Koran Satu, Opini — Jakarta Utara dikenal sebagai wilayah pelabuhan, pergudangan, dan perdagangan yang tidak pernah sepi. Namun, di balik itu, ada anak-anak di bawah umur yang terpaksa bekerja. Menurut saya, ini bukan sekadar masalah kemiskinan keluarga, melainkan kegagalan kita melindungi anak. Saya menulis ini karena pekerja anak sering dianggap sebagai hal yang biasa. Anak yang membawa karung di pinggir jalan atau menjajakan dagangan pada malam hari kerap dilihat sebagai bagian dari kehidupan kota, padahal itu bisa menjadi tanda bahwa hak mereka atas pendidikan dan perlindungan sedang dirampas.
Data BPS 2024 mencatat proporsi pekerja anak 2,85 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang 2,39 persen (Medcom). Data Pusdatin Kementerian Sosial yang dikutip dalam sebuah kajian menempatkan DKI Jakarta di posisi keempat dengan 6.500 anak jalanan. Mereka sering bekerja di sektor informal, mulai dari mengamen hingga berjualan di persimpangan. Angka ini memang belum memotret Jakarta Utara secara khusus, tetapi cukup menjadi gambaran bahwa kota besar tidak lepas dari masalah ini. Pada Desember 2025, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pelaku yang diduga menjadikan korban berusia 16 tahun sebagai prostitusi anak. Kasus ini menunjukkan bahwa pekerja anak bukan hanya anak yang membantu orang tua berjualan. Ada anak yang dijadikan komoditas oleh orang dewasa.
Kebijakan Hukum yang Sudah Ada
Di tingkat internasional, Indonesia mengesahkan Konvensi ILO 138 mengenai usia minimum bekerja melalui UU Nomor 20 Tahun 1999, dan Konvensi ILO 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui UU Nomor 1 Tahun 2000. Di tingkat nasional, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak (Pasal 68), hanya memberi ruang terbatas bagi anak 13 sampai 15 tahun untuk pekerjaan ringan (Pasal 69), dan menetapkan bahwa jenis pekerjaan terburuk diatur lebih lanjut oleh menteri (Pasal 74 ayat 3) (Indonesia, UU 13/2003).
Keputusan ini menuliskan tentang larangan pekerjaan yang membahayakan anak, termasuk pekerjaan pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang bekas, serta pekerjaan antara pukul 18.00 sampai 06.00 (Kepmenakertrans 235/2003). Dari sisi perlindungan anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76I, melarang siapa pun menempatkan atau melibatkan anak dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dengan ancaman pidana pada Pasal 88 (Indonesia, UU 35/2014). Dari kerangka ini terlihat bahwa hukum kita membedakan dua hal. Anak usia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tertentu, sedangkan anak di bawah 18 tahun tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan terburuk, seperti prostitusi atau pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral (Indonesia, UU 13/2003). Pembedaan ini penting agar kita tidak menyamaratakan anak yang membantu usaha keluarga dengan anak yang dieksploitasi. Bagi Jakarta Utara, aturan jam malam dan larangan pekerjaan sampah itu relevan. Menurut saya, kawasan dengan aktivitas pelabuhan, pasar, dan usaha daur ulang punya risiko besar karena pekerjaan kerap berjalan sampai malam dan jauh dari pengawasan.
Celah dan Usulan
Masalahnya ada pada pelaksanaan. Pertama, Pasal 68 ditujukan kepada pengusaha, sementara banyak pekerja anak berada di sektor informal, tanpa kontrak, dan dipekerjakan keluarga atau jaringan tertentu. Mereka nyaris tak tersentuh pengawas ketenagakerjaan. Akibatnya, anak yang bekerja di warung, gudang kecil, atau tempat daur ulang jarang tercatat sebagai korban pelanggaran. Kedua, penegakan hukum cenderung reaktif. Kasus Sunter terungkap lewat operasi kepolisian, bukan lewat sistem pencegahan yang bekerja setiap hari. Ketiga, tekanan ekonomi membuat sebagian orang tua menganggap penghasilan anak sebagai kebutuhan, bukan pelanggaran.
Selain itu, aturan nasional belum otomatis menjadi program di lapangan. Menurut saya, pemerintah provinsi dan kota perlu menurunkannya menjadi aturan teknis dan anggaran yang jelas, misalnya patroli pencegahan di kawasan rawan, layanan pengaduan yang mudah diakses anak, dan sanksi administratif bagi usaha yang kedapatan mempekerjakan anak. Karena itu, saya mengusulkan beberapa hal. Pemerintah kota perlu membentuk mekanisme terpadu antara Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, sekolah, dan kepolisian untuk menangani pekerja anak, termasuk pendataan anak putus sekolah di tingkat kelurahan. Penanganan juga tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. KPAI pernah mendesak Dinas Sosial agar merehabilitasi dan memenuhi hak-hak anak yang dieksploitasi di jalanan. Artinya, anak yang diselamatkan harus didampingi, dikembalikan ke sekolah, dan keluarganya dibantu secara ekonomi. Sekolah juga perlu dilibatkan, sebab guru biasanya yang pertama menyadari ketika seorang anak sering absen, mengantuk, atau berhenti datang tanpa kabar. Warga di tingkat RT dan RW juga bisa menjadi mata pertama yang melapor.
Jakarta Utara tidak boleh bangga hanya pada pelabuhan dan pertumbuhan ekonominya. Kota yang maju adalah kota yang anak-anaknya ada di ruang kelas, bukan di jalanan atau tempat yang membahayakan mereka. Setiap anak yang bekerja karena terpaksa adalah pengingat bahwa perlindungan di atas kertas belum sampai ke semua orang. Hukum sudah tersedia, kini tinggal kemauan untuk menjalankannya.
Serephita Sihombing merupakan mahasiswa Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia.








Komentar