Koran Satu, Pontianak— Rencana pembangunan gedung parkir di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan alokasi anggaran dana hibah mencapai Rp19,1 miliar menuai gelombang protes keras.
Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mengancam akan mengerahkan ribuan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kejati Kalbar dalam waktu dekat.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengecam keras sikap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Emilwan Ridwan dan Asisten Intelijen (Asintel) yang ia nilai gagal menjalankan fungsi kontrol penegakan hukum serta intelijen.
Gusti Eddy mendesak Jaksa Agung segera mengevaluasi kinerja dan melakukan penyegaran kepemimpinan di tubuh Kejati Kalbar.
“Saya meminta Bapak Jaksa Agung untuk segera mengevaluasi dan melakukan penyegaran Kajati Kalbar serta Asintel Kejati Kalimantan Barat. Saya anggap mereka gagal dalam pola kinerja dan pemikiran terkait dana hibah Rp19,1 miliar dari Pemprov Kalbar,” tegas Gusti Eddy dalam rilis resminya, Jumat (21/8/2026).
Gusti Eddy menyayangkan sikap pimpinan Kejati Kalbar yang terkesan mengaminkan atau pura-pura tidak tahu terkait penerimaan hibah bernilai fantastis tersebut. Menurutnya, langkah ini berpotensi mencederai integritas institusi kejaksaan di mata publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seharusnya mengalokasikan dana belasan miliar rupiah tersebut untuk membenahi perbaikan jalan rusak, jembatan, serta infrastruktur publik yang mendesak.
Selain itu, sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat masih membutuhkan perhatian serta suntikan dana yang jauh lebih serius ketimbang proyek gedung parkir internal kejaksaan.
Komentar