Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 14:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, saat menyampaikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Foto: FPKB).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, saat menyampaikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Foto: FPKB).

Koran Satu, Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mendapat sorotan dari Komisi XI DPR RI. Anggota Fraksi PKB di komisi itu, M. Hasanuddin Wahid, mendesak pemerintah menyusun simulasi dampak secara menyeluruh sebelum kebijakan resmi diberlakukan.

Hasanuddin menilai perubahan batas PTKP tidak boleh diputuskan tergesa-gesa. Pemerintah, kata dia, perlu menghitung secara rinci bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi penghasilan bersih pekerja dari berbagai lapisan pendapatan, termasuk mempertimbangkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga.

“Kami berpendapat, yang harus menjadi perhatian adalah berapa penghasilan bersih yang akhirnya diterima pekerja setelah kebijakan ini diterapkan. Dampaknya harus dilihat sampai ke tingkat rumah tangga,” kata Hasanuddin, Senin (16 November 2026).

Sekretaris Jenderal DPP PKB itu juga mewanti-wanti agar kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan menengah tidak justru menanggung konsekuensi dari perubahan aturan ini. Kajian pemerintah, menurutnya, harus mencakup distribusi beban pajak antarkelompok pendapatan, perubahan biaya hidup, dampak terhadap daya beli, serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

Hasanuddin mendorong agar hasil kajian tersebut dibahas bersama Komisi XI DPR sebelum pemerintah menetapkan keputusan akhir.

Wacana kenaikan PTKP pertama kali bergulir setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menghitung besaran penyesuaian berdasarkan akumulasi inflasi. Jika terealisasi, ini menjadi perubahan pertama sejak 2016, hampir satu dekade PTKP tidak bergerak dari angka Rp54 juta per tahun. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berlaku pada Januari 2027 karena proses pembahasannya masih berjalan.

“Kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas legislator asal Kota Malang, Jawa Timur itu.

Baca Juga :  Ditjen Pesantren Gelar Lokalatih Santri Ecosocpreneur

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Siapkan Buku Rekomendasi untuk Pemerintah, PMII Ungkap Pola Ayunan Pembangunan Indonesia

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru