Koran Satu, Jakarta — Nama CEO sekaligus pendiri Republikorp, Norman Joesoef, mendadak mencuat dalam bursa calon Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Sejumlah pihak memproyeksikan pengusaha industri pertahanan ini untuk mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada Agustus 2026.
Posisi Wamenhan kosong setelah Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto memangku jabatan baru sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).
Rekam jejak Norman yang membidani ekspor alutsista sejak 2013 memicu dukungan dari kalangan akademisi, termasuk Guru Besar Hubungan Internasional Unhan RI, Prof. Banyu Perwita, yang menilai Norman paham dinamika geopolitik.
Namun, menguatnya nama Norman justru mengundang kritik dan sorotan publik. Masyarakat menyoroti dugaan dominasi perusahaan yang terafiliasi dengannya dalam berbagai proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.
Merujuk laporan Parlementaria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa Latar belakang militer maupun sipil bukan satu-satunya ukuran penentuan Wamenhan.
Dave mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif penuh untuk menentukan pejabat definitif. Hingga saat ini, posisi Norman masih sebatas kandidat kuat di bursa calon dan belum menerima pelantikan resmi.
Komentar