Koran Satu, Kolom – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan negara. Berbagai aktivitas yang dulu dilakukan secara langsung kini berpindah ke ruang elektronik—mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyampaian aspirasi politik. Teknologi memang membawa kemudahan, tetapi di balik itu semua, muncul persoalan hukum baru yang tidak bisa diabaikan.
Bayangkan betapa banyak data pribadi kita yang tersimpan di berbagai platform digital. Mulai dari identitas, lokasi, kebiasaan, hingga riwayat transaksi. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Belum lagi persoalan pembatasan kebebasan berekspresi, dominasi platform digital raksasa, dan lemahnya akuntabilitas algoritma yang mengatur apa yang kita lihat di media sosial.
Di sinilah konsep digital constitutionalism atau konstitusionalisme digital menjadi relevan. Konsep ini berangkat dari pemikiran sederhana: prinsip-prinsip konstitusi tidak boleh berhenti di ruang fisik, tetapi juga harus hadir di ruang digital. Nilai-nilai seperti perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap menjadi landasan dalam tata kelola digital.
Ketika Kekuasaan Tak Lagi Hanya Milik Negara
Salah satu pemikir penting dalam diskursus ini, Giovanni De Gregorio, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekuasaan baru yang dimiliki perusahaan teknologi transnasional. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan masyarakat melalui pengelolaan data, pengaturan konten, serta pengendalian akses terhadap informasi. Dalam beberapa kondisi, kekuasaan mereka bahkan menyerupai fungsi publik.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi prinsip negara hukum. Selama ini, kita memahami bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Namun, apa jadinya ketika kekuasaan itu tidak lagi hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga oleh korporasi swasta yang menguasai infrastruktur digital?
Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah—termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital—harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Namun, penerapan prinsip ini dalam era digital masih menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional
Ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, perlindungan data pribadi. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dalam masyarakat digital, perlindungan ini memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan data pribadi. Sayangnya, perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dilakukan melalui persetujuan pengguna semata. Diperlukan pembatasan penggunaan data, keamanan sistem, transparansi, dan pengawasan yang efektif.
Kedua, pembatasan kebebasan berekspresi. Media sosial memang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, ruang digital juga menghadirkan persoalan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan konten. Penghapusan konten, pemblokiran akun, serta penggunaan regulasi secara tidak proporsional dapat menimbulkan persoalan terhadap kebebasan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, pembatasan kebebasan berekspresi harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional.
Ketiga, dominasi platform digital. Perusahaan teknologi besar memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai infrastruktur digital yang digunakan masyarakat. Penguasaan terhadap mesin pencari, media sosial, layanan komunikasi, dan sistem perdagangan elektronik memberikan pengaruh besar terhadap arus informasi dan aktivitas ekonomi. Permasalahan muncul ketika perusahaan memiliki kekuasaan yang tidak sebanding dengan mekanisme pengawasan yang tersedia.
Keempat, ketidaktransparanan algoritma dan kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan semakin banyak diterapkan dalam pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan pendidikan. Teknologi ini dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga menimbulkan risiko apabila proses kerjanya tidak dapat dipahami atau diperiksa oleh masyarakat.
Kelima, kesenjangan akses terhadap teknologi digital. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat, jaringan internet, kemampuan ekonomi, dan literasi digital yang sama. Apabila pemerintah hanya menyediakan layanan melalui sistem digital tanpa mempertimbangkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan bentuk ketidakadilan baru.
Jalan Tengah: Konstitusionalisme Digital
Lalu, bagaimana seharusnya kita merespons berbagai tantangan tersebut? Digital constitutionalism menawarkan kerangka pemikiran yang berupaya memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam batas-batas prinsip konstitusional. Konsep ini bukan berarti menciptakan konstitusi baru khusus untuk internet, melainkan mengembangkan penerapan nilai-nilai konstitusi agar mampu menjawab persoalan yang muncul akibat digitalisasi.
Ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan konstitusionalisme digital. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu tetap memiliki hak dasar ketika melakukan aktivitas di ruang digital—hak atas privasi, kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, dan perlindungan dari diskriminasi harus tetap dihormati.
Kedua, pembatasan kekuasaan. Kekuasaan dalam ruang digital, baik yang dimiliki pemerintah maupun perusahaan teknologi, harus memiliki batasan yang jelas. Pemerintah tidak boleh menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan tanpa dasar hukum, sedangkan perusahaan digital tidak boleh menggunakan dominasinya untuk mengendalikan aktivitas pengguna secara sewenang-wenang.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan teknologi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana data pribadinya digunakan, bagaimana suatu keputusan digital dibuat, dan bagaimana mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran.
Keempat, kepastian hukum. Setiap aktivitas digital harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kepastian hukum dibutuhkan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, sementara pemerintah dan penyelenggara platform memiliki pedoman dalam menjalankan aktivitas digital.
Kelima, partisipasi demokratis. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan digital. Hal ini penting agar regulasi yang dibuat tidak hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah atau perusahaan teknologi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat luas.
Negara Hukum yang Adaptif
Pada akhirnya, digital constitutionalism bukan sekadar konsep akademik untuk mengatur perkembangan teknologi. Lebih dari itu, ini adalah upaya mempertahankan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan masyarakat digital. Negara harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.
Dalam konteks Indonesia, penerapan konstitusionalisme digital perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik, pelindungan data pribadi, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola digital. Namun, penerapannya masih membutuhkan penguatan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, transparansi penggunaan kecerdasan buatan, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Transformasi digital adalah keniscayaan. Namun, transformasi yang tidak disertai dengan perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan yang jelas justru berpotensi menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru. Oleh karena itu, negara hukum harus mampu beradaptasi—menjadi negara hukum yang tidak hanya hadir di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.
Dengan penerapan konstitusionalisme digital yang konsisten, kita dapat berharap Indonesia mampu mewujudkan negara hukum yang adaptif, demokratis, transparan, dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat di tengah arus transformasi digital yang terus bergerak.
Penulis: Brillian Asyifa dan Siti Oktavyankia Safutri, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning.








Komentar