Koransatu, Jakarta— Borok tata kelola pertambangan batu bara kembali terbuka lebar di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, terungkap keterlibatan aktif korporasi jasa bongkar muat PT Samudra Pacific Marine (PT SPM) dan PT Anugerah Mahadaya Nusantara (PT AMNUS) dalam sengkarut korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret pengusaha tambang ternama, Samin Tan.
Berdasarkan lembar dakwaan yang dikutip Minggu (8/11/2026), PT SPM dan PT AMNUS diduga kuat menjadi roda penggerak utama dalam skema pengangkutan, penyamaran, hingga ekspor batu bara milik PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), kendati izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) perusahaan tersebut telah resmi dicabut dan berakhir sejak tahun 2017 silam.
“Terdakwa Samin Tan bersama-sama dengan A.A. Ngr Bagus Jaya Wardhana, Muhammad Juni Eka Wardhana dan Helmi Zaidan Mauludin menggunakan perusahaan terafiliasi yaitu PT Samudra Pasific Marine atau PT SPM sebagai perusahaan jasa pengangkutan,” tegas JPU dalam persidangan.
Modus Operandi: Rekayasa Dokumen dan Pengapalan Ilegal Lewat Jetty Damparan
Dalam konstruksi perkara yang diuraikan Jaksa, Samin Tan tidak bergerak sendirian. Ia bersama-sama dengan Bagus Jaya Wardhana, Juni Eka Wardhana, dan Helmi Zaidan Mauludin merancang operasi pengiriman batu bara secara ilegal dengan memanfaatkan jaringan perusahaan terafiliasi.
Dalam praktiknya, PT SPM bertindak sebagai penyedia jasa pengangkutan darat/sungai, sementara PT AMNUS memegang posisi sebagai agen pengapalan. Rangkaian aktivitas ini digunakan untuk menarik dan mengirimkan batu bara dari Jetty atau Terminal Khusus (Tersus) Damparan milik PT Artha Contractors, untuk kemudian dimuat ke kapal induk (Mother Vessel) di perairan Banjarmasin sebelum diekspor ke luar negeri.
Ironisnya, seluruh mata rantai pengiriman tersebut tetap dipaksakan berjalan meskipun izin PKP2B PT AKT telah diterminasi secara mutlak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
Demi mengelabui aparat penegak hukum dan memuluskan komersialisasi hasil tambang ilegal tersebut, para terdakwa diduga merekayasa dokumen asal-usul barang agar batu bara PT AKT seolah-olah berasal dari konsesi wilayah pertambangan lain yang sah.
Dokumen fiktif yang digunakan meliputi Laporan Hasil Verifikasi (LHV), Certificate of Analysis (CoA), hingga Certificate of Origin (CoO), yang turut melibatkan sejumlah perusahaan surveyor seperti PT OOWL Indonesia, PT Asiatrust Technovima Quality (PT ATQ), PT IRIS, serta PT Triyasa Pirsa Utama (PT TPU).
Suap Syahbandar KSOP Rangga Ilung dan Putaran Dana TPPU Rp18,1 Triliun
Kelancaran operasi pelayaran kapal-kapal pengangkut batu bara ilegal tersebut ternyata dibeli dengan praktik suap terstruktur. Jaksa membeberkan adanya aliran dana pelicin kepada sejumlah oknum pejabat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung agar Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat diterbitkan secara instan.
Setiap kali pengurusan dokumen pelayaran, uang suap disinyalir disetorkan melalui perwakilan PT SPM dan PT AMNUS dengan besaran Rp600 ribu per penerbitan izin. Jika diakumulasikan secara keseluruhan, total uang suap yang digelontorkan untuk meloloskan kapal-kapal tersebut dari pemeriksaan teknis, pemeriksaan lapangan, maupun verifikasi muatan di Jetty Damparan mencapai angka Rp3,98 miliar.
“Dengan demikian terdakwa Samin Tan bersama-sama dengan Bagus, Juni, dan Helmi dapat melakukan pengiriman dan penjualan batubara dari PT AKT yang telah diterminasi,” beber Jaksa.
Akibat dari rangkaian kejahatan terstruktur ini, volume penjualan batu bara ilegal dari PT AKT menembus angka fantastis dengan nilai omzet mencapai Rp18,1 triliun. Dalam dakwaan sekundernya, Jaksa mendalilkan bahwa seluruh dana hasil penjualan gelap tersebut dialirkan melalui jaringan perusahaan terafiliasi guna disamarkan asal-usulnya dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Samin Tan, sehingga menjeratnya dengan pasal berlapis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kasus ini kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi penegakan hukum dalam membongkar sindikat pencucian uang sektor pertambangan berbasis rekayasa korporasi logistik.
Sesuai dengan kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, media ini terus membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi dari pihak manajemen PT Samudra Pacific Marine (PT SPM), PT Anugerah Mahadaya Nusantara (PT AMNUS), serta pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga objektivitas dan keberimbangan informasi publik.








Komentar