Koran Satu, Bandung – Hak santri atas pendidikan bermutu, hak warga daerah penghasil atas kekayaan alamnya, dan perlindungan bagi anak yatim yang tidak terdata menjadi sorotan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Shofiyulloh Cokro. Ketiga persoalan itu ia angkat dalam pidato pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Shofiyulloh mengaitkan ketiga persoalan tersebut dengan amanat UUD 1945. Dalam pidato bertema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia”, ia mengajak kader membuka kembali Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.
Ketiga pasal itu, menurut dia, memuat janji negara kepada rakyatnya. Pasal 31 menjamin hak pendidikan bagi setiap warga. Pasal 33 menggariskan agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pasal 34 membebankan tanggung jawab kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta menyediakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
“Bagi PMII, amanat itu harus terlihat dalam anggaran dan kebijakan,” ujar Shofiyulloh.
Ia menegaskan, pandangan tersebut bersumber dari nilai-nilai dasar organisasinya.
“Inilah semangat delapan pendirian PMII yang disampaikan dari Bandung,” kata Shofiyulloh.
Muspimnas adalah forum musyawarah tertinggi kedua di tubuh PMII setelah Kongres. Shofiyulloh sendiri memegang kepemimpinan PB PMII untuk periode 2024–2027, setelah memenangi pemilihan dalam Kongres XXI PMII di Palembang, Sumatra Selatan, pada Agustus 2024.
Pelaksanaan Muspimnas di Gedung Merdeka punya nilai sejarah tersendiri. Gedung tersebut pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada 1955. PMII sendiri berdiri di Surabaya pada 17 April 1960.








Komentar