Koran Satu, Jakarta — Hak masyarakat dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi sorotan utama dalam forum Diskusi Publik bertajuk “Demokratisasi Ekonomi Indonesia: Siapa yang Berhak Menentukan Kesejahteraan Kita?”. Acara ini diselenggarakan oleh Move For Indonesia di Kantor DPP KNPI, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/9).
Lewat tema spesifik “Dari Desa Hingga Ruang Investasi Negara: Menakar Ruang Suara Rakyat Dalam Ekonomi Bangsa”, forum ini mengupas tuntas tata kelola sumber daya, arah investasi, dan seberapa besar pengaruh suara rakyat dalam sistem ekonomi negara.
Diskusi ini menghadirkan sudut pandang lintas sektor dengan deretan narasumber ahli, yakni Muhammad Firdaus, S.E., M.M. (Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI), Badiul Hadi (Seknas FITRA), Wahyu Eka Styawan (Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional), dan Alya Mukhibita (Duta DPD RI).
“Demokratisasi ekonomi berarti mengembalikan hak rakyat untuk ikut menentukan arah kesejahteraannya sendiri. Kebijakan pembangunan nasional harus berani membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan menempatkan rakyat sebagai penentu keputusan, bukan sekadar penonton,” tegas Direktur Eksekutif Move for Indonesia, M. Syahrus Sobirin.
Antusiasme tinggi datang dari ratusan mahasiswa dan pemuda yang memadati lokasi serta berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Kehadiran mereka mencerminkan besarnya kepedulian generasi muda terhadap isu kesenjangan pembangunan, arah kebijakan publik, dan masa depan kesejahteraan bangsa.
Melalui dialog terbuka dan konstruktif ini, Move for Indonesia kembali mengingatkan bahwa rakyat adalah subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Demokratisasi ekonomi harus terus dikawal agar kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi benar-benar mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Komentar