Koran Satu, Cirebon – Pesantren yang ingin mendirikan Ma’had Aly tidak lagi bisa sembarangan mengajukan izin. Kementerian Agama (Kemenag) sedang menggodok syarat baru yang lebih ketat. Salah satunya, pesantren pengusul minimal berusia 20 tahun dan memiliki paling sedikit 1.000 santri.
Pengetatan itu bagian dari transformasi Ma’had Aly yang dirancang Kemenag. Selain soal syarat pendirian, Kemenag menyiapkan percepatan rekognisi akademik, program 1.000 doktor, pembenahan tata kelola, dan kaderisasi kepemimpinan mahasantri.
Direktur Ma’had Aly Kemenag, Adib, menyatakan arah pengembangan Ma’had Aly kini bertumpu pada kualitas. Pertambahan jumlah lembaga dan lulusan bukan lagi ukuran utama. Selain usia dan jumlah santri, pesantren juga harus membuktikan kesiapan akademik dan tata kelolanya sebelum membuka Ma’had Aly.
Untuk periode 2026–2027, kata Adib, Kemenag memusatkan perhatian pada tiga pekerjaan rumah: menata kelembagaan, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan memperketat standar penyelenggaraan pendidikan.
Peta Jalan Jangka Panjang
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, berpendapat Ma’had Aly harus memiliki arah pengembangan yang jelas untuk jangka panjang. Arah itu, menurutnya, harus menjawab tuntutan pendidikan tinggi masa kini tanpa melepas tradisi keilmuan khas pesantren.
“Ma’had Aly harus punya tujuan besar ke depan. Bagaimana kita membuat desain kegiatan dan program ke depan, kita harus terus melakukan pendekatan dengan kementerian dan lembaga lain,” ujar Basnang saat membuka Peningkatan Kompetensi Manajerial Mudir/Pengelola Ma’had Aly di Cirebon, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai persaingan di dunia pendidikan tinggi memaksa setiap lembaga menonjolkan jati diri dan keunggulan akademiknya. Ma’had Aly, lanjut Basnang, punya modal kuat berupa kedalaman kajian Islam dan warisan intelektual pesantren. Modal itu tinggal dikelola dengan tata kelola pendidikan tinggi yang baik.
Jalur Doktor bagi Kiai
Kemenag juga menargetkan lahirnya 1.000 doktor dari lingkungan Ma’had Aly. Program ini menyasar para pengajar agar kualifikasi akademiknya naik, sekaligus menjadi jalur regenerasi ulama dan pengasuh pesantren.
Adib mengatakan, kesempatan kuliah pascasarjana bagi kiai dan tenaga pendidik harus dibuka lebih lebar. Kemenag akan menggandeng kementerian dan lembaga lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pengalaman Bisa Dihitung SKS
Kemenag kini menyusun petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Lewat skema ini, pengetahuan dan keterampilan yang didapat seseorang dari pendidikan maupun pengalaman sebelumnya dapat diakui secara akademik.
“Juknis RPL harus segera kita susun. Kita harus menghitung skemanya, berapa besar pengakuan SKS atas capaian pembelajaran atau keahlian yang dimiliki seseorang,” tegas Adib.
Lulusan Ma’had Aly ke depan juga akan menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dokumen ini menjelaskan capaian pembelajaran dan kompetensi yang dikuasai lulusan secara lebih rinci.
“Kami sepakat lulusan Ma’had Aly mendapatkan SKPI selain ijazah yang mereka dapatkan ketika lulus,” tutur Basnang.
Tak hanya itu, Adib menilai lulusan perlu mengantongi sertifikat kompetensi, misalnya sebagai pembimbing, pengasuh pesantren, atau profesi lain yang sejalan dengan bidang keilmuannya. Kemenag berencana menjajaki kerja sama dengan lembaga sertifikasi resmi untuk mewujudkannya.








Komentar