Koran Satu, Jakarta – Ketergantungan pada bantuan sosial dan jeratan pinjaman online dinilai menjadi dua jebakan besar bagi perempuan miskin di Indonesia. Pemberdayaan yang selama ini berjalan disebut belum mampu mengubah posisi perempuan dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi.
Persoalan itu dibedah dalam Seminar Nasional “Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial” yang berlangsung di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai pemberdayaan ekonomi perempuan masih diperlakukan sebatas program sosial. Padahal, menurutnya, isu ini seharusnya masuk agenda ekonomi nasional.
“Kalau hanya charity, charity, lalu dicabut, selesai. Tidak akan naik kelas,” tegas Anggia.
Ia menilai perempuan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya menikmati hasil pembangunan. “Perempuan tidak hanya sekadar penerima manfaat, tetapi pengendali. Ini yang paling penting,” ujarnya.
Bertahan Miskin demi PKH
Gambaran paling konkret soal jebakan bansos disampaikan Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik Luluk Nur Hamidah. Dari risetnya di sejumlah daerah di Jawa Tengah, anggota DPR RI periode 2019–2024 itu menemukan warga miskin sengaja tidak membangun jamban maupun memperbaiki lantai rumah.
Hitungan mereka sederhana. Biaya perbaikan sekitar Rp7 juta bisa membuat status kesejahteraan mereka naik, sehingga bantuan rutin Program Keluarga Harapan (PKH) yang nilainya jauh lebih besar terancam dicabut.
“Ada orang yang kemudian memelihara kondisi ketidaksejahteraannya, karena di sana ada harapan dia akan terus mendapatkan charity,” kata Luluk.
Luluk menyebut ada penerima bansos yang sudah 20 tahun mendapat bantuan dan marah ketika bantuan itu dihentikan. Ia membandingkan dengan sejumlah negara yang membatasi program serupa hanya satu sampai tiga tahun, dengan basis data per keluarga dan asesmen terukur. Tanpa evaluasi, lanjutnya, bansos mudah berubah menjadi komoditas politik setiap musim pemilu.
“Kita menggunakan kacamata abad 20 untuk menyelesaikan masalah-masalah di abad 21,” ujarnya.
Jerat Pinjol di Balik Digitalisasi
Luluk juga menyoroti sisi gelap dorongan digitalisasi UMKM perempuan. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia menyebut 54,95 persen peminjam aktif pinjaman online adalah perempuan. Menurutnya, inklusi digital digenjot tanpa diimbangi literasi keuangan dan pemahaman risiko kontrak digital.
“Ketika kita mendorong perempuan miskin di desa untuk transformasi digital tanpa benteng perlindungan modal yang aman, kita sebenarnya tidak sedang memberdayakan mereka. Kita sedang menjerumuskan mereka,” katanya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai finansialisasi kemiskinan. Perempuan miskin, kata Luluk, memakai teknologi bukan untuk naik kelas menjadi pemilik aset, melainkan sekadar menjadi pengguna yang terjebak gali lubang tutup lubang.
Bangun Ekosistem, Bukan Sekadar Pelatihan
Sebagai jalan keluar, Anggia menawarkan pendekatan berbasis ekosistem. Ia memetakan empat hambatan yang masih dihadapi perempuan, yakni akses pembiayaan, beban ganda kerja perawatan, akses pasar, dan minimnya kendali atas keputusan usaha.
“Orientasi kita harus mulai bergeser, bukan hanya memperbanyak perempuan yang memiliki usaha, tetapi memastikan usaha tersebut masuk dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mendorong usaha perempuan terhubung dengan koperasi, industri, dan rantai pasok BUMN. Pesantren dinilai punya modal kuat untuk menjadi simpulnya, berkat kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan tradisi solidaritas. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri disebutnya sebagai contoh sukses.
Di sela paparannya, Anggia turut mengkritik pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). “Cita-citanya bagus, tapi terlalu ambisius. Tidak ada piloting, dipukul rata,” katanya.
Seminar tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pembicara kunci. Hadir pula sebagai narasumber:
- Ketua Komnas Perempuan 2010–2014, Yuniyanti Chuzaifah
- Dosen FISIP UIN Jakarta, Ida Rasyida
- Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan
- Wakil Koordinator ANSIPOL, Wahidah Suaib Wittoeng
Jalannya diskusi dipandu Wulan Sari AS.








Komentar