang datang karena ingin bertemu kawan lama. Ada yang ingin melihat dari dekat bagaimana Muktamar NU berlangsung. Ada yang sekadar ingin ngopi, makan, ngobrol, ngalor-ngidul, kemudian pulang membawa cerita.
Mereka datang tanpa undangan resmi.
Tetapi justru mereka yang membuat suasana Muktamar terasa hidup.
Kalau muktamirin adalah struktur formalnya, ROMLI adalah denyut kulturalnya.
Muktamirin membahas organisasi.
ROMLI membicarakan NU.
Muktamirin duduk di ruang sidang.
ROMLI menghidupkan warung kopi, teras pesantren, jalan kampung, hotel, rumah warga, dan berbagai ruang sosial di sekitar arena.
Maka saya sering mengatakan: tanpa ROMLI, Muktamar NU akan terasa seperti sayur lodeh lupa garam.
ROMLI adalah cermin bahwa NU tidak hanya hidup dalam AD/ART, sidang komisi, dan keputusan pleno. NU hidup dalam pertemuan manusia.
Dan pertemuan manusia itulah sesungguhnya modal sosial NU.
Dalam teori modal sosial, sebuah komunitas kuat bukan hanya karena memiliki institusi, tetapi karena mempunyai jaringan kepercayaan, hubungan sosial, norma bersama, dan kebiasaan saling membantu.
NU mempunyai modal sosial yang luar biasa besar.
ROMLI adalah salah satu bentuknya.
Setelah ROMLI Pulang
Tetapi ada pertanyaan yang lebih menarik.
Setelah ROMLI pulang, apa yang tertinggal di Tambakberas?
Selama Muktamar, warung makan ramai. Penginapan penuh. Kendaraan bergerak tanpa henti. Pedagang memperoleh pembeli. UMKM mendapatkan pasar. Tukang ojek memperoleh penumpang. Jasa parkir bergerak. Produk-produk lokal ikut terserap.
Perputaran ekonomi masyarakat meningkat.
Tetapi ekonomi Muktamar jangan hanya dihitung dari omzet lima hari.
Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah ada efek ekonomi jangka panjang setelah Muktamar selesai?
Inilah konsep multiplier effect yang harus mulai dipikirkan NU.
Sebuah event besar seharusnya tidak berhenti pada transaksi selama acara. Ia harus menciptakan jaringan ekonomi baru, pasar baru, wisata baru, keterampilan baru, dan peluang baru bagi masyarakat lokal.
Tambakberas memiliki modal yang luar biasa.
Ada pesantren.
Ada sejarah.
Ada jaringan alumni.
Ada tradisi keulamaan.
Ada masyarakat.
Ada pengalaman menjadi tuan rumah Muktamar.
Semua itu sebenarnya bisa dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Muktamar jangan hanya meninggalkan spanduk dan sampah.
Muktamar harus meninggalkan pengetahuan, jaringan, pengalaman, dan perubahan.
Apa yang Tertinggal di Hati Warga
Tetapi bukan hanya ekonomi.
Ada sesuatu yang jauh lebih sulit diukur, kesan sosial.
Selama beberapa hari, masyarakat Tambakberas dan Jombang pada umumnya menerima manusia dari berbagai daerah dengan bahasa, pakaian, kebiasaan, dan karakter yang berbeda.
Ada yang santun.
Ada yang cerewet.
Ada yang murah senyum.
Ada yang mungkin terlalu banyak menuntut.
Ada yang membuang sampah sembarangan.
Ada yang memberikan uang lebih kepada pedagang.
Ada yang sekadar lewat.
Ada yang meninggalkan cerita.
Dalam perspektif sosiologi, perjumpaan semacam itu merupakan proses pertukaran budaya.
Masyarakat lokal tidak hanya menjadi tuan rumah. Mereka juga menjadi bagian dari pengalaman sosial para tamu.
Maka pertanyaannya sederhana:
Kesan apa yang ditinggalkan warga Nusantara di Tambakberas?
Apakah warga merasa bangga pernah menjadi tuan rumah NU?
Apakah anak-anak muda setempat menjadi lebih mengenal NU?
Apakah masyarakat merasa mendapatkan manfaat?
Apakah ada yang merasa terganggu?
Apakah kebersihan, kemacetan, keamanan, dan perilaku peserta meninggalkan kesan positif atau negatif?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting karena keberhasilan Muktamar tidak hanya diukur dari lancarnya sidang.
Muktamar juga harus diukur dari senyum masyarakat yang menjadi tuan rumah.
Setelah Muktamar, Ada yang Bahagia dan Ada yang Suram
Setiap Muktamar selalu menghasilkan pemenang dan mereka yang belum beruntung.
Ada yang pulang dengan wajah cerah.
Ada yang pulang membawa kekecewaan.
Ada yang merasa perjuangannya berhasil.
Ada yang merasa harapannya kandas.
Ada yang kemudian memilih diam.
Ada pula yang merasa Muktamar bukan urusannya.
Semua itu manusiawi.
Tetapi NU mempunyai satu pekerjaan besar setelah Muktamar, mengubah kemenangan politik organisasi menjadi kemenangan kebersamaan.
Jangan sampai setelah Muktamar, NU mempunyai dua kubu, mereka yang menang dan mereka yang kalah.
Sebab dalam organisasi sebesar NU, tidak ada kemenangan yang boleh terlalu tinggi dan tidak ada kekalahan yang boleh terlalu dalam.
Yang menang harus merangkul.
Yang kalah harus legawa.
Dan semuanya harus kembali menjadi satu barisan ketika persoalan umat datang.
Itulah ukhuwah dalam praktik, bukan sekadar slogan.
Bagaimana dengan Isu Intervensi Kekuasaan dan Politik Uang?
Setiap Muktamar NU hampir selalu mempunyai cerita.
Dan, terus terang, Muktamar tanpa isu terasa kurang merangsang.
Dalam Muktamar ke-35, kembali muncul isu intervensi kekuasaan dan politik uang.
Seberapa benar?
Seberapa jauh?
Siapa yang melakukan?
Untuk kepentingan siapa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan bukti, bukan sekadar bisik-bisik.
Kita tidak mempunyai kapasitas untuk memverifikasi seluruh isu tersebut.
Karena itu, isu tetap harus ditempatkan sebagai isu sampai ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tetapi ada pelajaran penting.
Semakin besar organisasi, semakin besar pula godaan kekuasaan terhadap organisasi.
Ini hukum sosial yang hampir universal.
NU memiliki massa besar, jaringan luas, sumber daya besar, dan pengaruh sosial-politik yang signifikan. Karena itu, wajar jika banyak kepentingan ingin berinteraksi dengan NU.
Yang tidak boleh adalah kepentingan tersebut mengambil alih kemandirian NU.
Hubungan NU dengan negara boleh dekat.
NU dengan pemerintah boleh bekerja sama.
Tetapi NU harus tetap memiliki jarak kritis yang sehat.
Dekat bukan berarti larut.
Bekerja sama bukan berarti kehilangan independensi.
Inilah salah satu bentuk tawassuth dalam kehidupan berorganisasi.
Muktamar Berikutnya Harus Dipersiapkan Lebih Lama
Ada satu pelajaran lain dari Muktamar ke-35, jangan menjadikan percepatan Muktamar sebagai pola normal.
Percepatan bisa diperlukan dalam kondisi tertentu.
Tetapi idealnya Muktamar mempunyai waktu persiapan yang cukup.
Saya membayangkan Muktamar NU ke depan setidaknya memiliki pola persiapan tiga lapis.
Pertama, persiapan substantif.
Satu sampai dua tahun sebelum Muktamar, NU sudah mulai mengumpulkan masalah nyata dari bawah: pendidikan, pesantren, ekonomi warga, kesehatan, lingkungan, teknologi, digitalisasi, ketenagakerjaan, perempuan, anak muda, disabilitas hingga tantangan kecerdasan buatan.
Kedua, persiapan organisasi.
Enam sampai dua belas bulan sebelum Muktamar, tata tertib, mekanisme pencalonan, sistem pemilihan, kepesertaan, dan agenda persidangan harus sudah dibahas secara transparan.
Jangan sampai mekanisme permainan baru dibicarakan ketika pertandingan hampir dimulai.
Ketiga, persiapan kultural.
Muktamar harus menjadi festival intelektual dan kebudayaan NU.
Pesantren, kampus, seniman, budayawan, santri, pengusaha, perempuan, anak muda, dan komunitas digital harus mendapatkan ruang.
Muktamar jangan hanya menjadi rapat besar lima tahunan.
Muktamar harus menjadi laboratorium peradaban NU.
Muktamar Abad Kedua Tidak Boleh Hanya Memilih Rais Aam dan Ketua Umum
Abad kedua NU membawa persoalan yang jauh lebih kompleks.
Generasi yang akan menjadi aktor utama NU ke depan bukan lagi generasi yang mengalami masa awal Reformasi.
Mereka adalah Gen Z dan Gen Alpha.
Mereka hidup dalam dunia yang berbeda.
Mereka mengenal NU bukan hanya dari pesantren dan pengajian.
Mereka mengenal NU melalui TikTok, Instagram, YouTube, podcast, mesin pencari, kecerdasan buatan, dan percakapan digital.
Mereka tidak terlalu tertarik dengan klaim sejarah jika sejarah itu tidak menjawab masa depan.
Mereka akan bertanya:
Apa manfaat NU?
Apa yang NU lakukan terhadap kemiskinan?
Apa yang NU lakukan terhadap lingkungan?
Apa yang NU lakukan terhadap pendidikan?
Apa yang NU lakukan terhadap lapangan kerja?
Apa yang NU lakukan terhadap kesehatan mental anak muda?
Apa yang NU lakukan terhadap teknologi?
Dan yang paling sederhana:
Mengapa saya harus menjadi bagian dari NU?
Pertanyaan terakhir ini harus dijawab dengan karya.
Bukan dengan slogan.
Apakah Muktamar Masih Akan Menjadi Magnet ROMLI?
Entahlah.
Kita tidak bisa menghitungnya dengan kalkulator.
Generasi berubah. Selera berubah. Teknologi berubah. Cara orang bersilaturahmi juga berubah.
Dulu orang rela naik bus berjam-jam untuk bertemu kawan.
Sekarang orang bisa melakukan video call dari kamar.
Dulu kabar Muktamar tersebar dari mulut ke mulut.
Sekarang satu video berdurasi 30 detik bisa menjangkau jutaan orang.
Tetapi manusia tetap mempunyai kebutuhan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi: bertemu.
Mungkin itulah masa depan ROMLI.
Bukan sekadar rombongan liar yang datang tanpa undangan.
Tetapi komunitas kultural yang menjadi energi informal NU.
Karena pada akhirnya, NU bukan hanya organisasi yang mempunyai struktur.
NU adalah peradaban perjumpaan.
Muktamar Boleh Selesai, Tetapi NU Tidak Boleh Pulang
Sekarang panggung Tambakberas mulai sepi.
Para muktamirin telah kembali ke rumah.
ROMLI pun perlahan menghilang dari jalan-jalan Jombang.
Warung kembali normal.
Arus kendaraan kembali seperti biasa.
Spanduk diturunkan.
Panggung dibongkar.
Kamar-kamar penginapan kembali kosong.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh ikut dibongkar:
semangat Muktamar.
Muktamar ke-35 telah memberikan dua wajah penting kepada NU.
Wajah pertama adalah wajah politik-organisasi, pergantian kepemimpinan, perubahan mekanisme pemilihan, dan konsolidasi organisasi.
Wajah kedua adalah wajah sosial-kultural, perjumpaan manusia, ROMLI, pesantren, masyarakat lokal, ekonomi, tradisi, dan silaturahmi.
Keduanya harus dipertemukan.
Sebab NU tidak akan kuat hanya karena struktur organisasinya kuat.
NU akan kuat apabila struktur bertemu kultur.
Kepemimpinan bertemu keteladanan.
Tradisi bertemu inovasi.
Pesantren bertemu teknologi.
Ulama bertemu generasi muda.
Dan Qanun Asasi bertemu persoalan nyata masyarakat.
Mungkin itulah pekerjaan terbesar KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz bersama seluruh jajaran PBNU lima tahun ke depan.
Bukan sekadar mengurus NU.
Tetapi memastikan NU tetap menjadi jawaban atas zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya.
Dan mungkin inilah makna terdalam dari Muktamar ke-35.
Muktamar bukan tentang siapa yang paling menang.
Muktamar adalah tentang apakah setelah semua orang pulang, NU masih mempunyai alasan untuk terus dicintai.
Kalau jawabannya iya, maka Tambakberas bukan sekadar tempat Muktamar.
Ia telah menjadi penanda perjalanan NU memasuki babak baru abad keduanya.
Dan kalau suatu hari nanti ROMLI kembali berkumpul di Muktamar berikutnya, mudah-mudahan mereka tidak hanya datang untuk bernostalgia.
Mereka datang membawa cerita,
“Dulu kami datang ke Tambakberas. Dan ternyata Muktamar itu benar-benar mengubah sesuatu.”
Itulah Muktamar yang ideal.
Bukan hanya ramai ketika berlangsung.
Tetapi terasa manfaatnya ketika sudah lama ditinggalkan.
Penulis adalah Andi Najmi Fuaidi, Ketua LPBH PBNU 2010–2015.
Komentar