Koran Satu, Jakarta – Forum Kawal Kebijakan (FKK) kembali melontarkan kecaman keras terhadap jalannya manajerial di tubuh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Sorotan tajam kali ini dikonsentrasikan secara khusus kepada dua pejabat tinggi yang dinilai sebagai sumber utama carut-marutnya tata kelola korporasi: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Arthur Angelo Syailendra, serta Direktur Human Capital Management, Willy Saelan.
Ketua FKK, Muhammad Faris, menegaskan bahwa kedua direktur tersebut telah gagal total dalam menerjemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Akibat kebijakan yang diambil, kestabilan finansial anak usaha hingga iklim internal kepegawaian Telkom kini berada di ambang krisis serius.
“Sudah sangat jelas bahwa akar dari ketidakefektifan manajerial saat ini bermuara pada kinerja Arthur Angelo dan Willy Saelan. Jika manajemen puncak ingin Telkom selamat, kedua figur ini harus segera dicopot dari jabatannya,” tegas Muhammad Faris dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Bedah Kegagalan Kebijakan Keuangan dan SDM
FKK menyoroti langkah Arthur Angelo Syailendra dalam mengeksekusi program perampingan (streamlining) anak perusahaan yang dinilai ugal-ugalan dan minim kajian mendalam. Alih-alih memperkuat struktur korporasi menuju strategic holding, kebijakan restrukturisasi tersebut justru memunculkan ketidakpastian status aset serta potensi kerugian finansial yang meresahkan.
Di sisi lain, kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dikomandoi oleh Willy Saelan dinilai semakin memperkeruh situasi internal.
FKK mengecam keras kebijakan pensiun dini massal yang dipaksakan tanpa arah jelas, yang dibarengi secara kontradiktif oleh praktik jorjoran merekrut pegawai prohire dari luar dengan kompensasi selangit.
“Ada ketidakwajaran yang nyata. Para pekerja lama disingkirkan dengan dalih efisiensi bujet, tetapi di waktu yang sama pintu justru dibuka selebar-lebarnya bagi tenaga luar yang membebani keuangan perseroan. Ini adalah bentuk kegagalan manajerial yang fatal,” ujar Faris.
Desak Audit Investigatif dan Evaluasi Pemegang Saham
Melihat akumulasi masalah yang terus berlanjut, FKK mendesak agar otoritas pengawas negara segera turun tangan meneliti seluruh portofolio kebijakan yang telah dieksekusi oleh Arthur Angelo dan Willy Saelan.
FKK juga memperingatkan Direktur Utama Telkom, Nanang Hendarno, untuk tidak melindungi pejabat yang kinerjanya terbukti merusak iklim perusahaan.
Sebagai langkah penyelamatan jangka panjang, FKK menegaskan bahwa jika jajaran direksi tetap bergeming, pemegang saham pengendali harus segera mengambil langkah tegas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
“Pencopotan Arthur Angelo dan Willy Saelan adalah harga mati. Mempertahankan keduanya sama saja dengan memelihara duri dalam daging yang siap meruntuhkan masa depan BUMN telekomunikasi ini,” pungkas Faris.
Komentar