Koran Satu, Malang— Penguatan layanan keluarga inklusif menjadi fokus Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Malang. Melalui Program INKLUSI, ketiga lembaga menggelar bimbingan teknis bagi fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) pada 28–31 Juli 2026 di SAME Hotel Malang.
Kegiatan tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembinaan keluarga. Peserta berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Singosari, Poncokusumo, dan Wajak, serta unsur pendeta, Fatayat NU, Lakpesdam, dan LKK PCNU Kabupaten Malang.
Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Dr. Sutomo, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fasilitator karena kesiapan pasangan menjadi salah satu fondasi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Keberhasilan pembinaan keluarga, menurut dia, tidak hanya ditentukan kesiapan individu, tetapi juga membutuhkan jejaring, sinergi, dan kolaborasi antarlembaga agar layanan dapat menjangkau masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Perwakilan LKK PBNU, Musliha Rofik, juga menekankan posisi fasilitator Bimwin Catin sebagai agen perubahan di masyarakat. Ia mendorong KUA dan seluruh peserta untuk mengoptimalkan layanan bimbingan perkawinan agar memberikan dampak nyata terhadap kualitas kehidupan keluarga.
“Menurutnya, keberhasilan program bimbingan perkawinan diukur dari sejauh mana layanan tersebut mampu menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama melalui layanan yang inklusif dan berkeadilan.”
Selama empat hari, peserta mendapatkan materi yang mencakup perspektif kesalingan dan keadilan dalam keluarga, konsep Keluarga Maslahah, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan kebutuhan keluarga, penyiapan generasi berkualitas, hingga teknis pelaksanaan Bimwin Catin.
Materi tidak berhenti pada pembekalan konseptual. Peserta juga mengikuti sesi microteaching untuk mempraktikkan teknik fasilitasi, cara menyampaikan materi, dan komunikasi dalam situasi yang menyerupai pelaksanaan bimbingan perkawinan.
Metode tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat diterapkan ketika kembali menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, LKK PBNU, Lakpesdam, dan Fatayat NU Kabupaten Malang berupaya memperkuat sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak layanan keluarga. Program tersebut sekaligus mendorong kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama dalam memperluas layanan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan.
Penguatan fasilitator diharapkan turut mendorong hadirnya layanan bimbingan perkawinan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Malang.
Komentar