Koran Satu, Opini — Menjadi perempuan tentu bukan hal yang mudah dijalankan. Baru-baru ini, diskursus terkait Period Tax mulai berseliweran di berbagai media sosial. Disukusi tersebut memperlihatkan pada bagaimana banyak perempuan mulai menyadari dan merasakan beban ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan untuk membeli pembalut. Pembalut adalah barang esensial yang menjadi bagian dari hidup perempuan. Sangat tidak etis rasanya jika perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan membeli pembalut di tengah siklus menstruasinya – atau bahkan saat pasca melahirkan.
Period Tax atau pajak menstruasi merujuk pada keputusan negara dalam menciptakan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk menstruasi seperti pembalut, menstrual cup, dan tampon. Pajak menstruasi di Indonesia mencapai 11% dan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, Indonesia berada pada peringkat atas terkait PPN pembalut. Pengenaan pajak yang tersebut jelas tidak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang rendah kercil, mengingat banyak juga kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi.
Negara seharusnya hadir dalam menyelesaikan isu yang menimpa kesehatan reproduksi perempuan. Hal yang luput dari perhatian mereka adalah Period Poverty sebagai dampak dari adanya Period Tax dan tidak meratanya aksesibilitas dan distribusi terhadap pemablut. Jika melihat pada salah satu wilayah di Indonesia, Papua misalnya, wilayah tersebut mengalami Period Poverty yang cukup tinggi. Period Poverty sendiri merujuk pada kondisi “kemiskinan” menstruasi yang di mana perempuan tidak dapat membeli produk menstruasi dasar, seperti pembalut yang layak. Dalam menyikapi ini, beberapa perempuan mengambil “jalan keluar” menggunakan kain bekas atau bahkan daun yang dililit. Faktor ekonomi dan geografis juga menjadi salah satu penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan haknya.
Hak kesehatan atas tubuh pada dasarnya telah tertulis pada Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hidup yang memadai. Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan terkait perlindungan dan pemenuhan hak adalah tanggung jawab negara. Kedua landasan hukum tersebut seharusnya mampu menjadi basis dalam merumuskan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi nyatanya kebijakan yang ada seakan menghiraukan hukum yang telah ada.
Melihat Period Tax dan Period Poverty yang dirasakan oleh sebagian perempuan perlu dilihat secara lebih luas lagi dengan melibatkan pengalaman perempuan. Negara tidak dapat mengenyampingkan fakta sosial-ekonomi yang dirasakan perempuan. Tidak semua perempuan berada dalam garis aman dari kerentanan. Bagi mereka, di tengah keterbatasan, pembalut adalah beban di tengah-tengah kebutuhan hidup lainnya. Hal ini yang kemudian mengharuskan negara untuk melihat pada dampak yang ditimbulkan dari tingginya pajak yang dikenakan pada produk menstruasi.
Harga Melambung Tinggi, Hak Perempuan Tidak Terpenuhi
Merujuk pada kebijakan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024, menyatakan terdapat ada kenaikan PPN di tahun 2026 dibandingkan tahun 2020. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, Per tahun 2022, PPN mengalami kenaikan yang semula 10%, menjadi 11%, bahkan ada yang mencapai 12%. Merujuk pada pembalut, barang tersebut masuk ke dalam kategori nonmewah yang tetap dikenakan pajak. Padahal pembalut adalah kebutuhan pokok perempuan. Negara pada dasarnya memiliki kategori tersendiri mengenai barang yang dibebaskan dari pajak. Barang tersebut adalah barang kebutuhan pokok (sembako) seperti beras, telur, daging, dan sebagainya. Melalui kebijakan yang ada, negara masih mengecualikan pembalut.
Mengutip pada tulisan Rizky dan Jatmiko pada laman kompas.com, kenaikan pajak juga otomatis menaikan harga pembalut. Hal ini juga menjadi beban untuk perempuan terkait pengeluaran mereka di setiap bulannya. Belum lagi, tipe, jenis, dan merk pembalut yang beragam semakin menghadirkan opsi. Lagi-lagi pasar bermain dalam kebutuhan dasar perempuan. Dengan terjadinya hal ini, beberapa orang seakan melihat pembalut sebagai gaya hidup bukan kebutuhan.
Perempuan dalam Kesetaraan Gender
Negara sangat menjunjung program Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai langkah awal dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan. SDGs sendiri menyajikan poin-poin prioritas yang kemudian disajikan sebagai acuan dalam program pembangunan. Salah satu poin dalam program SDGs adalah Gender Equality (Kesetaraan Gender) pada poin 5 dan Good Health and Well Being (Hidup Sehat dan Kesejahteraan). Kedua poin itu seharusnya berjalan beriringan agar menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Hukum terkait perwujudan SDGs tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 111Tahun 2022. Seharusnya, landasan tersebut dapat digunakan untuk lebih melihat permasalahan gender yang terjadi, termasuk permasalahan terkait Period Tax dan Period Poverty.
Kesejahteraan manusia sangat dapat dilihat pada kebebasan perempuan dalam mengakses hak dasar di dalam hidupnya. Pembangunan pada sebuah negara tidak berarti apabila masih mengenyampingkan suara perempuan dan kelompok rentan. Tidak hanya pada dua poin SDGs yang telah dijabarkan, poin berikutnya adalah pada poin 1 dari SDGs yaitu No Poverty (Tanpa Kemiskinan). Negara diharapkan lebih memberikan fokusnya pada Period Poverty dengan menggunakan keberadaan dari media sosial. Adapun yang dimaksud dengan No Poverty pada poin pertama SDGs adalah, kemiskinan tidak hanya diukur dari materi saja, melainkan juga meliputi akses yang masih sangat minim merata.
Dengan ini, kebijakan yang dirumuskan harus meliputi pengalaman perempuan, tidak bisa dibentuk “secara sendiri” tanpa melibatkan mereka.
Viraya Athiyya merupakan mahasiswa Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia.








Komentar