Koran Satu, Bekasi — Pemerintah ingin peran pesantren tidak berhenti pada kemandirian lembaganya sendiri. Pesantren juga diharapkan ikut menggerakkan ekonomi warga di sekitarnya. Arah tersebut dituangkan dalam Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Pedoman Pemberdayaan Pesantren. Rancangan itu selesai dibahas di Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu, 11 November 2026.
Pembahasan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 November 2026, di Hotel Ibis Styles Jatibening. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Pesantren, Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Amin Mudzakkir menyampaikan bahwa pesantren yang mandiri belum tentu membuat masyarakat sekitarnya ikut berdaya. Karena itu, keduanya harus dinilai dengan ukuran yang berbeda.
“Yang kita tuju bukan hanya pesantren yang mandiri, tetapi pesantren yang memandirikan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Amin, koperasi pondok pesantren (kopontren) bisa menjadi simpul ekonomi lokal. Kopontren dapat menampung hasil petani dan pelaku UMKM, lalu menghubungkannya dengan pembeli. Namun, peran ini membutuhkan tiga dukungan yang berjalan bersama, yaitu kapasitas yang kuat, pasar yang pasti, dan akses pembiayaan.
“Bantuan modal saja tidak cukup. Peran Kementerian Agama adalah menyiapkan kopontren agar layak bermitra dan layak dibiayai, bukan menjadi lembaga kredit,” ujarnya.
Amin menambahkan, keberhasilan program semestinya dilihat dari perubahan nyata, seperti naiknya pendapatan keluarga dan bertambahnya lapangan kerja. Jumlah bantuan yang disalurkan bukan ukuran keberhasilan.
Mengisi celah regulasi
Amin menilai pedoman ini penting karena lima produk hukum Kemenko PM tentang pemberdayaan masyarakat belum mengatur peran pesantren secara rinci. Dalam pembagian tugas yang disepakati, Ditjen Pesantren bertanggung jawab atas aspek teknis, termasuk pedoman, data, dan standar pendampingan. Kemenko PM bertugas menyelaraskan program antarkementerian dan lembaga serta mengawasi hasilnya.
Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti mengatakan, rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pesantren yang tidak seragam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memang menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fungsi pesantren, bersama pendidikan dan dakwah. Namun, kesiapan tiap pesantren dari segi tata kelola, SDM, usaha, infrastruktur, dan literasi digital berbeda-beda.
Karena itu, pembinaan dibagi ke dalam tiga tahap kesiapan, yakni Berdiri Tegak, Berlari Cepat, dan Berdampak. Tahap ini ditentukan melalui instrumen pemetaan. “Setiap pesantren tidak harus memulai dari titik yang sama,” kata Yusi. Ia menegaskan, pemetaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memeringkat pesantren.
Pedoman ini mencakup lima bidang, yaitu tata kelola dan perencanaan strategis; kemandirian ekonomi dan hilirisasi usaha; kapasitas SDM dan budaya kerja; sosial, hukum, kesehatan, dan lingkungan; serta transformasi digital terpadu.
Batas usaha pesantren
Rancangan pedoman juga memuat sejumlah larangan. Dana pendidikan harus dipisahkan dari keuangan unit usaha, baik rekening maupun pembukuannya. Dana bantuan pemerintah, hibah, donasi, dan Dana Abadi Pesantren tidak boleh langsung dipakai sebagai modal bisnis yang berisiko.
Keterlibatan santri dalam usaha juga dibatasi. Kegiatan tersebut hanya boleh menjadi bagian dari pembelajaran yang terstruktur dan berlangsung dalam waktu terbatas. Santri di bawah 18 tahun wajib mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali. Pekerjaan berbahaya dan kerja malam juga dilarang.
“Santri boleh belajar berwirausaha, tetapi tidak boleh dijadikan pengganti tenaga kerja,” ujar Yusi.
Yusi menyebutkan, pedoman ini merupakan kelanjutan dari Program Kemandirian Pesantren. Pada 2021–2025, program tersebut telah menjangkau 4.185 pesantren dengan anggaran sekitar Rp499,1 miliar. Program ini juga menghasilkan 1.082 BUMTREN dan lima Kampung Kemandirian Pesantren. Langkah berikutnya adalah membantu usaha pesantren mendapatkan akses pasar, model bisnis yang teruji, pendamping, dan sumber pembiayaan.
Praktik baik sebenarnya sudah ada. Amin mencontohkan enam pesantren peraih Mandaya Awards 2026 dalam subkategori Mandiri dan Rintisan, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Al-Ittifaq Bandung, dan As’adiyah Wajo. Pengalaman mereka diharapkan bisa menjadi contoh bagi pesantren di daerah lain.
Pembahasan rancangan ini melibatkan Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Masyarakat Ekonomi Syariah. Pengelola unit usaha dari Pesantren Darunnajah Jakarta, Al-Ma’mun Garut, dan Tapak Sunan Jakarta Timur juga turut hadir. Narasumbernya adalah H. Ahmad Rifai, Bayu Endro Winarko, Umi Waheeda, dan Anas Al Hifni.
Yusi mengatakan, rancangan tersebut masih akan disempurnakan bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebelum ditetapkan. Setelah itu, pedoman akan dikawal hingga ke lapangan melalui sosialisasi, pemetaan kesiapan, pendampingan, dan evaluasi bersama para kader dan pendamping pemberdayaan pesantren.








Komentar