Transportasi Publik untuk Siapa? Menggugat Ketimpangan Akses di Indonesia

d651f3b01ac39c943b51efac861faeab

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Fitria Widiyanisyah merupakan mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Fitria Widiyanisyah merupakan mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Koransatu, Opini – Selama tiga tahun SMA, cara saya berangkat sekolah tidak pernah berubah: dibonceng Ayah menggunakan sepeda motor. Jaraknya sekitar delapan kilometer dari rumah kami di Kabupaten Madiun. Di dekat rumah, praktis tidak ada angkutan umum yang bisa diandalkan. Jika dilihat di peta, jarak itu tidaklah jauh. Namun, jika dikalikan dua kali sehari selama tiga tahun, Ayah harus terus-menerus menyesuaikan jam kerjanya demi mengantar saya menuntut ilmu.

Pilihan moda transportasi lain baru saya kenal setelah berkuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. Di sana, Suroboyo Bus dan pengumpan (feeder) Wirawiri beroperasi dari pagi hingga malam. Tarifnya terjangkau Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar atau mahasiswa berlaku untuk perjalanan hingga dua jam.

Saya sempat takjub. Bukan karena busnya mewah, melainkan karena saya baru sadar bahwa bepergian tanpa bergantung pada orang lain bisa semudah itu. Madiun dan Surabaya sama-sama berada di Jawa Timur. Lantas, mengapa pengalaman mobilitas warganya bisa sejauh itu perbedaannya?

Satu cerita tentu belum cukup untuk menyimpulkan segalanya. Namun, data menunjukkan bahwa pola ini tidaklah unik. Data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang dikutip Kompas.com pada 20 September 2026 mencatat, baru 46 dari 552 pemerintah daerah (pemda) atau sekitar 8 persen yang memiliki layanan transportasi umum modern. Angka itu terdiri atas 13 pemerintah provinsi, 19 pemerintah kota, dan 14 pemerintah kabupaten.

Jika angkutan umum saja belum menjadi prioritas bagi sebagian besar pemerintah daerah, bagaimana nasib masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota? Barangkali bagi warga di kota besar, transportasi publik adalah soal memilih kendaraan. Namun, bagi masyarakat di kampung-kampung, persoalannya jauh lebih mendasar: kapan sarana itu benar-benar tersedia?

Baca Juga :  Menguatkan Pendapatan Daerah Melalui ZISWAF: Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi Lokal Berbasis Syariah

Persoalan ini tentu tidak berhenti pada ada atau tidaknya bus. Kota yang punya armada pun belum tentu terjangkau oleh warganya. Halte yang jauh dari permukiman membuat orang harus berjalan kaki atau naik ojek terlebih dahulu, yang otomatis menambah ongkos. Bus yang datang sejam sekali juga tidak bisa diandalkan untuk mengejar jam masuk kerja.

Rute yang tidak tersambung ke terminal atau stasiun memaksa penumpang berganti moda dengan susah payah. Dari sinilah sebuah prinsip penting diuji: layanan publik baru bisa disebut berhasil jika warga benar-benar mampu memakainya, bukan sekadar memamerkan jumlah armada yang banyak di atas laporan kertas. Di sinilah peran feeder seperti Wirawiri menjadi krusial, yakni menyambungkan permukiman warga hingga ke koridor jalur utama.

Ketimpangan ini berdampak langsung pada sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Sekolah yang jauh menjadi lebih mahal untuk dijangkau baik dalam satuan rupiah maupun waktu orang tua. Tawaran pekerjaan di kecamatan sebelah harus dipikirkan ulang karena urusan ongkos dan mobilitas. Puskesmas pun menjadi urusan yang rumit bagi para lansia yang tak lagi bisa berkendara sendiri. Ironisnya, mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi justru menanggung beban finansial paling berat, padahal merekalah yang paling membutuhkan kehadiran angkutan umum.

Lalu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan layanan itu ada? Di Surabaya, jawabannya terlihat cukup jelas. Operasional bus kota di sana sebagian besar ditopang oleh subsidi dari Pemerintah Kota Surabaya. Artinya, kemudahan mobilitas yang saya nikmati sebagai mahasiswa adalah buah dari keputusan politik anggaran, bukan sekadar kebetulan geografis.

Pemerintah pusat sebenarnya turut turun tangan lewat program Buy The Service (BTS) atau Teman Bus, yang membeli layanan dari operator agar warga kota bisa menikmati tarif terjangkau. Pada 2024, program ini menjangkau 11 kota.

Baca Juga :  Politieke Onafhankelijkheid: Alam Tak Bisa Dibohongi "Londo Ireng"

Namun, dinamika setelahnya patut dicermati. Pada 2025, layanannya menyusut dari 45 koridor menjadi rencana 12 koridor di enam kota lama dan dua kota baru, sementara beberapa kota dijadwalkan untuk diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah. Teman Bus Jogja, misalnya, bahkan berhenti beroperasi per 1 Januari 2025.

Penyerahan tanggung jawab ke daerah memang merupakan bagian dari desain program dan tidak keliru secara konsep. Masalahnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang setara. Batam memang membuktikan bahwa daerah bisa bergerak progresif: armada Trans Batam bertambah dari 20 unit pada 2024 menjadi 52 unit pada 2026. Akan tetapi, jika komitmen pelayanan publik sepenuhnya bergantung pada kekuatan kantong masing-masing daerah, ketimpangan akses hanya akan berpindah tempat.

Lantas, apa yang bisa dilakukan ke depan?

Pertama, memulai dari langkah paling dasar: memetakan kebutuhan sebelum membangun infrastruktur. Pemerintah perlu memahami ke mana warga bergerak, pada jam berapa pergerakan itu terjadi, dan siapa kelompok masyarakat yang paling kesulitan mengakses transportasi. Jalur bus tidak mesti mengikuti jalan yang paling mulus, melainkan mengikuti ke mana denyut pergerakan warganya.

Kedua, memperkuat rute pengumpan (feeder) yang menyambungkan permukiman warga dengan pusat aktivitas dan jalur utama. Kendaraan-kendaraan kecil yang masuk ke gang-gang kampung mungkin jarang menghiasi tajuk berita utama, tetapi hal itulah yang sering kali menentukan apakah seseorang akhirnya mau beralih menggunakan transportasi umum.

Ketiga, mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan dan pembiayaan. Pemerintah pusat bisa membantu memantik atau merintis, namun layanan yang berkelanjutan membutuhkan “pemilik” yang jelas di tingkat daerah. Pembagian tanggung jawab fiskal dan operasional sebaiknya disepakati sejak awal, bukan baru didiskusikan ketika anggaran di daerah mulai menipis.

Baca Juga :  Menghadapi Quarter Life Crisis dan Cara Melewatinya dengan Tenang

Keempat, evaluasi yang berorientasi pada kepuasan dan pengalaman warga: seberapa dekat halte dari rumah, seberapa mudah diakses, seberapa terjangkau tarifnya, serta apakah penyandang disabilitas, lansia, dan ibu dengan anak kecil dapat menggunakannya dengan aman dan nyaman. Jumlah angka penumpang semata tidaklah cukup untuk dijadikan tolok ukur.

Saya tentu tidak menuntut agar setiap kabupaten di Indonesia seketika memiliki moda raya terpadu (MRT). Saya hanya membayangkan seorang anak di pelosok kampung yang bisa berangkat sekolah tanpa harus menunggu ayahnya pulang atau bersiap. Selama hak dasar atas mobilitas ini masih sangat bergantung pada di mana seseorang lahir dan dibesarkan, saat itulah transportasi publik kita belum benar-benar layak disebut sebagai fasilitas publik.

Tentang Penulis:
Fitria Widiyanisyah merupakan mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Ia memiliki ketertarikan pada isu kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan pemerataan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Berita Terkait

Premanisme, Pajak Gelap bagi Dunia Usaha
Sosiologi Hukum di Era Digital: Menakar Batas Kekuasaan Negara dalam Praktik Penyadapan
Badak Jawa Pernah Tersebar di Sejumlah Wilayah, Ujung Kulon Kini Menjadi Benteng Terakhir yang Tak Boleh Dikorbankan Sebuah Perspektif Historis
Pekerja Anak di Jakarta Utara: Hukum Tertulis, Perlindungan Tidak Ada
Period Tax dan Period Poverty: Bukti Campur Tangan Negara dalam Mengatur Organ Reproduksi Perempuan
Kota yang Membuat Kita Bergerak: Pelajaran dari Tokyo
Digital Constitutionalism: Menjaga Konstitusi di Ruang Digital
Islam Bukan Agama Lemah: Mengkritisi Doktrin Pengharaman Demonstrasi Dalam Perspektif Muslim

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:29 WIB

Premanisme, Pajak Gelap bagi Dunia Usaha

Rabu, 18 November 2026 - 14:27 WIB

Sosiologi Hukum di Era Digital: Menakar Batas Kekuasaan Negara dalam Praktik Penyadapan

Selasa, 17 November 2026 - 11:22 WIB

Badak Jawa Pernah Tersebar di Sejumlah Wilayah, Ujung Kulon Kini Menjadi Benteng Terakhir yang Tak Boleh Dikorbankan Sebuah Perspektif Historis

Senin, 16 November 2026 - 16:14 WIB

Pekerja Anak di Jakarta Utara: Hukum Tertulis, Perlindungan Tidak Ada

Senin, 16 November 2026 - 15:52 WIB

Period Tax dan Period Poverty: Bukti Campur Tangan Negara dalam Mengatur Organ Reproduksi Perempuan

Berita Terbaru