Koran Satu, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan skema pendidikan profesi bagi guru dan ustaz yang mengajar di Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM). Dua opsi yang sedang dikaji ialah jalur percepatan (fast-track) melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.
Rencana itu disampaikan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag, Mastuki, dalam Diskusi Publik dan Bedah UU Pesantren #5 yang digelar Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) secara daring pada Kamis (5/11/2026). Forum bertema “Membincang Pendidikan Profesi Ustaz pada Jenis Pendidikan Pesantren Jalur Formal (SPM dan PDF)” itu dihadiri pejabat Kemenag pusat dan daerah, pengasuh pesantren, akademisi, serta masyarakat umum.
Menurut Mastuki, kebijakan tersebut tidak bisa dirumuskan semata dari sisi regulasi. Karakter pesantren yang memiliki sistem dan tradisi sendiri juga harus diperhitungkan.
“Upaya ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi regulasi dan mempertahankan distingsi serta karakteristik pesantren yang berbeda dengan sekolah maupun madrasah,” kata Mastuki.
Ia mengakui, salah satu persoalan mendasar adalah memastikan proses RPL maupun pendidikan profesi tidak mengganggu kegiatan belajar di pesantren. Di saat yang sama, skema itu harus menjamin pengakuan profesional dan perlindungan hak guru serta ustaz tanpa menggeser tradisi keilmuan pesantren.
Amanat UU Pesantren
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Suwendi, menilai dukungan negara terhadap profesionalitas ustaz merupakan konsekuensi dari pengakuan pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pengakuan itu, katanya, perlu diwujudkan lewat kebijakan afirmatif yang membuka jalan bagi pendidik pesantren untuk meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan.
Suwendi menjelaskan, PPG berkaitan erat dengan penguatan kapasitas profesional guru dan akses terhadap tunjangan sertifikasi. Namun, penerapannya di SPM dan PDF tidak bisa disamakan begitu saja dengan sekolah atau madrasah karena keduanya memiliki tradisi keilmuan, pola pembelajaran, dan budaya akademik yang khas. Tanpa desain yang tepat, profesionalisasi justru berisiko mengikis identitas pendidikan pesantren.
Senada, Presiden Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I), Tata Taufik, mendorong agar model pendidikan profesi ustaz berpijak pada tradisi pesantren. Ia berpendapat kompetensi ustaz tidak semestinya diukur hanya dengan standar pendidikan formal.
Penguasaan turats (kitab klasik), sanad keilmuan, pengalaman mengajar, keteladanan, dan kemampuan pengasuhan, menurut dia, perlu mendapat pengakuan dalam sistem tersebut. Persoalan akses, pengakuan kompetensi, kesejahteraan, dan tata kelola penyelenggaraan juga harus masuk dalam perumusan kebijakan.
Tanggung Jawab Negara
Ketua JMP Muhammad Abror menegaskan, tuntutan profesionalitas terhadap ustaz harus dibarengi tanggung jawab negara. Pengakuan profesi, ujarnya, tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar kompetensi.
“Jika negara menuntut profesionalitas dari ustaz, negara juga harus menghadirkan pembinaan, pengakuan karier, dan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Termasuk memberi ruang pengakuan bagi ustaz senior melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang berkeadilan,” kata Abror.
Ia menyebut forum tersebut sebagai bagian dari upaya JMP menghubungkan aspirasi masyarakat pesantren dengan kebijakan pemerintah.
“Bagi Jaringan Masyarakat Pesantren, forum ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjembatani aspirasi masyarakat pesantren dengan proses perumusan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Forum yang dipandu Fajriaty Jamiyil itu juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga, yakni Kemenag, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, Ma’had Aly, dan Majelis Masyayikh, untuk menjaga keberlanjutan program serta relevansinya dengan kebutuhan pesantren.
Peserta berharap gagasan yang mengemuka dapat menjadi bahan pertimbangan Kemenag dalam merumuskan kebijakan pendidikan profesi ustaz. Tantangannya kini adalah mempertemukan standar profesionalitas dengan kekhasan SPM dan PDF, sehingga pengakuan negara dalam UU Pesantren benar-benar dirasakan para pendidik pesantren.








Komentar