Dinilai Gagal Mengawasi Sektor Perbankan, GSCI Desak DPR dan Presiden Copot Dian Ediana Rae dari OJK

- Jurnalis

Kamis, 24 September 2026 - 12:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dian Ediana Rae adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Dok: Istimewa)

Dian Ediana Rae adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Dok: Istimewa)

Koran Satu, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja pengawasan perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kian memuncak.

Gerakan Santri Cinta Negeri (GSCI) secara resmi mendesak pihak berwenang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia, untuk segera mengevaluasi hingga memberhentikan Dian Ediana Rae dari jabatannya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK.

Desakan ini dilayangkan lantaran Dian Ediana Rae dinilai lalai dan gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan investigatif.

OJK dianggap pembiaran terhadap celah praktik suap dan gratifikasi dalam proses analisis hingga pencairan kredit di industri perbankan nasional.

Ketua GSCI, Ahmadil Omri, menegaskan bahwa pencopotan tersebut merupakan langkah yang rasional dan mendesak demi menyelamatkan stabilitas sektor keuangan nasional dari ancaman kerugian akibat kredit macet yang dipicu praktik koruptif internal.

“OJK di bawah kepemimpinan Dian Ediana Rae kami nilai hanya fokus pada pengawasan administratif, seperti sekadar mengimbau penyesuaian suku bunga atau memelototi angka rasio keuangan.

Padahal, akar masalah sesungguhnya terletak pada bobolnya benteng pengawasan terhadap tindak suap antara calon debitur dan oknum pejabat bank saat menyetujui pinjaman,” tegas Ahmadil Omri kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Ahmadil menambahkan bahwa pembiaran terhadap praktik suap dalam pencairan kredit merupakan bentuk kelalaian fatal bagi pimpinan pengawas perbankan.

Ketika pengawasan investigatif diabaikan, aturan prudent banking (prinsip kehati-hatian) menjadi tidak berguna di lapangan, sehingga menyiagakan bom waktu berupa lonjakan kredit bermasalah (NPL) di masa depan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, Anggota Dewan Komisioner OJK diangkat dan dapat diberhentikan oleh Presiden melalui persetujuan DPR RI.

Atas dasar itu, GSCI mendorong Komisi XI DPR RI untuk segera menggunakan hak pengawasannya guna memanggil dan melakukan evaluasi total terhadap Dian Ediana Rae.

Baca Juga :  Disindir Netizen Minta Foto Bareng Pemain Timnas di Nikahan Justin Hubner, Azizah Salsha Buka Suara

“Jika pejabat regulator terbukti gagal membongkar praktik suap di internal bank dan hanya bertindak pasif menunggu laporan di atas kertas, maka DPR dan Presiden wajib mengambil tindakan tegas. Memberhentikan pimpinan yang tidak efektif adalah wewenang penuh konstitusi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia,” pungkas Ahmadil.

Langkah tegas ini dinilai sangat krusial agar OJK kembali pada marwahnya sebagai lembaga independen yang disegani dan mampu memberantas praktik kecurangan perbankan hingga ke akar-akarnya.

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru