Koran Satu, Opini – MBG adalah salah satu program President Prabowo yang menghabiskan anggaran APBN Trilliyunan rupiah untuk menuju Indonesia emas dan meningkatkan taraf gizi anak Indonesia
Itulah titik awal penelitian saya bersama Bapak Agus Widiyarta. Kami ingin tahu satu hal sederhana: ketika warga mengeluh soal Makan Bergizi Gratis (MBG), apakah ada yang mendengar?
Skalanya tidak kecil. Per awal Oktober 2026, realisasi anggaran MBG tercatat Rp153,2 triliun dan menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat, menurut Katadata. Dengan angka sebesar itu, masalah di lapangan hampir pasti ada. Yang menentukan adalah seberapa cepat masalah itu sampai ke telinga pengambil kebijakan.
Kami menelusuri unggahan di Platform X pada Maret hingga Mei 2026, saat program mulai diperluas. Datanya kami bedah dengan analisis jaringan sosial, klasifikasi emosi berbasis IndoBERT, deteksi ironi, dan pengelompokan topik. Lalu hasilnya kami bandingkan dengan temuan lembaga pengawas.
Hasilnya cukup tegas. Emosi yang paling menonjol adalah rasa jijik (disgust), terutama saat warga membahas logistik, anggaran dan vendor, serta kualitas gizi. Menariknya, tiga topik itu juga yang disorot lembaga pengawas. Artinya, keluhan warga bukan sekadar keributan di dunia maya.
Temuan kedua yang membuat saya terdiam: percakapannya hampir satu arah. Hanya 1,20 persen hubungan dalam jaringan yang saling berbalas. Akun kepala negara? Tidak mengirim satu balasan pun. Kami menamai jurang ini citizen-to-administration risk translation gap, yaitu celah antara keluhan warga dan kemampuan pemerintah mengubahnya menjadi deteksi risiko.
Mari berhenti sejenak di sini. Siapa yang paling dulu melihat menu yang monoton, porsi yang kurang, atau makanan yang datang terlambat? Bukan auditor, bukan pejabat di Jakarta. Mereka adalah guru, orang tua, dan anak-anak di sekolah. Mereka sensor yang sudah terpasang di seluruh negeri tanpa biaya tambahan, dan selama ini sensor itu kita biarkan tanpa penerima sinyal.
Jalur pengawasan formal pun ternyata mengalami hal serupa. KPK mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam MBG pada April 2026. Menurut pemberitaan RRI, rekomendasi kajian KPK sudah diterima BGN sejak 17 Maret, tetapi baru dibahas serius setelah pimpinan baru BGN menemui KPK pada Juli. Jadi suara warga dan rekomendasi lembaga negara sama-sama tersendat. Kalau dua jalur informasi macet bersamaan, risiko menumpuk dan tidak ada yang menanganinya.
Adil juga bila kita catat sisi lainnya. BGN menyatakan komitmen menindaklanjuti rekomendasi KPK dan sudah menyerahkan rencana aksi. Ada kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengawasi anggaran. Ada pula aplikasi reviu menu yang memungkinkan guru sampai kepala posyandu menilai makanan. Semua itu patut diapresiasi. Tetapi, sejauh yang saya amati, langkah-langkah tersebut masih berbasis institusi. Jembatan dari keluhan spontan warga ke meja keputusan belum terlihat.
Sebagian orang akan bilang, “Media sosial kan bukan cerminan seluruh rakyat.” Betul. Pengguna Platform X tidak mewakili semua penerima manfaat, dan algoritma bisa membesarkan kemarahan. Kami sendiri mencatatnya sebagai keterbatasan penelitian. Pemerintah juga tidak mungkin membalas setiap cuitan dari jutaan penerima manfaat. Tetapi justru karena itu, yang dibutuhkan bukan balasan satu per satu. Yang dibutuhkan adalah mekanisme untuk menyaring mana sinyal yang harus ditindaklanjuti.
Usulan kami sederhana. Bangun kanal laporan warga yang terverifikasi, petakan per wilayah dapur (SPPG), dan sambungkan langsung ke tim pengawas. Pantauan media sosial boleh menjadi pelengkap untuk menemukan titik rawan lebih awal, selama ada verifikasi manusia dan privasi pengguna dijaga. Teknologi hanya alat. Kuncinya ada pada kemauan menutup lingkaran: laporan masuk, ditindaklanjuti, lalu hasilnya dikabarkan kembali kepada pelapor.
Kepercayaan publik pada MBG tidak dibangun oleh pidato. Ia dibangun oleh makanan yang aman, menu yang layak, dan anggaran yang jelas arahnya. Setiap keluhan yang dibiarkan tanpa jawaban mengikis kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Diam mungkin terasa aman bagi pejabat, tetapi untuk program berskala nasional, diam adalah risiko tersendiri.
Pesan saya sederhana. Program sebesar MBG tidak cukup diawasi dari atas. Ia harus didengar dari bawah. Pemerintah yang mau mendengar akan menemukan masalah lebih cepat, memperbaikinya lebih murah, dan menjaga program yang berniat baik ini tetap layak dipercaya.
Rujukan: Widiyarta, A., & Sari, I. A. K. (2026). From Digital Citizen Signals to Administrative Risk Detection: Government Silence, Algorithmic Intermediation, and the Implementation of Indonesia’s Free Nutritious Meal Program. Asian Journal of Natural Sciences, 5(3), 55–72. https://doi.org/10.55927/ajns.v5i3.7
Penulis : Indri Anjar Kartika Sari
Peneliti, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Kreator konten ibuibu_digital
Komentar