Koransatu, Jakarta— Mencuatnya skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang melibatkan sejumlah mantan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memicu gelombang kritik tajam dari kalangan pengamat dan elemen masyarakat sipil.
Kali ini, sorotan publik tertuju langsung kepada Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai belum menunjukkan respons politik terbuka yang sebanding dengan tingkat urgensi perkara keamanan kepala negara.
Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Transparansi Anggaran (FTA), Syafril Sjofyan, secara terbuka mempertanyakan kebisuan politik Dasco dalam menghadapi krisis yang menyangkut kedaulatan Istana, integritas institusi kepolisian, serta marwah kepentingan nasional tersebut.
Syafril bahkan membandingkan reaktifnya sikap politik Dasco ketika menghadapi gejolak pasar modal akibat peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) beberapa waktu lalu.
Pada pertengahan Oktober 2026, Dasco tercatat bergerak cepat mendatangi kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) serta langsung berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara, dan para pemangku kepentingan pasar modal demi meredam kepanikan investor.
“Ketika MSCI memberikan tekanan kepada pasar modal Indonesia, Dasco begitu cepat turun langsung ke Bursa Efek Indonesia. Ia melakukan koordinasi dan memberikan pernyataan kepada publik. Tidak ada yang salah dengan langkah tersebut karena kepercayaan investor memang harus dijaga,” ungkap Syafril dalam keterangan resminya, Kamis (5/11/2026).
Namun, ia menyayangkan mengapa kecepatan respons politik serupa belum terlihat tatkala Indonesia dihadapkan pada ancaman keamanan yang jauh lebih sensitif dan mendasar, yakni dugaan penyadapan komunikasi terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika muncul perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, mengapa publik belum mendengar sikap politik Dasco yang sebanding? Apakah ini hanya pilihan untuk menunggu proses hukum, kalkulasi politik, atau ada sesuatu yang belum diketahui publik?” lanjutnya menegaskan.
Anatomi Perkara: Dugaan Penyadapan LIMS dan Penetapan Tersangka Petinggi Polri
Kasus pelik ini bermula dari temuan penyidikan mendalam terkait dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang periode 2025–2026 dengan memanfaatkan sistem pengelolaan intersepsi berteknologi tinggi, yakni Lawful Interception Management System (LIMS).
Dalam pusaran perkara tersebut, aparat penegak hukum telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan informasi yang beredar dalam lingkaran penyidikan, salah satu nomor komunikasi yang disinyalir menjadi target utama dalam operasi penyadapan tersebut adalah nomor pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.
Syafril mengingatkan bahwa insiden ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau prosedur internal korps Bhayangkara semata, melainkan sudah masuk dalam kategori ancaman serius terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat negara serta celah lemahnya sistem pengamanan komunikasi rahasia tingkat tinggi di lingkaran kepala negara.
Tuntutan Tanggung Jawab Moral Politik dan Desakan Pengawasan Parlemen
Mempertimbangkan posisi strategis Sufmi Dasco Ahmad selain sebagai pimpinan lembaga legislatif DPR RI dan motor penggerak utama Partai Gerindra yang berada di lingkaran inti pemerintahan Prabowo Syafril menilai Dasco memikul tanggung jawab moral dan politik yang besar untuk memastikan adanya pengawasan kelembagaan yang ketat dari parlemen.
Ia mendesak agar DPR RI tidak tinggal diam dan segera mengambil inisiatif konstitusional untuk memanggil serta meminta penjelasan resmi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.
“Apakah Dasco tidak melihat bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang membutuhkan pengawasan parlemen? Apakah tidak ada kebutuhan untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah dan aparat penegak hukum?” kata Syafril.
Ia menegaskan, isu krusial ini tidak boleh menyisakan persepsi miring di tengah masyarakat seolah-olah persoalan ekonomi pasar modal mendapatkan atensi instan dari para elite politik, sementara isu keamanan fisik dan kehormatan kepala negara justru luput dari respons politik yang tegas.
Mendesak Penyidikan Tuntas: Menyingkap Dalang di Balik Layar
Lebih lanjut, Syafril menekankan agar korps penegak hukum tidak berhenti pada penetapan segelintir tersangka semata. Pengusutan harus diperluas untuk membongkar motif tersembunyi, perintah struktural, serta jaringan aktor intelektual yang diduga memetik keuntungan dari operasi penyadapan gelap tersebut.
Sorotan tajam turut diarahkan pada riwayat jabatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sempat menduduki posisi strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Syafril berpandangan bahwa rekam jejak koordinasi dan jejaring komunikasi antar-elite masa lalu perlu ditelaah secara objektif oleh penyidik apabila ditemukan relevansi hukum dengan kasus yang sedang disidik.
Meski demikian, Syafril menegaskan bahwa lembar pertanyaannya—terkait ada atau tidaknya komunikasi masa lalu antara Dasco dan lingkaran Listyo Sigit—merupakan dorongan moril demi transparansi penegakan hukum, alih-alih tuduhan prematur keterlibatan personal.
“Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Dasco merupakan bagian dari gerakan Listyo Sigit. Namun, publik tetap berhak mempertanyakan hubungan komunikasi dan kepentingan siapa pun apabila ditemukan bukti yang relevan,” tegasnya.
Sikap Tegas Istana dan Peringatan Keras Pengamat
Menanggapi situasi nasional yang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto melalui keterangan resmi pemerintah pada 4 November 2026 telah menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh proses hukum ditangani secara objektif, transparan, tanpa pandang bulu, serta steril dari intervensi politik maupun perlindungan berbasis jabatan.
Syafril menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa publik tidak boleh dibiarkan terus berspekulasi di tengah situasi yang mengguncang stabilitas Istana. Ia menuntut agar Sufmi Dasco Ahmad segera memberikan pernyataan terbuka demi meredam spekulasi publik.
“MSCI saja membuat Dasco bergerak cepat. Mengapa perkara yang menyangkut keamanan Presiden dan kehormatan negara belum mendapatkan respons politik terbuka yang sebanding? Dasco harus menjawab pertanyaan publik,” pungkasnya.
Sesuai dengan kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, media ini terus membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta pihak-pihak terkait guna menjaga objektivitas, akurasi, dan keberimbangan informasi publik.








Komentar