Koran Satu, Jakarta — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menyelidiki proyek pengadaan laptop guru di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos).
Lembaga swadaya masyarakat ini menilai alokasi anggaran sebesar Rp33,2 miliar tersebut sangat fantastis dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa KPK tidak boleh membiarkan penggunaan anggaran negara tanpa pengawasan ketat, terutama di kementerian yang kini dipimpin Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak tercantum atau jelas spesifikasi yang akan mereka beli pada tahun 2025 ini,” tegas Uchok Sky kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12/2025).
Harga Fantastis Rp14,9 Juta Per Unit dan Spesifikasi Misterius
Uchok menyentil harga patokan laptop yang dipatok Kemensos karena tergolong amat mahal untuk pengadaan massal instansi pemerintah. Berdasarkan kalkulasi anggaran, harga satu unit laptop guru tersebut menyentuh angka Rp14.971.000.
CBA menilai tidak adanya rincian spesifikasi teknis yang transparan dalam perencanaan anggaran tersebut memicu kecurigaan besar.
Oleh karena itu, KPK perlu segera memanggil Gus Ipul beserta Sekretaris Jenderal Kemensos ke gedung merah putih untuk memberikan klarifikasi resmi.
Modus E-Purchasing yang Dinilai Bermasalah
Selain masalah harga dan spesifikasi yang tertutup, CBA soroti penggunaan metode E-purchasing melalui Katalog Elektronik (E-Katalog) dalam proyek pengadaan ini.
Uchok menyebut metode pembelian langsung ini sering menjadi celah untuk menghindari pantauan publik.
”Pengadaan dengan metode e-purchasing ini pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 untuk pengadaan laptop dengan nilai anggaran Rp9,9 triliun. Atas pengadaan dalam bentuk e-purchasing ini, menteri Nadiem Makarim ditetapkan Kejagung jadi tersangka,” lanjut Uchok.
Uchok menganggap skema E-purchasing kerap memberi celah aman bagi pihak kementerian karena proses transaksinya cenderung tertutup dari pengawasan masyarakat.
”Apalagi harga satu unit laptop yang akan dibeli oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sangat tinggi dan mahal. Di mana satu unit laptop dihargai sebesar Rp14.971.000,” pungkas Uchok.
Komentar