Sosiologi Hukum di Era Digital: Menakar Batas Kekuasaan Negara dalam Praktik Penyadapan

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jean C.S. Marthen, S.H. adalah mahasiswa Magister Hukum Universitas Negeri Manado

Jean C.S. Marthen, S.H. adalah mahasiswa Magister Hukum Universitas Negeri Manado

Oleh: Jean C.S. Marthen, S.H*

Dalam negara hukum, kewenangan negara tidak lahir dari jabatan semata, melainkan harus bersumber pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini semakin penting ketika teknologi memberi negara kemampuan untuk mengawasi komunikasi masyarakat. Penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi penggunaannya harus dibatasi oleh dasar hukum, tujuan yang sah, dan prosedur yang jelas. Dari perspektif Sosiologi Hukum, persoalannya bukan hanya apa yang tertulis dalam peraturan, melainkan juga bagaimana kekuasaan dijalankan oleh institusi dalam kehidupan nyata.

Perhatian publik tertuju pada perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri memaparkan dugaan adanya dua jalur penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur internal tersebut diduga digunakan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

Dalam perkembangan berikutnya, Polri mengungkap bahwa seorang perwira tinggi berinisial TK berpangkat brigadir jenderal sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Propam. Keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana. Pada 17 November 2026, Polri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap TK masih berlangsung. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengusutan perkara tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tersebut. Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait tetap harus diuji melalui proses hukum dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bersalah.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, hubungan antara hukum dan kekuasaan menjadi salah satu aspek penting untuk memahami bagaimana kewenangan negara dijalankan. Max Weber menjelaskan konsep otoritas legal-rasional sebagai kewenangan yang memperoleh legitimasi karena dijalankan berdasarkan aturan formal yang berlaku umum, bukan karena kehendak pribadi atau kedudukan seseorang semata. Dalam kerangka ini, pejabat hanya berwenang bertindak sejauh hukum memberikan kewenangan dan prosedur menetapkan cara penggunaannya. Karena itu, kewenangan penyadapan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan perintah atasan atau kepentingan institusi. Tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Baca Juga :  Aktivis Karbitan: Ketika Panggung Keadilan Hanya Menjadi Konten Digital

Dari sudut pandang tersebut, dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan legitimasi institusi. Dalam kajian Sosiologi Hukum, kondisi ketika kewenangan dijalankan di luar aturan dapat memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik institusional. Hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Warga yang merasa komunikasinya mungkin diawasi secara sewenang-wenang dapat memilih diam, membatasi percakapan, atau enggan menyampaikan kritik. Efek gentar (chilling effect) semacam ini berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam kehidupan demokratis.

Konstitusi melindungi hak berkomunikasi melalui Pasal 28F dan hak atas perlindungan diri serta rasa aman melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28J ayat (2) memungkinkan pembatasan hak berdasarkan undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan. Sementara itu, Pasal 17 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005, melarang campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi. Pada tingkat hukum pidana, Pasal 258 KUHP mengatur larangan melakukan tindakan tertentu terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum, sedangkan Pasal 136 KUHAP memberikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penyidikan dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang mengenai penyadapan. Karena dugaan peristiwa disebut berlangsung pada 2025–2026, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan waktu terjadinya setiap perbuatan dan aturan peralihan. KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026.

Menurut penulis, persoalan ini menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam melakukan penyadapan harus selalu disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Jika dikaitkan dengan konsep otoritas legal-rasional Max Weber, legitimasi suatu institusi tidak cukup hanya didasarkan pada jabatan dan kewenangan formal, tetapi juga pada kepatuhannya terhadap aturan hukum dalam menjalankan tugas. Perkembangan pada 16–17 November 2026 menunjukkan bahwa Komisi III DPR RI mulai mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang saat ini masih berada dalam tahap pembahasan dan penyerapan aspirasi. DPR juga membuka ruang bagi masukan masyarakat, pakar hukum, dan akademisi dalam proses penyusunannya.

Baca Juga :  Transportasi Publik untuk Siapa? Menggugat Ketimpangan Akses di Indonesia

Oleh karena itu, penanganan perkara ini perlu diikuti evaluasi tata kelola sistem LIMS, mulai dari pembatasan akses, prosedur persetujuan, pencatatan aktivitas, hingga pengelolaan data, serta audit teknis dan kelembagaan yang independen. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar membatasi perilaku institusi dan melindungi masyarakat. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan tumbuh ketika kekuasaan dijalankan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Negeri Manado

Berita Terkait

Premanisme, Pajak Gelap bagi Dunia Usaha
Badak Jawa Pernah Tersebar di Sejumlah Wilayah, Ujung Kulon Kini Menjadi Benteng Terakhir yang Tak Boleh Dikorbankan Sebuah Perspektif Historis
Pekerja Anak di Jakarta Utara: Hukum Tertulis, Perlindungan Tidak Ada
Period Tax dan Period Poverty: Bukti Campur Tangan Negara dalam Mengatur Organ Reproduksi Perempuan
Transportasi Publik untuk Siapa? Menggugat Ketimpangan Akses di Indonesia
Kota yang Membuat Kita Bergerak: Pelajaran dari Tokyo
Digital Constitutionalism: Menjaga Konstitusi di Ruang Digital
Islam Bukan Agama Lemah: Mengkritisi Doktrin Pengharaman Demonstrasi Dalam Perspektif Muslim

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:29 WIB

Premanisme, Pajak Gelap bagi Dunia Usaha

Rabu, 18 November 2026 - 14:27 WIB

Sosiologi Hukum di Era Digital: Menakar Batas Kekuasaan Negara dalam Praktik Penyadapan

Selasa, 17 November 2026 - 11:22 WIB

Badak Jawa Pernah Tersebar di Sejumlah Wilayah, Ujung Kulon Kini Menjadi Benteng Terakhir yang Tak Boleh Dikorbankan Sebuah Perspektif Historis

Senin, 16 November 2026 - 16:14 WIB

Pekerja Anak di Jakarta Utara: Hukum Tertulis, Perlindungan Tidak Ada

Senin, 16 November 2026 - 15:52 WIB

Period Tax dan Period Poverty: Bukti Campur Tangan Negara dalam Mengatur Organ Reproduksi Perempuan

Berita Terbaru