Koran Satu, Surabaya — Angka anak putus sekolah usia 16–18 tahun di tiga daerah Jawa Timur menyentuh angka mengkhawatirkan hingga 50 persen. Temuan krusial di Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Probolinggo ini memicu gelombang protes dari Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).
JAKDI mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat melakukan evaluasi total sekaligus mencopot Kepala Disdik Jatim atas kegagalan sistemis dalam menjamin hak pendidikan menengah warga.
“Ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jika benar hampir separuh anak usia SMA di tiga daerah tersebut tidak bersekolah, maka ini menunjukkan kegagalan serius dalam menjamin akses pendidikan menengah di Jawa Timur,” tegas Koordinator JAKDI, Ery Mahmudi.
Ery menyayangkan sikap Disdik Jatim yang tidak mampu menyajikan data pembanding atau memberikan klarifikasi terbuka saat beraudiensi dengan massa aksi.
Selain lonjakan anak putus sekolah, JAKDI membongkar sejumlah kejanggalan lain dalam tata kelola pendidikan daerah. Di antaranya meliputi lemahnya pengawasan dana hibah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dugaan komersialisasi jual beli seragam di SMAN, hingga indikasi permainan kuota pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di SMAN 6 Surabaya pascapenutupan pendaftaran.
Massa menuntut Pemprov Jatim segera menggelar audit independen atas penggunaan anggaran pendidikan serta menindak tegas oknum yang mencederai integritas dunia pendidikan di Jawa Timur.
Komentar