Koran Satu, Jakarta — Komunitas Cinta Indonesia (KCI) mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melayangkan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PT Inpex Masela.
Desakan ini mengemuka menyusul maraknya persoalan sosial serta minimnya transparansi operasional dalam pengembangan proyek LNG Blok Masela.
Investasi mega-proyek yang ditargetkan beroperasi penuh pada periode 2025–2026 tersebut dinilai belum mampu membangun integrasi sosial yang kokoh di tingkat tapak.
KCI memandang pengawasan ketat terhadap kinerja penyerapan anggaran dan tata kelola manajemen Inpex menjadi prioritas mendesak bagi negara.
Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, menekankan pentingnya keberanian SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah yang memegang otoritas pengawasan cost recovery. Ia meminta instansi tersebut tidak bersikap pasif melihat gesekan antara investor asing dan warga lokal.
“Sebagai pengawas cost recovery, SKK Migas wajib mengevaluasi secara berkala kinerja manajemen Inpex Masela. Jangan ada pembiaran terhadap intervensi politik oknum pemerintah daerah dalam penentuan vendor. SKK Migas harus memastikan anggaran ratusan triliun ini benar-benar efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi daerah,” ujar Aldy.
Aldy menyoroti risiko pembengkakan biaya (cost overrun) yang mengintai akibat kelambatan manajemen merespons konflik sosial dan aspirasi warga. Pihaknya mendorong SKK Migas segera memanggil direksi PT Inpex Masela untuk memfasilitasi dialog inklusif bersama masyarakat adat serta pemerintah daerah secara berkala demi menjamin kepastian hukum investasi.
Melalui langkah korektif ini, KCI berharap proses evaluasi tidak berhenti sebagai formalitas administratif semata. SKK Migas harus menjadikan momen ini sebagai instrumen nyata demi menjaga efektivitas investasi asing sekaligus melindungi kepentingan nasional di sektor migas.
Komentar