Badak Jawa Pernah Tersebar di Sejumlah Wilayah, Ujung Kulon Kini Menjadi Benteng Terakhir yang Tak Boleh Dikorbankan Sebuah Perspektif Historis

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 11:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Khoirul Umam Sonhadji adalah warga Kota Serang, Provinsi Banten yang juga pemerhati sosial, sejarah, dan kemasyarakatan pada Kum Nusantara Institut

Khoirul Umam Sonhadji adalah warga Kota Serang, Provinsi Banten yang juga pemerhati sosial, sejarah, dan kemasyarakatan pada Kum Nusantara Institut

Oleh: Khoirul Umam Sonhadji*

Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, kembali memantik perhatian publik. Salah satu alasan yang mengemuka adalah kekhawatiran terhadap ancaman bencana, termasuk tsunami di kawasan Selat Sunda.

Kekhawatiran terhadap keselamatan badak Jawa tentu tidak boleh dianggap remeh. Ketergantungan seluruh populasi liar yang tersisa pada satu kawasan memang menyimpan risiko besar. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah badak Jawa perlu diselamatkan dari ancaman bencana, melainkan apakah pemindahan merupakan pilihan paling tepat, paling aman, dan paling masuk akal secara ilmiah.

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat sejarah panjang spesies ini. Badak Jawa tidak sejak awal hanya hidup di Ujung Kulon. Satwa yang kini berstatus kritis itu pernah menghuni wilayah yang jauh lebih luas, dari sebagian Asia Selatan dan Asia Tenggara hingga berbagai kawasan di Pulau Jawa dan Sumatera. Persebarannya menyusut seiring perubahan bentang alam, perburuan, dan tekanan aktivitas manusia.

Salah satu kisah paling penting datang dari Priangan, Jawa Barat. Di wilayah yang sekarang menjadi pusat permukiman, perkebunan, dan kota-kota besar itu, badak Jawa pernah hidup bebas. Namun, jejaknya perlahan menghilang. Kini, sebagian kisahnya hanya tersisa dalam catatan naturalis, nama-nama tempat, dan seekor spesimen yang diawetkan di Museum Zoologi Bogor.

Sejarah tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting sebelum manusia mengambil keputusan besar terhadap populasi terakhir badak Jawa.

Dari Persebaran Luas Menuju Kepunahan Lokal

Badak Jawa merupakan salah satu spesies badak Asia yang dahulu memiliki wilayah persebaran luas. Sejumlah catatan sejarah dan kajian zoologi menunjukkan bahwa satwa ini pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara daratan, India bagian timur laut, Bangladesh, Sumatera, dan Pulau Jawa.

Di Pulau Jawa, keberadaannya tidak terbatas di Semenanjung Ujung Kulon. Wilayah Priangan atau sebagian besar Jawa Barat sekarang juga pernah menjadi habitatnya.

Artikel mendalam yang dipublikasikan di www.gardaanimalia.com yang berjudul “Dari Priangan ke Ujung Kulon: Hikayat Badak Jawa yang Tersingkir dari Habitatnya” karya Muhammad Wildan Al Gifari, terbit 9 November 2026, mengungkap sejumlah jejak historis yang menarik. Artikel tersebut mengutip catatan Thomas Horsfield pada 1824 mengenai keberadaan badak di berbagai lingkungan Priangan, mulai dari kawasan pantai hingga dataran rendah.

Catatan naturalis Jerman Franz Wilhelm Junghuhn pada 1847 juga menggambarkan kondisi alam di wilayah selatan Garut yang menyediakan tumbuhan sebagai sumber pakan badak. Salah satunya adalah alang-alang di lembah Tjikaëngan.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan badak Jawa di Priangan bukan sekadar cerita rakyat atau dugaan berdasarkan nama tempat. Satwa ini pernah tercatat dalam pengamatan para naturalis pada abad ke-19.

Jejaknya bahkan masuk ke dalam ingatan budaya masyarakat Sunda. Sejumlah nama kawasan seperti Rancabadak, Cibadak, Pasir Badak, dan Badak Paeh masih dikenal hingga sekarang. Meski nama tempat tidak selalu dapat dijadikan bukti tunggal keberadaan satwa, catatan sejarah dan pengamatan naturalis memberikan konteks yang lebih kuat tentang hubungan badak dengan bentang alam Priangan.

Gambaran yang lebih memilukan muncul dari kisah badak di Karangnunggal, Tasikmalaya. Berdasarkan penelusuran Garda Animalia, seekor badak jantan ditemukan berkeliaran di wilayah tersebut pada 1914. Badak itu diketahui pernah hidup bersama seekor betina, tetapi pasangannya kemudian dibunuh pemburu gelap.

Baca Juga :  Politieke Onafhankelijkheid: Alam Tak Bisa Dibohongi "Londo Ireng"

Badak jantan tersebut akhirnya ditembak pada 31 Januari 1934. Menurut keterangan yang dikutip dari narasumber dan catatan sejarah dalam artikel itu, penembakan dilakukan oleh Paul Friedrich Franck, seorang zoolog sekaligus taksidermis. Spesimen badak tersebut kemudian dibawa ke Museum Zoologi di Buitenzorg, nama Bogor pada masa kolonial.

Catatan survei kehutanan kolonial yang dikutip dalam artikel tersebut menyatakan bahwa tidak ada lagi badak Jawa yang hidup di Priangan. Spesimen dari Karangnunggal pun disebut sebagai badak terakhir yang hidup di luar Banten.

Ada ironi besar dalam kisah ini. Badak yang dahulu menjadi bagian dari ekosistem Priangan akhirnya hanya tersisa sebagai tubuh yang diawetkan di museum. Wilayah yang pernah menjadi rumahnya berubah, sementara populasinya menghilang.

Bukan Semata-mata Proses Alamiah

Menyusutnya persebaran badak Jawa tidak bisa dilepaskan dari perubahan hubungan manusia dengan alam.

Pada masa kolonial, kawasan Priangan mengalami perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran. Perkebunan kopi, teh, dan komoditas lainnya berkembang untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hutan dan kawasan alami yang sebelumnya menjadi ruang hidup satwa liar semakin terdesak oleh lahan produksi.

Pada saat yang sama, perburuan menjadi tekanan lain yang mempercepat hilangnya badak dari wilayah tersebut. Cula badak diperdagangkan, sementara tubuh satwa juga diburu untuk kepentingan trofi maupun koleksi penelitian.

Dalam penelusuran Garda Animalia, Wildan Insan Fauzi, Dosen Sejarah Sains Universitas Pendidikan Indonesia, menjelaskan bahwa ekspansi perkebunan kolonial turut mengubah habitat satwa liar di Jawa Barat. Badak bahkan pernah dianggap sebagai hama ketika keberadaannya dinilai mengganggu kegiatan perkebunan.

Artinya, hilangnya badak dari Priangan bukan semata-mata karena alam tidak lagi cocok untuk kehidupannya. Ada campur tangan manusia melalui perubahan bentang alam, eksploitasi sumber daya, dan perburuan.

Pola sejarah ini penting dicermati. Satwa liar bisa kehilangan habitat bukan karena tidak mampu bertahan hidup, melainkan karena ruang hidupnya terus menyempit dan tekanan manusia semakin besar.

Kisah Priangan juga bukan satu-satunya gambaran penyusutan persebaran badak Jawa. Populasi yang dahulu ditemukan di berbagai kawasan Asia Tenggara terus mengalami kemunduran. Badak Jawa terakhir di Vietnam diketahui mati pada 2010. Dengan berakhirnya populasi tersebut, Ujung Kulon menjadi satu-satunya tempat di dunia yang masih menyimpan populasi liar spesies ini.

Dengan demikian, Ujung Kulon bukan sekadar habitat yang kebetulan masih dihuni badak Jawa. Kawasan ini merupakan benteng terakhir setelah spesies tersebut kehilangan rumahnya di banyak wilayah.

Ujung Kulon, Benteng Terakhir yang Tidak Boleh Dilemahkan

Status Ujung Kulon sebagai habitat terakhir badak Jawa membawa tanggung jawab konservasi yang luar biasa besar. Di kawasan inilah kelangsungan hidup seluruh populasi liar spesies tersebut bergantung.

Karena itu, setiap gagasan pemindahan harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian yang sangat tinggi. Kita tidak sedang membicarakan pemindahan satwa biasa dari satu kebun binatang ke kebun binatang lain. Kita sedang membicarakan spesies yang hanya memiliki satu populasi liar tersisa di dunia.

Kekhawatiran mengenai ancaman tsunami di kawasan Selat Sunda memang memiliki dasar. Peristiwa tsunami pada 22 Desember 2018 menjadi pengingat bahwa ancaman bencana di kawasan tersebut nyata. Namun, adanya ancaman bencana tidak otomatis berarti seluruh kawasan Ujung Kulon memiliki tingkat risiko yang sama atau bahwa pemindahan merupakan satu-satunya jalan keluar.

Baca Juga :  Matematika Saja Tak Cukup di Era Digital

Dalam ilmu kebencanaan, risiko tidak hanya ditentukan oleh bahaya atau hazard. Ada pula unsur keterpaparan atau exposure serta kerentanan atau vulnerability. Karena itu, penilaian risiko harus mempertimbangkan kondisi geografis, ketinggian wilayah, potensi jangkauan genangan, karakteristik habitat, dan kemungkinan satwa mencari tempat yang lebih aman.

Ancaman tsunami semestinya mendorong pemerintah menyusun mitigasi yang lebih terukur. Pemetaan kawasan berisiko, identifikasi lokasi perlindungan alami, sistem pemantauan, serta rencana penanganan darurat perlu diperkuat. Semua itu harus dilakukan berdasarkan kajian kebencanaan dan ekologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai satu ancaman yang nyata dijadikan dasar untuk mengambil keputusan besar tanpa membandingkan risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan.

Sebab, kawasan tujuan pemindahan pun tidak otomatis bebas ancaman. Setiap habitat memiliki karakteristik dan persoalan ekologisnya sendiri.

Memindahkan Badak Bukan Memindahkan Barang

Salah satu hal yang sering luput dalam perdebatan pemindahan satwa adalah anggapan bahwa selama tersedia hutan yang luas dan terlihat hijau, maka kawasan tersebut otomatis cocok menjadi habitat badak Jawa.

Padahal, habitat satwa liar bukan sekadar hamparan pepohonan. Ada hubungan ekologis yang kompleks antara satwa, tumbuhan, sumber air, kondisi tanah, tempat berkubang, ketersediaan pakan, ruang jelajah, dan interaksi dengan spesies lain.

Badak Jawa memiliki kebutuhan ekologis tertentu. Ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, tempat berkubang, keamanan, serta kondisi vegetasi harus diperhitungkan. Selain itu, karakter perilaku, kemampuan beradaptasi, kesehatan, reproduksi, dan potensi penyakit juga menjadi faktor penting.

Dalam perspektif ekologi, konsep relung atau ecological niche menjelaskan bahwa keberadaan suatu spesies berkaitan dengan keseluruhan kondisi lingkungan yang memungkinkan spesies tersebut hidup dan berkembang biak. Gagasan ini antara lain dibahas Charles Elton dalam Animal Ecology (1927).

Karena itu, kesamaan tampilan fisik suatu kawasan hutan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tempat tersebut memiliki kesesuaian ekologis bagi badak Jawa.

Pemindahan juga membawa risiko terhadap individu yang dipindahkan maupun populasi asal. Proses penangkapan, pengangkutan, adaptasi, dan pelepasan dapat menimbulkan stres serta gangguan kesehatan. Di lokasi baru, satwa harus menghadapi lingkungan yang belum tentu dikenalnya.

Pedoman IUCN Species Survival Commission mengenai Reintroductions and Other Conservation Translocations (2013) menegaskan bahwa translokasi satwa harus didahului penilaian ilmiah yang menyeluruh. Aspek yang perlu diperhatikan mencakup kelayakan habitat tujuan, dampak terhadap populasi asal, risiko penyakit, potensi dampak ekologis, serta jaminan pengelolaan dan pemantauan jangka panjang.

Dengan kata lain, pemindahan tidak boleh hanya didasarkan pada tersedianya lokasi alternatif. Harus ada bukti bahwa tindakan tersebut benar-benar meningkatkan peluang kelangsungan hidup spesies, bukan justru menambah persoalan baru.

Lebih jauh lagi, populasi badak Jawa yang tersisa juga menghadapi persoalan ukuran populasi, keragaman genetik, dan kemampuan reproduksi. Kajian Michael E. Soulé tentang biologi konservasi serta Mark L. Shaffer mengenai ukuran minimum populasi yang layak bertahan menunjukkan pentingnya memperhitungkan daya hidup populasi dalam jangka panjang.

Karena itu, keputusan pemindahan harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut memperbesar peluang kelangsungan hidup badak Jawa, atau justru menempatkan populasi terakhir dalam risiko tambahan?

Banten Berhak Mendapatkan Penjelasan

Ujung Kulon berada di wilayah Banten. Kawasan ini bukan hanya memiliki arti penting bagi konservasi dunia, tetapi juga menjadi bagian dari identitas ekologis dan warisan alam masyarakat Banten.

Baca Juga :  Racun Berseragam Sertifikat : Wajah Asli Tata Kelola MBG

Tidak mengherankan jika wacana pemindahan badak Jawa mendapat penolakan dari masyarakat Banten. Bagi masyarakat yang memandang Ujung Kulon sebagai kekayaan alam daerahnya, pemindahan bukan sekadar persoalan teknis konservasi. Ada pula persoalan kepercayaan publik, keterlibatan masyarakat daerah, dan penghargaan terhadap keberadaan kawasan konservasi yang selama ini menjadi bagian dari Banten.

Karena itu, suara masyarakat tidak boleh dipandang sebagai gangguan terhadap agenda konservasi. Penolakan tersebut perlu didengar dan dijawab melalui penjelasan yang terbuka, bukan diabaikan dengan alasan bahwa keputusan sepenuhnya merupakan urusan teknis pemerintah.

Pemerintah perlu menyampaikan secara jelas apakah pemindahan masih sebatas gagasan, rekomendasi, kebijakan yang sedang dikaji, atau sudah menjadi keputusan resmi. Perbedaan status tersebut penting agar publik tidak menerima informasi yang simpang siur.

Jika memang ada kajian pemindahan, hasilnya perlu dibuka kepada publik. Apa dasar ilmiahnya? Bagaimana perbandingan risiko antara mempertahankan populasi di Ujung Kulon dan memindahkannya? Sejauh mana ancaman bencana telah dipetakan? Bagaimana kondisi habitat tujuan? Siapa saja pakar dan lembaga yang dilibatkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap upaya konservasi. Justru itulah bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa kebijakan menyangkut spesies yang sangat langka tidak diambil secara terburu-buru.

Keterlibatan masyarakat lokal juga penting. Konservasi tidak akan berhasil hanya dengan keputusan administratif. Perlindungan kawasan membutuhkan dukungan masyarakat, penguatan pengawasan, penegakan hukum terhadap perburuan, serta pengelolaan habitat yang berkelanjutan.

Jangan Mengulang Sejarah Kehilangan Habitat

Sejarah badak Jawa dari Priangan memberikan pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Dahulu, satwa ini hidup di berbagai kawasan yang memiliki hutan, sumber air, dan ketersediaan pakan. Namun, perubahan penggunaan lahan dan perburuan membuatnya terusir dari habitatnya.

Seekor badak dari Karangnunggal, Tasikmalaya, kini hanya dapat disaksikan sebagai spesimen di Museum Zoologi Bogor. Ia menjadi saksi bisu bahwa kepunahan lokal bukan sekadar kemungkinan dalam buku konservasi. Hal itu pernah terjadi di wilayah yang dahulu menjadi rumah bagi badak Jawa.

Kini, setelah kehilangan begitu banyak wilayah persebarannya, spesies ini hanya bertahan di Ujung Kulon. Maka, keputusan terhadap habitat terakhirnya harus dilakukan dengan kehati-hatian yang jauh lebih besar.

Bukan berarti Ujung Kulon tidak memiliki ancaman. Justru karena ancamannya nyata, pemerintah harus bekerja lebih serius dalam memperkuat perlindungan habitat, mengendalikan perburuan, memantau populasi, dan mengantisipasi bencana.

Namun, jangan sampai niat menyelamatkan justru melahirkan risiko baru. Jangan sampai sejarah Priangan, ketika badak kehilangan habitat akibat perubahan bentang alam dan tekanan manusia, terulang dalam bentuk keputusan pemindahan yang tidak matang.

Badak Jawa pernah hidup di banyak tempat. Priangan pernah menjadi rumahnya. Kini, setelah sejarah menyisakan satu benteng terakhir di Ujung Kulon, tugas manusia bukan sekadar mengambil keputusan atas nama keselamatan satwa, melainkan memastikan habitat terakhirnya tetap terlindungi.

Masyarakat Banten tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika masa depan badak Jawa diputuskan. Ujung Kulon adalah benteng terakhir kehidupan badak Jawa di dunia. Jangan sampai benteng itu justru ditinggalkan melalui kebijakan yang belum terbukti lebih aman dan lebih baik bagi kelangsungan spesies ini.*

Penulis adalah pemerhatia sosial,sejarah, dan kemasyarakatan pada Kum Nusantara Institut yang juga warga Kota Serang, Provinsi Banten.

Berita Terkait

Premanisme, Pajak Gelap bagi Dunia Usaha
Sosiologi Hukum di Era Digital: Menakar Batas Kekuasaan Negara dalam Praktik Penyadapan
Pekerja Anak di Jakarta Utara: Hukum Tertulis, Perlindungan Tidak Ada
Period Tax dan Period Poverty: Bukti Campur Tangan Negara dalam Mengatur Organ Reproduksi Perempuan
Transportasi Publik untuk Siapa? Menggugat Ketimpangan Akses di Indonesia
Kota yang Membuat Kita Bergerak: Pelajaran dari Tokyo
Digital Constitutionalism: Menjaga Konstitusi di Ruang Digital
Islam Bukan Agama Lemah: Mengkritisi Doktrin Pengharaman Demonstrasi Dalam Perspektif Muslim

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:29 WIB

Premanisme, Pajak Gelap bagi Dunia Usaha

Rabu, 18 November 2026 - 14:27 WIB

Sosiologi Hukum di Era Digital: Menakar Batas Kekuasaan Negara dalam Praktik Penyadapan

Selasa, 17 November 2026 - 11:22 WIB

Badak Jawa Pernah Tersebar di Sejumlah Wilayah, Ujung Kulon Kini Menjadi Benteng Terakhir yang Tak Boleh Dikorbankan Sebuah Perspektif Historis

Senin, 16 November 2026 - 16:14 WIB

Pekerja Anak di Jakarta Utara: Hukum Tertulis, Perlindungan Tidak Ada

Senin, 16 November 2026 - 15:52 WIB

Period Tax dan Period Poverty: Bukti Campur Tangan Negara dalam Mengatur Organ Reproduksi Perempuan

Berita Terbaru