Koransatu, Bone — Buruknya kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Bone memicu reaksi keras dari elemen mahasiswa. Pada Kamis (1/10/2026), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi unjuk rasa maraton di tiga titik vital, yakni Kantor PLN, Perumda Air Minum Wae Manurung, serta kompleks Pemerintahan Kabupaten dan DPRD Bone.
Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap krisis listrik dan air bersih yang tak kunjung menemukan titik terang, serta dugaan minimnya transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Di titik pertama, massa aksi menyoroti kebijakan pemadaman listrik bergilir oleh PLN yang dinilai telah melumpuhkan roda ekonomi lokal dan mengganggu aktivitas harian warga. Jenderal Lapangan Aksi, Muhammad Farhan, mendesak PLN untuk tidak sekadar berlindung di balik alasan teknis, melainkan segera menghadirkan solusi konkret.
“Listrik merupakan penopang utama kehidupan masyarakat. Kami menuntut PLN tidak hanya memberikan kepastian bahwa jadwal pemadaman sesuai dengan realisasi di lapangan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena informasi yang minim,” tegas Farhan dalam orasinya.
Kekecewaan mahasiswa berlanjut saat massa bergeser ke Kantor Perumda Air Minum Wae Manurung (PDAM). Di hadapan gedung perusahaan daerah tersebut, Farhan menyuarakan ironi yang dialami pelanggan: air sulit didapat, namun tagihan terus berjalan tanpa kompensasi yang jelas.
“Kami meminta pihak Perumda memberikan penjelasan logis mengenai dasar perhitungan tagihan di tengah macetnya distribusi air, serta apa solusi nyata bagi masyarakat yang dirugikan,” katanya. Situasi di lokasi sempat memanas karena Direktur Perumda enggan menemui massa aksi, padahal surat pemberitahuan unjuk rasa telah dilayangkan jauh hari sebelumnya.
Selain krisis air dan listrik, PMII Bone juga membawa agenda transparansi tata kelola pemerintahan. Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, secara khusus menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipungut dari masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bone untuk membuka data anggaran PJU secara transparan. Publik berhak tahu rincian penerimaan, alokasi, realisasi, hingga bukti fisiknya di lapangan,” ujar Zulkifli.
Sebagai langkah penyelesaian, Zulkifli menuntut DPRD Kabupaten Bone untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia meminta dewan memanggil paksa seluruh pimpinan instansi terkait untuk duduk bersama dan mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan publik.
Dalam pernyataan penutupnya, pengurus PMII Cabang Bone menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini bukanlah akhir dari gerakan mereka. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal karut-marutnya pelayanan listrik, air bersih, serta transparansi dana PJU hingga hak-hak dasar masyarakat Bone benar-benar terpenuhi.
Komentar