Koran Satu, Jakarta — Penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diminta tidak bergantung pada tawar-menawar partai politik. Ketua Form NU, Muhammad Rafly Setiawan, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melirik figur dengan kapasitas lintas sektor, salah satunya Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Masa depan kepemimpinan adalah soal kualifikasi, kompetensi, integritas, dan pelayanan publik. Bukan mengedepankan kalkulasi politik yang hanya berputar demi mendapatkan rekomendasi partai politik,” kata Rafly dalam keterangannya, Rabu (18 November 2026).
Pernyataan itu muncul saat MPR menunggu Prabowo menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden. MPR berharap kedua nama tersebut diterima hari ini. Kursi RI-2 kosong sejak Gibran mundur atas permintaan sendiri pada Kamis (12 November 2026), dan sidang paripurna pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Bursa kandidat sejauh ini ramai diisi nama dari partai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendapat dukungan dari sedikitnya delapan DPD Partai Gerindra, relawan Gibran Joeara (GI-JOE), dan Tunas Indonesia Raya (Tidar). Yusril Ihza Mahendra, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Puan Maharani juga disebut-sebut. Prabowo sendiri mengisyaratkan akan berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum memutuskan.
Di tengah peta itu, Rafly menyodorkan Nasaruddin sebagai pilihan berbeda. Ia menyebut perjalanan karier Nasaruddin bersih dari persoalan etik.
“Rekam jejak Nasaruddin Umar menunjukkan perjalanan pengabdian yang kuat tanpa cacat moral dan etika. Ia Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah menjabat Wakil Menteri Agama, dan kini memimpin Kementerian Agama,” ujar Rafly yang juga pengurus PB PMII.
Selain itu, Nasaruddin juga menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal. Menurut Rafly, posisi tersebut memberi Nasaruddin modal komunikasi sosial dan keagamaan yang jarang dimiliki kandidat lain.
Rafly juga membandingkan Nasaruddin dengan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih dulu dikenal di panggung politik. Ma’ruf Amin pernah menjadi Wakil Presiden, Said Aqil Siroj lama memimpin organisasi, sedangkan Muhaimin Iskandar besar di partai dan parlemen. Nasaruddin, kata dia, membawa kombinasi kapasitas intelektual, pengalaman birokrasi, dan pengabdian sosial.
Ia menegaskan jabatan Wakil Presiden ke depan menuntut kerja nyata, bukan posisi simbolik.
“Pengganti Wakil Presiden harus mampu menjadi partner strategis Presiden Prabowo. Tantangan kecerdasan buatan, ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan perubahan geopolitik menuntut koordinasi lintas kementerian serta kebijakan berorientasi jangka panjang,” tuturnya.
Asal-usul Nasaruddin dari Sulawesi Selatan, lanjut Rafly, bisa menghadirkan sudut pandang Indonesia tengah dan timur di lingkar kekuasaan. Namun ia mengingatkan bahwa keterwakilan daerah harus terlihat dalam kebijakan, mulai dari pemerataan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pendidikan, kesehatan, hingga keadilan ekonomi. Perlindungan kelompok minoritas dan kebebasan beragama juga ia sebut sebagai komitmen yang wajib dijalankan.
Nasaruddin sebelumnya beberapa kali masuk perbincangan untuk jabatan strategis. Pada Agustus 2026, ia menolak maju sebagai calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang karena ingin fokus di Kementerian Agama. Namanya juga pernah beredar sebagai calon pendamping Ganjar Pranowo menjelang Pilpres 2024.
Rafly menambahkan, Prabowo tetap perlu menguji kapasitas Nasaruddin lewat gagasan konkret soal ekonomi, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan agenda kebangsaan lain sebelum menetapkan dua nama untuk MPR.








Komentar