Koran Satu, Tangerang Selatan — Kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan mampu memadukan kekuatan keulamaan dengan kapasitas profesional dan teknokratis. Penguatan dua unsur itu dinilai penting agar keputusan Muktamar pertama NU di abad kedua tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi jamaah.
Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan Abdullah Mas’ud mengatakan, tantangan NU setelah Muktamar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga tradisi dan nilai keagamaan. Menurut dia, organisasi juga membutuhkan kemampuan manajerial untuk memastikan keputusan strategis dapat dijalankan secara efektif.
Pandangan tersebut disampaikan Abdullah dalam forum Ngopi Senja—Ngobrol Pintar, Solutif, Inspiratif untuk Jam’iyah dan Jamaah, Sabtu (5/9/2026) sore, di Graha Aswaja PCNU Tangsel. Forum itu mengangkat tema “Rekonstruksi Gerakan Khidmah PCNU Tangsel Pasca Muktamar Pertama di Abad Kedua.”
“Muktamar telah selesai. PCNU Tangsel mendoakan semoga terbentuk kepengurusan PBNU yang handal, solid, dan mampu menempatkan figur sesuai kapasitas serta kompetensinya masing-masing,” ujar Abdullah.
Menurut Abdullah, kebutuhan terhadap profesionalisme terutama penting dalam jajaran Tanfidziyah yang berfungsi menjalankan kebijakan organisasi. Karena itu, komposisi kepengurusan PBNU dinilai perlu mempertimbangkan kapasitas teknokratis, manajerial, dan pengalaman profesional setiap kader.
“Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan organisasi. Karena itu, harus banyak diisi orang-orang yang mempunyai kemampuan teknokratis agar keputusan dan program strategis hasil Muktamar benar-benar bisa diimplementasikan,” katanya.
Abdullah mencontohkan Prof. Mohammad Nuh sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Prof. Nuh, misalnya, saya kira sangat cocok mendampingi Ketua Umum sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Pengalaman beliau di pemerintahan, pendidikan, dan pengelolaan kelembagaan sangat relevan dengan kebutuhan NU ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, Abdullah menegaskan, gagasan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang akan mengisi posisi tertentu. Menurut dia, persoalan utamanya adalah bagaimana PBNU menempatkan orang berdasarkan keahlian dan kebutuhan organisasi.
“Prinsipnya adalah the right man on the right place. Organisasi sebesar NU membutuhkan orang yang tepat pada bidang yang tepat,” tegasnya.
Di sisi lain, Abdullah mengingatkan agar penguatan profesionalisme di Tanfidziyah tidak menggeser karakter keulamaan yang menjadi fondasi NU. Ia menilai Syuriyah harus tetap menjadi ruang utama bagi figur yang memiliki otoritas keagamaan dan pemahaman mendalam terhadap tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama.
“Syuriyah adalah pemegang otoritas keagamaan dan penjaga nilai serta Khittah Nahdlatul Ulama. Karena itu, yang duduk di Syuriyah harus benar-benar memiliki kapasitas keulamaan,” katanya.
Ia menyebut tiga karakter yang idealnya melekat pada figur Syuriyah, yakni faqih, munadhim, dan muharrik. Figur tersebut tidak hanya memahami agama secara mendalam, tetapi juga mampu menata organisasi dan menggerakkan jamaah.
“Idealnya mereka pengasuh pesantren, kiai yang memiliki basis jamaah, atau setidaknya guru ngaji yang kesehariannya bergelut dengan kitab-kitab turats. Jangan sampai Syuriyah kehilangan karakter keulamaannya,” ujarnya.
Menurut Abdullah, pembagian fungsi antara Syuriyah dan Tanfidziyah perlu diperjelas memasuki abad kedua NU. Syuriyah diarahkan untuk memperkuat keilmuan, nilai, dan arah keagamaan, sedangkan Tanfidziyah bertanggung jawab pada manajemen, pelaksanaan program, kolaborasi, dan pelayanan.
“Syuriyah kuat dalam keilmuan, nilai dan arah keagamaan. Tanfidziyah kuat dalam manajemen, eksekusi program, kolaborasi, dan pelayanan. Kalau dua kekuatan ini bertemu, NU akan semakin kokoh,” katanya.
Selain persoalan struktur, Abdullah meminta seluruh pihak meninggalkan dinamika kontestasi setelah Muktamar berakhir. Menurut dia, konsolidasi harus segera dilakukan agar energi organisasi tidak habis pada perbedaan kelompok dan pilihan politik internal.
“Muktamar sudah selesai. Tidak perlu lagi memperpanjang siapa kelompok ini dan siapa kelompok itu. Sekarang waktunya kembali ke khidmah. Yang ada hanya satu Nahdlatul Ulama,” tegasnya.
Ia menilai pekerjaan penting setelah Muktamar adalah memastikan keputusan organisasi memiliki dampak nyata bagi jamaah. Karena itu, PCNU Tangsel mulai merekonstruksi gerakan khidmah dengan memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi jamaah, transformasi digital, serta pelayanan sosial.
“Abad kedua NU harus ditandai dengan khidmah yang lebih profesional, terukur dan berdampak. Tradisi tetap menjadi fondasi, tetapi organisasi harus semakin modern, adaptif dan mampu menjawab kebutuhan umat,” pungkas Abdullah.
Forum Ngopi Senja PCNU Tangsel yang digelar setiap Sabtu sore menjadi salah satu ruang diskusi untuk membahas isu strategis jam’iyah dan jamaah. Forum tersebut diarahkan menjadi ruang dialog terbuka untuk merumuskan gagasan penguatan gerakan khidmah NU setelah memasuki abad kedua.
Komentar