Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 21:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. (Foto: Kemenag).

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. (Foto: Kemenag).

Koran Satu, Depok – Produk yang dihasilkan santri selama ini nyaris tidak bergerak di pasar, bahkan di tingkat desa. Kondisi itu diakui langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., saat tampil sebagai pembicara dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 17 November 2026.

Selain sumbatan distribusi produk, Kamaruddin juga menyoroti tiga masalah lain yang menjerat ekonomi pesantren: pencampuran kas Kopontren dengan rekening yayasan, sulitnya akses pembiayaan syariah dari lembaga formal, serta ketertinggalan teknologi digital yang membuat unit usaha pesantren sulit bersaing.

“Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik,” katanya.

Namun ia melihat modal yang sesungguhnya besar pada institusi pesantren.

“Pesantren adalah episentrum ekonomi kerakyatan yang memiliki basis santri disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar kuat di akar rumput,” ujarnya.

Sebagai solusi, Kemenag merancang empat langkah. Kopontren difasilitasi menjadi badan usaha formal. Santri mendapat kurikulum kewirausahaan bersertifikat. Pembiayaan syariah diintegrasikan melalui LPDB-KUMKM, Pusat Investasi Pemerintah, BPKH, dan KNEKS. Yang paling konkret bagi produk pesantren: dibuka jalur distribusi ke jaringan ritel dan industri halal nasional lewat kemitraan off-taker.

Simposium yang digagas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, UI, dan PP ISNU ini menargetkan tiga hasil nyata: policy brief untuk meja Presiden, peta jalan replikasi model pemberdayaan, serta sepuluh pesantren di desa tertinggal yang menjadi pilot project dalam 90 hari ke depan, berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Kader PMII Malang Sabet Juara 2 Lomba Opini Hari Santri

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja
Siapkan Buku Rekomendasi untuk Pemerintah, PMII Ungkap Pola Ayunan Pembangunan Indonesia

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru