Koran Satu, Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) tengah menyiapkan buku rekomendasi kebijakan tentang negara kesejahteraan. Buku itu akan dirampungkan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di Bandung, Jawa Barat, 19–24 November 2026, lalu diserahkan kepada pemerintah dan DPR.
Ketua Steering Committee Muspimnas, Acep Jamaludin, mengatakan salah satu temuan yang akan dimuat adalah pola ayunan dalam sejarah pembangunan Indonesia. Setiap era pemerintahan, menurut dia, hanya menonjolkan dua atau tiga mandat konstitusi dan mengosongkan sisanya. Era berikutnya kemudian mengoreksi dengan pola sebaliknya.
“Tugas PMII hari ini bukan mencari model baru dari luar, melainkan menggali, menunaikan, mengawal, dan menagih pelaksanaan model kenegaraan yang telah dirumuskan bangsa Indonesia sendiri,” kata Acep, yang juga Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Acep menjelaskan, PMII membaca konstitusi sebagai tiga belas kelompok norma dengan fungsi berbeda. Kelompok itu antara lain tujuan, isi minimum, sarana, cara, batas, perisai, hingga pijakan. Ketiga belasnya berlaku serentak dan saling menambah. Artinya, negara yang sudah memenuhi satu kelompok tetap wajib memenuhi kelompok lainnya.
Buku itu juga akan mengulas dampak Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002. Menurut Acep, amandemen tetap mempertahankan fondasi ekonomi konstitusi, tetapi memperkuat perangkat penjamin dan penguji. Otoritas menafsirkan konstitusi juga berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Dari sana, kata dia, cara membaca konstitusi bergeser dari pendekatan formal ke pendekatan substantif.
PMII sengaja tidak meniru model dari luar negeri. Acep menilai negara kesejahteraan di Barat bertumpu pada konsensus politik yang bisa berubah. Adapun negara pembangunan di Asia Timur bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang bisa terhenti. Komitmen kesejahteraan Indonesia, menurut dia, lebih kokoh karena berakar pada norma konstitusi.
Pemerintahan saat ini juga masuk dalam kajian. Acep mengakui pemerintahan sejak 2024 menunjukkan pergeseran nyata ke arah negara yang hadir langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, ia menekankan ukuran yang dipakai PMII bukan besarnya program.
“Konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh niat dan skalanya, melainkan oleh tata kelola, mutu, distribusi manfaat, dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Setelah diserahkan kepada eksekutif dan legislatif, rekomendasi itu akan terus dikawal. Caranya lewat kajian, diskusi, dan kolaborasi pentahelix yang melibatkan seluruh struktur PMII, dari rayon di tingkat fakultas hingga Pengurus Besar.
Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro menyebut Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 sebagai pijakan utama gagasan ini. Ia meminta pemerintah tidak menjalankan pembangunan secara teknokratis dan elitis. “Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi,” katanya.
Muspimnas mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini digelar di Gedung Merdeka, Taman Braga, dan BPSDM Jawa Barat. Peserta berasal dari pengurus koordinator cabang (PKC) dan pengurus cabang PMII se-Indonesia.








Komentar