Koran Satu, Medan — Pimpinan mahasiswa dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) se-Indonesia meminta pemerintah mengusut tuntas proyek strategis nasional dan korporasi yang diduga merusak lingkungan. Desakan itu menjadi salah satu sikap bersama yang dirumuskan dalam Konsolidasi Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN Se-Indonesia III yang berakhir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Medan, Senin (26/10/2026).
Selama enam hari, sejak 21 Oktober, delegasi mahasiswa dari berbagai daerah membahas lima persoalan, yakni krisis ekologi, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pembenahan tata kelola PTKIN, serta jaminan kebebasan berpendapat di muka umum. Kegiatan bertema “Sinergi Mahasiswa untuk Indonesia: Menyatu dalam Narasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045” itu dihadiri Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dan Staf Ahli Menteri Hak Asasi Manusia Rumadi Ahmad.
Pembangunan bukan hanya soal investasi
Para mahasiswa berpandangan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari nilai investasi dan laju pembangunan infrastruktur. Kelestarian lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta keselamatan warga di sekitar proyek dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai setiap proyek.
Mereka juga mendorong pemerintah bergerak lebih dini dalam menghadapi krisis ekologi, bukan sekadar merespons setelah bencana datang. Langkah yang diusulkan antara lain memperkuat sistem peringatan dini, melindungi kawasan rawan, mengawasi ketat kegiatan yang berisiko merusak alam, dan merangkul masyarakat sipil dalam upaya perlindungan lingkungan.
Sorotan pada MBG dan KDMP
Forum turut meminta pemerintah meninjau ulang secara menyeluruh pelaksanaan MBG dan KDMP. Pada program MBG, mahasiswa menyoroti ketepatan penerima manfaat, mutu dan keamanan makanan, kesiapan sarana, serta pengawasan penggunaan anggaran.
Untuk KDMP, perhatian diarahkan pada kesiapan lembaga pengelola, keberlanjutan usahanya, keterlibatan warga desa, dan kemungkinan dampaknya terhadap koperasi serta usaha lokal yang sudah lebih dulu tumbuh. Menurut mahasiswa, peninjauan itu bukan untuk menolak program, melainkan agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Biaya kuliah hingga ruang berpendapat
Di lingkungan kampus sendiri, mahasiswa menilai PTKIN masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah. Mereka meminta akses kuliah yang lebih merata, penetapan biaya pendidikan yang transparan dan sesuai kemampuan ekonomi keluarga, fasilitas belajar yang memenuhi standar, serta dukungan bagi lulusan memasuki dunia kerja melalui informasi karier, pelatihan keterampilan, dan program kewirausahaan.
Mahasiswa juga menyerukan agar tindakan represif dan pembungkaman terhadap warga yang menyampaikan pendapat di muka umum dihentikan. Aparat diminta menangani aksi dengan menghormati HAM dan mengedepankan keselamatan peserta, sementara mahasiswa sendiri berkomitmen menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai hukum.
Pesan pemerintah dan kampus
Wamenag Muhammad Syafi’i mengingatkan peran mahasiswa bagi masa depan bangsa. “Mahasiswa PTKIN harus mampu mengembangkan tradisi intelektual, memperkuat integritas, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Rumadi Ahmad menilai mahasiswa dapat menjadi motor budaya penghormatan HAM. “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik melalui pemikiran kritis, aktivitas organisasi, maupun keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Rektor UIN Sumut Nurhayati berharap forum ini memperkuat jejaring antarmahasiswa PTKIN. “Kami berharap forum ini melahirkan gagasan konstruktif dan mendorong mahasiswa menjadi generasi yang memiliki kapasitas akademik, integritas moral, dan kepedulian sosial,” tuturnya.
Agenda bersama
Koordinator Pusat Aliansi DEMA PTKIN Se-Indonesia M. Miftahul Rizqi menyebut pertemuan ini sebagai upaya menyamakan arah gerakan. “Konsolidasi Nasional DEMA PTKIN bukan sekadar pertemuan organisasi, melainkan ikhtiar untuk menyatukan arah gerakan mahasiswa di tingkat nasional,” katanya.
Ketua DEMA UIN Sumut Fathi Farich Hasibuan selaku tuan rumah menegaskan, hasil konsolidasi harus berlanjut setelah delegasi pulang. “Sinergi mahasiswa harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk kampus, masyarakat, dan Indonesia,” ujarnya.
Rekomendasi yang dihasilkan forum ini akan dikawal Aliansi DEMA PTKIN Se-Indonesia melalui koordinasi lanjutan dan advokasi di tingkat kampus, daerah, dan nasional.
Komentar