Koran Satu, Sinjai – Gelombang kemarahan masyarakat Kabupaten Sinjai kini tak lagi terbendung menyusul terbongkarnya skandal dugaan korupsi berjamaah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai. Warga dari berbagai lapisan masyarakat kini secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengambil alih penanganan kasus ini.
Publik menilai aparat penegak hukum lokal perlu mendapatkan sokongan atau supervisi dari instansi pusat agar manipulasi anggaran perjalanan dinas luar daerah yang melibatkan puluhan legislator tersebut dapat diusut tuntas tanpa ada intervensi politik.
Sengkarut anggaran ini mencuat setelah hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban membongkar adanya kelebihan pembayaran uang representasi sebesar Rp384,3 juta. Para anggota dewan kedapatan mengantongi uang representasi secara ilegal sebesar Rp250 ribu per hari, padahal aturan resmi hanya memperbolehkan nominal Rp150 ribu per hari. Akibat penggelembungan sepihak tersebut, negara harus menanggung kerugian fiskal mencapai Rp378 juta.
Kejanggalan laporan keuangan ini semakin diperparah oleh temuan perjalanan dinas ganda atau rangkap dinas senilai Rp157,18 juta, serta adanya aliran dana siluman sebesar Rp6,3 juta kepada pihak yang tidak berhak.
Respon Keras dari Warga
Borok anggaran yang telanjur viral ini langsung memantik reaksi emosional dan kecaman dari perwakilan warga Sinjai. Masyarakat menilai tindakan puluhan wakil rakyat tersebut tidak berbeda jauh dengan aksi perampokan uang rakyat secara legal yang berlindung di balik dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ).
“Tindakan para anggota dewan ini benar-benar memuakkan dan tidak tahu malu! Di saat warga Sinjai berjuang keras bertahan hidup, mereka justru asyik memanipulasi uang saku dan pamer perjalanan dinas fiktif menggunakan uang pajak kami. Kami mengutuk keras ketamakan para pejabat ini dan meminta kepolisian serta kejaksaan segera menyeret mereka ke sel tahanan. Jangan biarkan para perampok uang rakyat ini melenggang bebas hanya dengan mengembalikan uang curian tersebut tanpa ada proses hukum,” kecam salah satu perwakilan warga Sinjai dengan nada geram.
Senada dengan tuntutan warga, pegiat sosial Kabupaten Sinjai, Ahmad, juga mendesak agar penanganan kasus ini berjalan transparan dan tidak mandek di tengah jalan. Ahmad mengingatkan Sekretariat DPRD Sinjai agar tidak menyembunyikan daftar nama oknum pejabat dan anggota dewan yang terlibat dalam dokumen kelebihan bayar tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian kasus korporasi birokrasi ini tidak boleh sekadar selesai melalui mekanisme ganti rugi atau pengembalian sisa dana ke kas daerah, melainkan harus berujung pada kepastian sanksi pidana demi memberikan efek jera.
Hingga berita ini naik cetak, desakan publik agar KPK segera memeriksa jajaran pimpinan Sekretariat DPRD dan puluhan legislator Sinjai terus menguat di berbagai platform media sosial. Warga menuntut keterbukaan informasi dan meminta manajemen lembaga legislatif membuka rincian penggunaan anggaran operasional secara akuntabel demi membuktikan bahwa hukum di Bumi Panrita Kitta tidak tumpul ke atas ketika berhadapan dengan lingkaran elite kekuasaan.
Komentar