Koransatu, Jakarta – Forum Kawal Kebijakan (FKK) menyoroti kejanggalan dalam laporan keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang mencatatkan lonjakan laba bersih sepanjang tahun 2025, kendati pos pendapatan perusahaan secara keseluruhan justru mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Sarana Jaya membukukan keuntungan sebesar Rp45,3 miliar pada 2025. Angka ini meningkat sekitar Rp11,1 miliar jika dibandingkan dengan laba tahun 2024 yang berada di angka Rp34,2 miliar.
Namun, Ketua FKK, Muhammad Faris, menilai peningkatan laba di tengah merosotnya omzet pendapatan merupakan anomali finansial yang wajib diklarifikasi secara transparan oleh manajemen
. Berdasarkan catatan, pendapatan Sarana Jaya pada 2024 mencapai Rp343,2 miliar, sementara pada 2025 justru menyusut menjadi Rp308,2 miliar.
“Ada kontradiksi yang sangat mencurigakan di sini. Bagaimana mungkin pendapatan total mengalami penurunan, tetapi perusahaan justru mampu mendongkrak perolehan laba secara signifikan? Manajemen Sarana Jaya tidak boleh menutup-nutupi formula pembukuan ini dari publik,” ujar Muhammad Faris dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Akumulasi Laba Belum Mampu Tutup Kerugian 2023
Selain menyoroti anomali pendapatan dan laba, FKK juga mencermati kesehatan finansial jangka panjang perusahaan. Akumulasi laba yang diraup Sarana Jaya selama dua tahun terakhir yakni Rp34,2 miliar pada 2024 dan Rp45,3 miliar pada 2025 dengan total Rp79,5 miliar ternyata belum sepenuhnya mampu melunasi sisa beban kerugian masif yang diderita pada tahun 2023 silam, di mana perusahaan mencatatkan rugi bersih hingga Rp82,9 miliar.
Dengan kalkulasi tersebut, masih terdapat defisit atau selisih kerugian sekitar Rp3,4 miliar yang belum tertutupi oleh perolehan laba periode berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan finansial BUMD tersebut masih berjalan rapuh.
Melihat berbagai persoalan tata kelola keuangan tersebut, FKK mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes.
“Kinerja kepemimpinan Bernard Yohanes harus dievaluasi secara objektif dan ketat oleh Pemprov DKI. Jangan sampai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berjalan tanpa akuntabilitas yang jelas dan hanya menyisakan beban bagi keuangan daerah,” tegas Faris.
Wanti-Wanti Kasus Serupa BUMD Lainnya
FKK turut mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak bersikap abai terhadap tren negatif pengelolaan keuangan di lingkungan BUMD. Faris mencontohkan kasus serupa pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dinilai kerap mengalami kerugian beruntun namun minim tindakan korektif yang substansial.
FKK mendesak agar Direktur Utama Sarana Jaya segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai strategi efisiensi, faktor pendongkrak laba di tengah penurunan pendapatan, serta langkah taktis untuk merampungkan sisa pemulihan kerugian perusahaan.
“Kami mengingatkan Pemprov DKI agar tidak membiarkan BUMD dikelola setengah-setengah. Pengawasan ketat adalah harga mati agar uang rakyat melalui penyertaan modal daerah tidak tersia-sia akibat manajemen yang tidak transparan,” pungkas Faris.








Komentar