Penulis : Citra Hennida, Dosen di Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga
Koran Satu, Opini – Dalam dua bulan terakhir, ada dua peristiwa yang menarik untuk dicermati. Di Subang, BYD, produsen mobil listrik asal Tiongkok, meminta pemerintah turun tangan setelah pabriknya berulang kali didatangi massa ormas. Di Yogyakarta, pemilik usaha kuliner Bolosego memilih menghentikan jualan food truck-nya di Alun-Alun Kidul pada hari pertama. Meski sudah mengantongi izin Keraton, ia mengaku dimintai uang parkir Rp1 juta per hari setelah ditawar, ditambah jatah makan untuk sepuluh orang yang ia sebut preman dan tiga oknum polisi. Yang satu korporasi global, yang lain usaha kecil lokal. Keduanya menghadapi hal yang sama: pungutan yang tidak tercatat di mana pun, tetapi sulit ditolak. Inilah pajak gelap bernama premanisme.
Premanisme selama ini sering dibicarakan sebagai urusan ketertiban atau citra investasi asing. Padahal dampaknya jauh lebih luas. Premanisme merusak iklim berusaha secara keseluruhan, dan korban yang paling rentan justru UMKM yang tidak punya akses ke pejabat dan tidak bisa menggelar konferensi pers di depan pabriknya. Bisa dibayangkan berapa banyak pedagang kecil yang mengalami hal serupa, tetapi memilih diam.
Bisnis Menjual Perlindungan
Diego Gambetta (1993) dalam studinya tentang mafia Sisilia menyebut mafia sebagai industri yang memproduksi, mempromosikan, dan menjual perlindungan privat. Yang dijual bukan kekerasan, melainkan rasa aman. Pasar ini tumbuh subur ketika kepercayaan kepada negara rendah. Pengusaha yang tidak yakin dilindungi negara akan membeli perlindungan dari pihak lain. Charles Tilly (1985) bahkan menempatkan perbanditan, persaingan antargeng, pemolisian, dan perang dalam satu kontinum. Pembeda negara dari pemeras adalah legitimasi, negara memungut pajak dan sebagai gantinya memberi perlindungan yang nyata.
Untuk konteks Indonesia, Ian Wilson (2015) mencatat bahwa di masa Orde Baru geng dan milisi menjadi bagian dari jaringan kekerasan yang disubkontrakkan negara. Setelah Reformasi mereka tidak hilang, tetapi beradaptasi menjadi organisasi jalanan yang memadukan perburuan rente dengan klaim mewakili kelompok terpinggirkan. Ini menjelaskan mengapa tuntutan kepada perusahaan sering dibungkus bahasa aspirasi warga, misalnya tenaga kerja lokal atau pelibatan vendor setempat. Ini juga menjelaskan mengapa izin resmi saja tidak cukup di lapangan.
Belajar dari Negara Lain
Indonesia tidak sendirian. Jepang memberlakukan UU Anti-Boryokudan tahun 1992, lalu perda pengucilan yakuza di seluruh prefektur pada 2009–2011. Yang menarik, perda ini menghukum pihak yang membayar yakuza, bukan hanya pemerasnya. Dunia usaha pun memasukkan klausul anti-kejahatan terorganisasi dalam kontrak. Hasilnya, anggota yakuza turun dari sekitar 15.200 orang pada 2011 menjadi sekitar 4.000 orang pada 2021. Logikanya sederhana, pemerasan hidup karena ada yang membayar.
Di Italia, gerakan Addiopizzo di Palermo sejak 2004 memberi label pada toko yang menolak membayar pizzo dan mengajak konsumen berbelanja di sana. Lebih dari 1.000 usaha dan 12.000 konsumen sudah bergabung. Gerakan ini juga mendampingi korban yang berani melapor. Afrika Selatan menghadapi “forum bisnis” yang menuntut 30% nilai proyek konstruksi dengan meminjam angka dari aturan afirmasi pengadaan. Pemerintah merespons dengan hotline anonim dan satgas di titik-titik rawan. Filipina di masa Duterte bahkan mengancam mencabut izin dan mendakwa pencucian uang perusahaan tambang yang membayar “pajak revolusioner” kepada pemberontak NPA. Sementara Nigeria mewajibkan perusahaan minyak menyetor 3% biaya operasional ke dana perwalian komunitas, sehingga aspirasi warga tersalur lewat jalur resmi, bukan lewat perantara jalanan.
Apa yang Bisa Dilakukan
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak lewat Satgas Terpadu Penanganan Premanisme sejak Mei 2025. Namun satgas bersifat sementara, sedangkan premanisme bersifat struktural. Setidaknya ada empat hal yang bisa dipelajari. Pertama, putus aliran uangnya. Seperti Jepang, perlu aturan yang membuat pembayaran kepada pemeras berisiko bagi pembayarnya. Selama membayar lebih murah daripada melawan, premanisme akan bertahan. Kedua, lindungi pelapor, terutama UMKM. Pemilik Bolosego berani bersuara karena punya pengikut di media sosial, tetapi ribuan pedagang lain tidak. Perlu kanal pengaduan yang aman dan pendampingan hukum seperti di Italia.
Ketiga, atur aspirasi lokal secara transparan. Tuntutan tenaga kerja lokal itu sah, tetapi justru karena itu kuota, penerima, dan prosesnya harus jelas agar tidak dibajak seperti di Afrika Selatan. Model dana perwalian ala Nigeria atau publikasi rutin data rekrutmen lokal di kawasan industri bisa menjadi pilihan. Keempat, bersihkan aparat. Tidak ada strategi antipremanisme yang berhasil jika sebagian penegak hukum ikut menikmati pungutannya. Pengakuan pemilik Bolosego soal keterlibatan oknum polisi adalah peringatan keras. Tilly mengingatkan, negara yang aparatnya ikut memalak kehilangan pembeda dirinya dari preman.
Ukuran keberhasilan memperbaiki iklim berusaha bukan hanya pabrik BYD yang berjalan lancar, tetapi juga sebuah food truck yang bisa berjualan di alun-alun tanpa harus memberi makan orang yang tidak pernah diundang. Indonesia harus belajar dari sini.








Komentar