Kabar Baru, Jakarta – Praktik lancung mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Pantai Utara (Pantura) memicu reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik tajam kepada pemerintah dan menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan para mafia meraup keuntungan sepihak dari solar subsidi yang menjadi hak mutlak nelayan kecil. Sebagai langkah konkret, Firman mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Gabungan dari Pusat untuk menyapu bersih jaringan tersebut.
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah III ini menjelaskan bahwa tingginya disparitas harga antara solar subsidi nelayan dan BBM industri menjadi pemicu utama penyelewengan. Perbedaan harga yang mencolok ini menjadi magnet bagi para pelaku kejahatan, terutama saat pengawasan di lapangan longgar.
Firman menilai kelengahan pemerintah membuat solar subsidi rawan bocor ke sektor industri, yang akhirnya menyengsarakan nelayan kecil karena kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut.
“Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM,” tegas Firman dalam keterangan tertulis yang diterima jurnalis kabarbaru.co di Jakarta, Minggu (19/07/2026).
Lebih lanjut, Firman mengungkapkan adanya laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ikut bermain dalam praktik culas ini. Ia meminta pemerintah bertindak tegas tanpa pandang bulu dan menghindari sanksi yang sekadar formalitas atau peringatan ringan.
“Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM,” ujar Firman secara lantang.
Firman juga menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan harga solar nelayan sebesar Rp15.000 per liter akan sia-sia jika mafia masih menguasai jalur distribusi di lapangan. Baginya, setiap liter solar yang menyimpang sama saja dengan merampas mata pencaharian nelayan.
Oleh karena itu, ia mendesak Presiden dan jajaran kementerian terkait segera membentuk Satgas Gabungan Pusat yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk menggelar operasi besar-besaran di sepanjang Pantura.
“Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan,” pungkasnya menutup pernyataan.
Komentar