Koran Satu, Jakarta – Dugaan megaproyek rasuah di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memicu pergolakan publik. Massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Mereka menuntut pengusutan tuntas atas dugaan skandal korupsi bernilai fantastis mencapai Rp2 triliun yang terjadi di PT Telkomsel.
Aksi unjuk rasa tersebut membongkar indikasi penyimpangan dalam proyek jasa pelayanan notifikasi perbankan antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Telkom.
Kasus yang menyeret nama Direktur Utama PT Telkomsel, Nugroho alias Nugi, sebenarnya telah masuk ke bagian pengaduan masyarakat KPK sejak 5 Juli 2026. Namun, massa menilai penanganan perkara ini berjalan di tempat dan belum menunjukkan perkembangan yang progresif.
Koordinator Lapangan (Korlap) BRSK, Syafiq Naufal, menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan penyelewengan di perusahaan pelat merah tersebut. Ia mengkritik keras ketimpangan fasilitas mewah pejabat BUMN yang berbanding terbalik dengan beban kerugian yang harus dipikul oleh masyarakat.
“Besarnya gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas yang dinikmati para pejabat BUMN seharusnya menjadi amanah untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Namun, keserakahan masih menjadi penyebab utama kerugian negara. Negara tidak boleh kalah oleh koruptor, karena setiap rupiah uang rakyat yang dikorupsi berarti berkurangnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan,” ujar Syafiq Naufal di sela-sela aksi di depan Gedung KPK.
Sebagai bentuk kontrol sosial, BRSK membawa empat tuntutan utama dalam orasinya. Massa mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Nugroho alias Nugi selaku Dirut PT Telkomsel demi kepastian hukum atas kerugian negara yang masif tersebut.
Selain itu, mereka menuntut lembaga antirasuah bertindak berani tanpa tebang pilih dalam membongkar jaringan luas yang terlibat dalam skandal pelayanan notifikasi perbankan ini.
Sebagai langkah pemulihan finansial negara, BRSK meminta KPK segera menyita aset seluruh pihak yang bertanggung jawab agar dana tersebut dapat dikembalikan untuk mendanai program kesejahteraan rakyat serta pembangunan infrastruktur nasional.
Komentar