Reza menegaskan bahwa kedua istilah tersebut memiliki kedudukan berbeda dengan perizinan usaha pertambangan. WP dan WUP merupakan bagian dari proses perencanaan serta penataan wilayah dalam tata kelola pertambangan nasional.
Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah berkembangnya polemik mengenai status wilayah di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya langsung menyimpulkan suatu perusahaan telah memperoleh hak untuk menambang hanya karena suatu wilayah masuk dalam kategori WP maupun WUP.
Memahami Ketentuan dalam UU Minerba
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, pengaturan mengenai wilayah pertambangan dijelaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa Wilayah Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan yang menjadi landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan.
Sementara itu, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya dan melalui konsultasi dengan DPR RI.
Adapun Pasal 10 mengatur bahwa penetapan WP terdiri atas beberapa kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).
Dengan demikian, penetapan wilayah merupakan bagian dari tata kelola dan perencanaan sumber daya mineral, bukan keputusan yang secara otomatis memberikan hak operasional kepada perusahaan.
Ada Sejumlah Tahapan Sebelum Perusahaan Bisa Menambang
Reza menjelaskan bahwa proses kegiatan pertambangan tidak berhenti pada penetapan WP maupun WUP. Masih terdapat sejumlah tahapan administratif, teknis, dan lingkungan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan penambangan dapat dilaksanakan.
Secara umum, proses tersebut mencakup penataan WP, penetapan WUP, penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), serta proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Setelah memperoleh IUP tahap eksplorasi, pemegang izin harus melaksanakan kegiatan eksplorasi dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan tersebut meliputi aspek teknis, finansial, lingkungan, keselamatan, dan kewajiban lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, keberadaan suatu wilayah dalam peta pertambangan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa aktivitas penambangan sudah diperbolehkan.
Polemik Ujung Kulon Perlu Dilihat Secara Utuh
Dalam konteks polemik Taman Nasional Ujung Kulon, Reza menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai batas wilayah, status kawasan, dan tahapan perizinan pertambangan.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang mempunyai fungsi penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan badak Jawa.
Oleh sebab itu, pembahasan mengenai potensi sumber daya mineral di wilayah sekitarnya harus tetap memperhatikan ketentuan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
Menurut Reza, persoalan tersebut tidak cukup dipahami hanya dengan membaca istilah WP atau WUP. Masyarakat juga perlu mengetahui apakah suatu wilayah telah ditetapkan sebagai WIUP, apakah sudah terdapat IUP, serta apakah seluruh persyaratan kegiatan pertambangan telah dipenuhi.
Ia berharap penjelasan mengenai mekanisme hukum pertambangan dapat membantu masyarakat melihat persoalan secara lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang mencampuradukkan status wilayah dengan izin operasional.
Pada akhirnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi penting agar pengelolaan sumber daya alam tetap berjalan berdasarkan hukum, transparansi, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.








Komentar