Skandal Tambang Ilegal Rp18 Triliun: Dakwaan JPU Bongkar Peran PT Samudra Pacific Marine dan PT AMNUS dalam Ekspor Batu Bara Samin Tan

- Jurnalis

Senin, 9 November 2026 - 01:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Dok: Istimewa)

Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Dok: Istimewa)

Koransatu, Jakarta— Borok tata kelola pertambangan batu bara kembali terbuka lebar di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, terungkap keterlibatan aktif korporasi jasa bongkar muat PT Samudra Pacific Marine (PT SPM) dan PT Anugerah Mahadaya Nusantara (PT AMNUS) dalam sengkarut korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret pengusaha tambang ternama, Samin Tan.

Berdasarkan lembar dakwaan yang dikutip Minggu (8/11/2026), PT SPM dan PT AMNUS diduga kuat menjadi roda penggerak utama dalam skema pengangkutan, penyamaran, hingga ekspor batu bara milik PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), kendati izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) perusahaan tersebut telah resmi dicabut dan berakhir sejak tahun 2017 silam.

“Terdakwa Samin Tan bersama-sama dengan A.A. Ngr Bagus Jaya Wardhana, Muhammad Juni Eka Wardhana dan Helmi Zaidan Mauludin menggunakan perusahaan terafiliasi yaitu PT Samudra Pasific Marine atau PT SPM sebagai perusahaan jasa pengangkutan,” tegas JPU dalam persidangan.

Modus Operandi: Rekayasa Dokumen dan Pengapalan Ilegal Lewat Jetty Damparan

Dalam konstruksi perkara yang diuraikan Jaksa, Samin Tan tidak bergerak sendirian. Ia bersama-sama dengan Bagus Jaya Wardhana, Juni Eka Wardhana, dan Helmi Zaidan Mauludin merancang operasi pengiriman batu bara secara ilegal dengan memanfaatkan jaringan perusahaan terafiliasi.

Dalam praktiknya, PT SPM bertindak sebagai penyedia jasa pengangkutan darat/sungai, sementara PT AMNUS memegang posisi sebagai agen pengapalan. Rangkaian aktivitas ini digunakan untuk menarik dan mengirimkan batu bara dari Jetty atau Terminal Khusus (Tersus) Damparan milik PT Artha Contractors, untuk kemudian dimuat ke kapal induk (Mother Vessel) di perairan Banjarmasin sebelum diekspor ke luar negeri.

Baca Juga :  Cek Bansos Kesra 2026 Secara Online dan Offline

Ironisnya, seluruh mata rantai pengiriman tersebut tetap dipaksakan berjalan meskipun izin PKP2B PT AKT telah diterminasi secara mutlak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Demi mengelabui aparat penegak hukum dan memuluskan komersialisasi hasil tambang ilegal tersebut, para terdakwa diduga merekayasa dokumen asal-usul barang agar batu bara PT AKT seolah-olah berasal dari konsesi wilayah pertambangan lain yang sah.

Dokumen fiktif yang digunakan meliputi Laporan Hasil Verifikasi (LHV), Certificate of Analysis (CoA), hingga Certificate of Origin (CoO), yang turut melibatkan sejumlah perusahaan surveyor seperti PT OOWL Indonesia, PT Asiatrust Technovima Quality (PT ATQ), PT IRIS, serta PT Triyasa Pirsa Utama (PT TPU).

Suap Syahbandar KSOP Rangga Ilung dan Putaran Dana TPPU Rp18,1 Triliun

Kelancaran operasi pelayaran kapal-kapal pengangkut batu bara ilegal tersebut ternyata dibeli dengan praktik suap terstruktur. Jaksa membeberkan adanya aliran dana pelicin kepada sejumlah oknum pejabat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung agar Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat diterbitkan secara instan.

Setiap kali pengurusan dokumen pelayaran, uang suap disinyalir disetorkan melalui perwakilan PT SPM dan PT AMNUS dengan besaran Rp600 ribu per penerbitan izin. Jika diakumulasikan secara keseluruhan, total uang suap yang digelontorkan untuk meloloskan kapal-kapal tersebut dari pemeriksaan teknis, pemeriksaan lapangan, maupun verifikasi muatan di Jetty Damparan mencapai angka Rp3,98 miliar.

“Dengan demikian terdakwa Samin Tan bersama-sama dengan Bagus, Juni, dan Helmi dapat melakukan pengiriman dan penjualan batubara dari PT AKT yang telah diterminasi,” beber Jaksa.

Akibat dari rangkaian kejahatan terstruktur ini, volume penjualan batu bara ilegal dari PT AKT menembus angka fantastis dengan nilai omzet mencapai Rp18,1 triliun. Dalam dakwaan sekundernya, Jaksa mendalilkan bahwa seluruh dana hasil penjualan gelap tersebut dialirkan melalui jaringan perusahaan terafiliasi guna disamarkan asal-usulnya dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Samin Tan, sehingga menjeratnya dengan pasal berlapis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga :  KIP Semester Genap 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal & Cara Ceknya

Kasus ini kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi penegakan hukum dalam membongkar sindikat pencucian uang sektor pertambangan berbasis rekayasa korporasi logistik.

Sesuai dengan kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, media ini terus membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi dari pihak manajemen PT Samudra Pacific Marine (PT SPM), PT Anugerah Mahadaya Nusantara (PT AMNUS), serta pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga objektivitas dan keberimbangan informasi publik.

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru