Koransatu, Jakarta – Forum Kawal Kebijakan (FKK) melayangkan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menelusuri dan memeriksa menteri berinisial “RAMA”.
Nama pejabat tinggi tersebut dikabarkan muncul secara terang-terangan dalam surat dakwaan perkara korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
Ketua FKK menegaskan bahwa kemunculan nama seorang figur setingkat menteri dalam dokumen persidangan resmi seharusnya menjadi sinyal darurat bagi penegak hukum untuk memperluas cakupan penyidikan, bukan sekadar berhenti pada vonis terdakwa yang sudah diadili.
“Prinsip equality before the law harus ditegakkan secara nyata. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika ada nama pejabat tinggi yang terseret dalam fakta persidangan, KPK wajib menunjukkan keberanian untuk mengusut dan memeriksanya,” tegas perwakilan FKK dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (30/10/2026).
Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
FKK berpandangan bahwa pemberantasan rasuah tidak boleh terhambat oleh sekat-sekat kekuasaan, jabatan struktural, maupun kedekatan politis dengan lingkar kekuasaan eksekutif. Semakin tinggi posisi seseorang yang disebut dalam pusaran perkara korupsi, maka transparansi dan objektivitas penegakan hukum justru dituntut semakin transparan di mata publik.
Kendati demikian, FKK menekankan bahwa penyebutan sebuah nama di dalam persidangan tidak serta-merta menjadikannya vonis bersalah. Namun, apabila petunjuk dan alat bukti awal mengindikasikan adanya relevansi, institusi antirasuah memiliki kewajiban konstitusional untuk menguji kebenarannya melalui mekanisme pemeriksaan formal.
“Pemanggilan dan klarifikasi ini penting agar tidak muncul spekulasi miring di tengah masyarakat mengenai standar ganda penegakan hukum. Jika memang tidak terbukti terlibat, pemeriksaan justru membersihkan nama yang bersangkutan. Sebaliknya, jika ada bukti keterlibatan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Jaga Kepercayaan Publik Lewat Integritas Lembaga
FKK juga mengingatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap independensi KPK sangat bergantung pada konsistensi dan keberanian lembaga tersebut dalam membongkar perkara korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa terpengaruh oleh intervensi politik.
“Publik memantau ketat setiap perkembangan kasus ini. Penegakan hukum yang berintegritas harus berpijak murni pada kecukupan alat bukti, bukan pada pertimbangan kekuasaan atau posisi strategis seseorang di pemerintahan,” pungkasnya.
Komentar