Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Peserta Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren berfoto bersama di Bekasi, Senin–Rabu, 16–18 November 2026. (Foto: Dok. Ditjen Pesantren Kemenag).

Peserta Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren berfoto bersama di Bekasi, Senin–Rabu, 16–18 November 2026. (Foto: Dok. Ditjen Pesantren Kemenag).

Koran Satu, Bekasi – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama mulai menata ulang cara pemerintah memberdayakan ekonomi pesantren. Program pemberdayaan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri di berbagai kementerian dan lembaga kini akan dihubungkan dalam satu ekosistem nasional.

Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, 16–18 November 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, regulasi yang sekaligus melahirkan Ditjen Pesantren.

Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menilai pesantren menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebarannya yang luas di berbagai daerah membuat aktivitas ekonomi pesantren terhubung langsung dengan pasar domestik, dari tingkat lokal hingga nasional.

“Pesantren bukan hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki ekosistem ekonomi yang menggerakkan produksi, distribusi, konsumsi, serta aktivitas perdagangan masyarakat,” kata Basnang.

Ia ingin pesantren tidak lagi sekadar menjadi konsumen pasar. Pesantren, menurutnya, harus tumbuh sebagai produsen dan pelaku usaha yang ikut menggerakkan ekonomi lokal maupun nasional. Untuk itu, pemberdayaan diarahkan pada empat hal: penguatan kelembagaan, pengembangan unit usaha produktif, perluasan jejaring kemitraan, dan pembukaan akses pembiayaan.

Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, menjelaskan bahwa kehadiran Ditjen Pesantren mengubah pola pemberdayaan yang semula parsial menjadi lebih terintegrasi dan terukur. Perubahan itu dijalankan melalui tiga pendekatan orkestrasi.

Pertama, orkestrasi kebijakan dan sumber pembiayaan. Ditjen Pesantren akan menyusun standar pemberdayaan sebagai acuan bersama. Yusi menegaskan, standar ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan pesantren, melainkan tetap menghormati kekhasan dan kemandirian masing-masing. Pendekatan ini juga ditujukan untuk membuka akses pesantren ke lebih banyak sumber pembiayaan.

Baca Juga :  Pengembangan PLTS Terapung Berpotensi Besar, Bappenas Soroti Risiko Lingkungan dan Sosial

Kedua, orkestrasi ekosistem dan jejaring lintas sektor. Di sini, Ditjen Pesantren berperan sebagai simpul yang menyelaraskan program dari berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari sektor UMKM, pertanian, koperasi, hingga perbankan syariah.

“Kami menyelaraskan program pemberdayaan dari berbagai kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih ketika diimplementasikan di pesantren,” ujar Yusi. Ditjen Pesantren juga menggandeng pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar bantuan yang mengalir lebih tepat sasaran.

Ketiga, orkestrasi program kemandirian dan pemerataan akses melalui pertukaran praktik baik antarpesantren. Yusi menyebut banyak pesantren sudah berhasil mengelola unit usaha, pertanian terpadu, hingga pengelolaan lingkungan secara mandiri. Pengalaman itu akan ditularkan lewat transfer pengetahuan dan pendampingan.

“Pesantren yang telah memiliki kemandirian ekonomi dapat menjadi mentor sekaligus rujukan bagi pesantren lainnya. Pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari nol,” jelasnya.

Yusi menambahkan, pemberdayaan pesantren tidak berhenti pada bantuan modal atau sarana prasarana. Ditjen Pesantren juga menyiapkan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, penguatan manajemen usaha, serta digitalisasi pengelolaan unit usaha agar pesantren lebih profesional dan mampu bersaing.

“Penguatan kapasitas SDM, akses pasar, kemitraan, dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Harapannya, pesantren semakin berdaya secara ekonomi, mampu mengembangkan potensi lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja
Siapkan Buku Rekomendasi untuk Pemerintah, PMII Ungkap Pola Ayunan Pembangunan Indonesia

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru