FKK Layangkan Ultimatum Keras ke Bank Mandiri: Jangan Jadikan Laba Triliunan Tameng untuk Tutupi Cacat Tata Kelola

- Jurnalis

Selasa, 10 November 2026 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Bank Mandiri (Gambar: Istimewa)

Gedung Bank Mandiri (Gambar: Istimewa)

Koransatu, Jakarta – Forum Kawal Kebijakan (FKK) melayangkan ultimatum terbuka kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

FKK mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap standar tata kelola korporasi, mekanisme pengawasan penyaluran kredit, sistem manajemen risiko, hingga efektivitas sistem pengendalian internal di bank pelat merah tersebut.

Ketua FKK, Muhammad Faris, menegaskan bahwa sebagai institusi perbankan milik negara dengan skala aset dan jaringan bisnis raksasa, Bank Mandiri memikul tanggung jawab moral dan hukum yang jauh melampaui sekadar pencapaian perolehan laba finansial.

Aspek integritas manajemen, kehati-hatian, serta perlindungan mutlak bagi kepentingan nasabah harus diletakkan sebagai fondasi utama yang tidak boleh ditawar.

“Jangan hanya berpuas diri dan berlindung di balik pencapaian laba triliunan rupiah, sementara persoalan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas diabaikan. Direktur Utama Riduan bersama seluruh jajaran direksi dan komisaris harus membuktikan kapasitas manajerial mereka secara profesional. Jabatan di BUMN bukan tempat berlindung dari evaluasi,” tegas Muhammad Faris dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Soroti Laba Fantastis di Tengah Bayang-Bayang Masalah Kredit

Berdasarkan publikasi laporan keuangan resmi per Oktober 2026, Bank Mandiri mencatatkan kinerja bisnis yang gemilang dengan perolehan laba bersih secara bank only menembus angka Rp46,5 triliun atau tumbuh 19,6 persen secara tahunan (year-on-year).

Penyaluran kredit juga mencatatkan ekspansi hingga Rp1.635 triliun (tumbuh 16,5 persen). Sementara itu, pada kuartal III 2026, total aset konsolidasi perseroan tercatat mencapai Rp2,404 kuadriliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross bank only) di level 0,98 persen.

Kendati mengakui capaian indikator finansial tersebut sebagai performa bisnis yang positif, FKK mengingatkan bahwa pertumbuhan angka-angka makro tidak boleh direkayasa menjadi alasan untuk menutup mata terhadap kerentanan manajerial dan kualitas pengelolaan risiko.

Baca Juga :  Jejak Kejahatan Santoso Halim dan Sukoco Halim: Dari Perusahaan Abal-abal Hingga Kredit Bermasalah Bank Syariah

FKK secara khusus menyoroti sejumlah masalah berulang yang mencoreng lingkungan usaha perbankan dan entitas afiliasinya. Salah satunya mencakup aduan para nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan kredit yang mendera sekitar 147 nasabah dengan estimasi kerugian mencapai Rp29 miliar.

Meskipun entitas anak usaha memiliki struktur hukum tersendiri, FKK menilai persoalan tersebut tetap menuntut atensi induk perusahaan. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan pada isu dugaan pembobolan kredit korporasi PT KS senilai Rp663,6 miliar serta gangguan stabilitas teknologi informasi yang sempat meresahkan publik.

“Persoalan kredit macet, indikasi fraud, maupun gangguan sistemik yang merugikan nasabah tidak boleh diselesaikan hanya sebagai masalah teknis administratif. Harus ada audit menyeluruh terhadap rantai persetujuan kredit dan pengawasan berjenjang. Jangan sampai setiap kali terjadi skandal, yang dikorbankan selalu pegawai level bawah sementara direksi cuci tangan,” ujar Faris tajam.

Poin Tuntutan Tegas FKK untuk Manajemen Bank Mandiri

Menyikapi berbagai dinamika tersebut, FKK merumuskan enam tuntutan strategis yang mendesak untuk segera dieksekusi oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan:

1. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kapabilitas Direktur Utama, jajaran direksi, serta Dewan Komisaris Bank Mandiri.

2. Memperketat pengawasan berlapis terhadap portofolio penyaluran kredit agar senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).

3. Menuntut transparansi mutlak atas arah kebijakan strategis, mitigasi risiko, dan pembenahan pengendalian internal.

4. Memastikan setiap indikasi kecurangan (*fraud*) ditindaklanjuti secara profesional serta diserahkan tanpa kompromi kepada aparat penegak hukum.

5. Mengoptimalkan perlindungan nasabah dengan menjamin mekanisme penyelesaian pengaduan yang transparan dan adil.

6. Mendorong pemegang saham pengendali dan otoritas regulator untuk melakukan evaluasi objektif terhadap efektivitas pengawasan korporasi.

Baca Juga :  PB PMII Ajak Publik Tak Pukul Rata Polri Usai Kasus Penyadapan Presiden

Faris menutup pernyataannya dengan memberikan peringatan keras kepada para pemegang kendali di tubuh bank pelat merah tersebut agar tidak menjadikan pencapaian bisnis sebagai tameng perlindungan diri.

“Kami tidak antipati terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan. Namun, kami menolak keras jika pencapaian finansial dijadikan alat untuk menghindari pertanggungjawaban. Bank milik negara wajib kuat secara bisnis, bersih dari praktik lancung, dan berpihak penuh pada kepentingan publik. Jika jajaran direksi merasa tidak sanggup membenahi tata kelola secara akuntabel, mundur adalah opsi yang jauh lebih terhormat,” pungkas Faris.

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru