Dinilai Picu Kemungkaran dan Ganggu Rakyat, Tokoh NU dan Kiai Pasuruan Desak Pemkab Haramkan Sound Horeg!

Gerakan Ulama Pasuruan Lawan Sound Horeg: Kirim Petisi Resmi ke Bupati dan Minta Tindakan Tegas Aparat!

5cc3f6674ad8de65983a714f805c70fc

- Jurnalis

Kamis, 24 September 2026 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekumpulan Ulama Pasuruan (Gambar: Istimewa)

Sekumpulan Ulama Pasuruan (Gambar: Istimewa)

Koran Satu, Pasuruan — Gelombang penolakan terhadap fenomena parade musik bersuara ekstrem atau sound horeg di Kabupaten Pasuruan kian meluas dan menguat.

Barisan ulama, pengasuh pondok pesantren, pengurus Nahdlatul Ulama (NU), hingga tokoh masyarakat bersatu mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menerbitkan regulasi ketat untuk melarang penggunaan sound system berdaya raksasa.

Para kiai dan tokoh agama menuangkan sikap tegas tersebut melalui petisi resmi bertajuk “Penolakan Sound Horeg dan Kemungkaran di Wilayah Pasuruan” tertanggal 16 September 2026 yang mereka layangkan langsung kepada Bupati Pasuruan.

Massa ulama menilai keberadaan parade sound horeg telah merusak ketenteraman umum serta memicu berbagai bentuk kemaslahatan yang terabaikan di tengah kehidupan warga.

“Para kiai dan tokoh masyarakat secara tegas menolak penggunaan sound horeg, baik dalam bentuk sound carnival horeg maupun cek sound berlebihan, yang terbukti menimbulkan kemungkaran serta gangguan ketertiban di tengah warga Pasuruan,” tegas perwakilan tokoh agama dalam isi petisi tersebut.

Desak Pemkab dan Aparat Perketat Aturan Serta Eksekusi di Lapangan

Tokoh NU dan pengasuh pesantren menegaskan bahwa dentuman bass berdaya tinggi dari unit sound horeg tidak hanya merusak fasilitas bangunan warga, tetapi juga mengganggu ibadah, kesehatan lansia, serta kenyamanan bayi.

Para ulama meminta Bupati Pasuruan bersama jajaran Kepolisian Resor Pasuruan tidak ragu mengambil tindakan hukum yang terukur dan menghentikan seluruh izin kegiatan parade sound system skala besar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

Masyarakat Pasuruan kini menunggu ketegasan Pemkab Pasuruan untuk segera merespons petisi para ulama tersebut demi mengembalikan kondusivitas serta menjaga marwah keagamaan di wilayah setempat.

Baca Juga :  Mertua Divonis 12 Tahun, Gaya Hidup Mewah Selebgram Nabila Gardena Ramai Dikritik

Berita Terkait

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha
Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik
Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri
Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian
Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar
Kemenag Buka Jalur Produk Pesantren ke Jaringan Ritel Nasional
Pesantren Masuk Kurikulum Kampus, Kemenag Buka Prodi Manajemen Pesantren 2027
Hasanuddin Wahid: Perubahan PTKP Harus Lewati Simulasi Dampak ke Pekerja

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:29 WIB

Kemenag Ajak 60 Pesantren Ubah Limbah Plastik Jadi Peluang Usaha

Kamis, 19 November 2026 - 17:22 WIB

Kemenag Gandeng Bakom Kenalkan Program Pesantren ke Publik

Kamis, 19 November 2026 - 16:37 WIB

Kemenag-Kemnaker-BNSP Rumuskan Standar Nasional Pengasuh Santri

Rabu, 18 November 2026 - 13:28 WIB

Ditjen Pesantren Jadi Simpul Program Pemberdayaan Lintas Kementerian

Rabu, 18 November 2026 - 01:17 WIB

Di Tengah Gelombang Dukungan Dasco, Muncul Nama Nasaruddin Umar

Berita Terbaru