Koran Satu, Depok – Produk yang dihasilkan santri selama ini nyaris tidak bergerak di pasar, bahkan di tingkat desa. Kondisi itu diakui langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., saat tampil sebagai pembicara dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 17 November 2026.
Selain sumbatan distribusi produk, Kamaruddin juga menyoroti tiga masalah lain yang menjerat ekonomi pesantren: pencampuran kas Kopontren dengan rekening yayasan, sulitnya akses pembiayaan syariah dari lembaga formal, serta ketertinggalan teknologi digital yang membuat unit usaha pesantren sulit bersaing.
“Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik,” katanya.
Namun ia melihat modal yang sesungguhnya besar pada institusi pesantren.
“Pesantren adalah episentrum ekonomi kerakyatan yang memiliki basis santri disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar kuat di akar rumput,” ujarnya.
Sebagai solusi, Kemenag merancang empat langkah. Kopontren difasilitasi menjadi badan usaha formal. Santri mendapat kurikulum kewirausahaan bersertifikat. Pembiayaan syariah diintegrasikan melalui LPDB-KUMKM, Pusat Investasi Pemerintah, BPKH, dan KNEKS. Yang paling konkret bagi produk pesantren: dibuka jalur distribusi ke jaringan ritel dan industri halal nasional lewat kemitraan off-taker.
Simposium yang digagas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, UI, dan PP ISNU ini menargetkan tiga hasil nyata: policy brief untuk meja Presiden, peta jalan replikasi model pemberdayaan, serta sepuluh pesantren di desa tertinggal yang menjadi pilot project dalam 90 hari ke depan, berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.








Komentar