Koran Satu, Jakarta – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) di sektor kesehatan dinilai dapat menjadi solusi taktis untuk membantu pelayanan medis di daerah yang masih kekurangan dokter. Usulan tersebut mencuat dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan.
Nihayatul menyampaikan bahwa perkembangan teknologi AI sudah merambah berbagai bidang, sehingga sangat layak untuk mendukung pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil yang belum memiliki dokter penanggung jawab.
“Kalau memang AI sudah berkembang sedemikian rupa, apakah memungkinkan teknologi itu digunakan untuk membantu diagnosis atau analisis penyakit di daerah yang kekurangan dokter?” kata Nihayatul dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia merupakan persoalan pelik yang tidak dapat selesai dalam waktu singkat. Proses panjang pendidikan kedokteran mulai dari akademik, koas, hingga siap bertugas membuat masyarakat di daerah tidak bisa terus-menerus menunggu tanpa kepastian layanan. Oleh karena itu, ia menilai teknologi seperti AI, telemedicine, hingga operasi jarak jauh bisa menjadi alternatif solusi sementara sembari pemerintah mempercepat penambahan jumlah tenaga medis.
Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan AI Hanya Alat Bantu, Bukan Pengganti Dokter
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons positif usulan tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi digital di sektor kesehatan. Namun, Menkes memberikan catatan kritis dan menegaskan bahwa teknologi tidak boleh menggeser prioritas utama pemerintah, yakni menambah jumlah dokter dan memperbaiki pemerataan tenaga kesehatan.
Budi menjelaskan bahwa kecerdasan buatan sejatinya hanya berfungsi sebagai instrumen pelengkap untuk membantu tenaga kesehatan dalam membaca hasil pemeriksaan atau memberikan rekomendasi data medis.
“AI itu alat bantu. Telemedicine juga alat bantu. Tetapi dokter tetap harus ada karena pemeriksaan pasien tidak hanya melihat data, melainkan juga membutuhkan pemeriksaan fisik dan penilaian klinis,” tegas Budi.
Pemerintah Fokus Kejar Pemerataan dan Mutu Layanan Medis
Menkes menambahkan bahwa keputusan akhir terkait diagnosis dan tindakan medis tetap mutlak berada di tangan dokter demi menjaga keselamatan pasien. Teknologi digital secanggih apa pun tidak akan bisa menggantikan sentuhan manusiawi dan penilaian klinis langsung seorang dokter di lapangan.
Saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah dokter melalui perluasan kapasitas pendidikan kedokteran serta membenahi pola distribusi tenaga kesehatan ke pelosok negeri. Dengan demikian, pemanfaatan AI ke depan dipandang sebagai mitra pelengkap sistem layanan kesehatan nasional, bukan sebagai kompensasi untuk menghentikan pengiriman dokter ke daerah.
Komentar